Kemenkumham Sumbar Dukung Pelaksanaan Audit Transisi Kementerian Hukum dan HAM

1

Padang - Kementerian Hukum melalui Inspektorat Jenderal menyelenggarakan kick off Meeting Audit Transisi Kementerian Hukum dan HAM yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi zoom meeting dan diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah di tanah air, Selasa (19/11/2024).

Inspektur Jenderal Hukum Reynhard Silitonga menyatakan bahwa tujuan dari audit transisi untuk menilai kepatuhan, meningkatkan efisiensi, mengelola risiko, mendukung akuntabilitas, meningkatkan kinerja, dan menjamin stabilitas.

2

“Inspektorat Jenderal selaku unsur pengawas sesuai amanat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimasa trasnisi harus melaksanakan masa transisis terkait pengelolaan anggaran, aset, dan sumber daya manusia serta melaporkan kepada tiga Menteri dan Menteri Koordinator,” ujarnya

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Nico Afinta, menekankan pentingnya sinergi dan langkah strategis dalam melaksanakan audit di masa transisi.

Menurutnya, proses ini diperlukan agar pembagian anggaran dan sumber daya manusia berjalan baik, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal.

3

“Diperlukan langkah-langkah agar transisi dapat berjalan dengan baik, tentu Harapannya pembagian tiga kementerian dari sisi anggaran, aset, dan sumber daya manusia baik di pusat dan wilayah dapat berjalan dengan baik. Tak hanya itu, kita mengedepankan fungsi pelayanan dapat berjalan dengan baik. Saya harapkan seluruh tim yang terlibat dapat bekerja sama dengan baik,” tuturnya

Lebih lanjut dilakukan pemaparan mengenai audit transisi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP.

Pada bagian terpisah, Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar, Ramelan Suprihadi menyatakan dukungannya serta menginstruksikan seluruh jajarannya untuk fokus pada tugas dan fungsi masing-masing. Ia juga mendorong agar audit ini menjadi momentum perubahan positif, baik dalam pola kerja maupun kepemimpinan, untuk memperkuat pelayanan publik.

“Audit Transisi ini sangat penting untuk menghimpun data yang diperlukan guna mendukung keberlanjutan organisasi selama masa transisi,” katanya

Ia mengharapkan, melalui audit transisi ini dapat menjadi langkah awal untuk menghimpun informasi penting yang akan memperkuat stabilitas dan efektivitas organisasi Kemenkumham di masa mendatang.

Dalam kegiatan ini, tampak hadir segenap Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sumbar. (Humas Kemenkumham Sumbar)

4

5

6

7

 

Kakanwil Sumbar Amrizal Emban Jabatan Baru Sebagai Inspektur Wilayah V Inspektorat Jenderal Kemenkum RI

1

Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar, Amrizal secara resmi dilantik sebagai Inspektur Wilayah V Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia, Senin (18/11/2024).

Jabatan yang diemban tersebut dilantik dan diambil sumpah jabatannya langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas berdasarkan SK Menteri Hukum Nomor: M.HH.80.KP.03.03 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum yang digelar di Graha Pengayoman, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengatakan pelantikan yang digelar merupakan momentum dalam memperkuat peran strategis organisasi di tengah transformasi besar yang sedang dijalani, dimana pada masa transisi seorang pemimpin dituntut untuk menjadi pemimpin yang tangguh, visioner, dan solutif.

“Sebagaimana kita ketahui Kementerian Hukum dan HAM kini telah bertransformasi menjadi tiga entitas. Saya berharap mudah-mudahan dengan transformasi yang sedang berjalan, Kementerian Hukum akan semakin fokus dalam kegiatan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” katanya

Pada kesempatan ini, Ia menyampaikan beberapa pesan terkait bentuk kolaborasi antara jajaran di semua Direktorat Jenderal, dimana kerjasama tim menjadi kunci dalam bekerja sebagai pelayanan publik, yaitu:

  1. jadikanlah pilar stabilitas di tengah perubahan
  2. perkuat koordinasi lintas entitas
  3. fokus pada pelayanan hukum yang berdampak nyata
  4. jadilah pemimpin dengan integritas yang kokoh.

“Saya harap ke depannya kita membangun sistem yang kita sepakati bersama,” pintanya

Dalam Organisasi yang besar ini, Ia juga menekankan agar sistem pelaporan setiap bulan wajib untuk diberikan kepada Menteri, kepada Wamen, kepada Inspektorat, kepada Sekjen.

“Ini menjadi tugas kita bersama dalam rangka membangun sebuah roda organisasi yang betul-betul bisa kita bertanggung jawabkan secara baik dan itu bisa diketahui oleh publik. Saya ingin Kementerian Hukum kedepannya bisa menjadi lembaga yang benar-benar transparan dan semua bisa diakses oleh publik,” sambungnya

Kepada, lanjut Ia, Dirjen-Dirjen yang baru dilantik kemarin, dapat dijadikan sebagai percontohan ke depan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah hal yang baik dan sekaligus bisa mempertanggung jawabkan sesuai dengan sumpah jabatan yang baru kita laksanakan tadi.

“Sumpah tersebut tidak sekedar hanya ucapan belaka, tetapi saya berharap itu meresap ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam bahwa tanggung jawab kita bukan hanya sekedar pertanggung jawaban kepada manusia. Tetapi sumpah dan jabatan yang Bapak Ibu ucapkan, yang saya pandu tadi, ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT,” pungkasnya. (Humas Kemenkumham Sumbar)

2

3

4

5

6

Kemenkumham Sumbar Gandeng RS. Bhayangkara Bahas Persiapan Tes Kesehatan Seleksi SKB CPNS

1

Padang – Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat melakukan koordinasi kepada pihak Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar terkait pelaksanaan tes Kesehatan dalam Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Non-CAT, Senin (18/11/2024).

Koordinasi tersebut Kepala Bagian Umum Kanwil Kemenkumham Sumbar, Hasran Sapawi didampingi oleh Kepala Sub-Bagian Kepegawaian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Indra Ismanto dan Kepala Su-Bagian Pengelola Keuangan dan BMN, Vina Syafrudin, serta disambut langsung oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar, Kompol Dr (C) Dedet Stevano beserta jajarannya.

Hasran mengatakan Tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) merupakan langkah penting setelah tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini.

3

“Uji kesehatan ini digunakan untuk memastikan bahwa calon PNS memiliki kondisi fisik dan mental yang baik untuk menjalankan tugas,” ujarnya

Ia juga menyampaikan, terdapat serangkaian tahap tes kesehatan yang akan dilakukan sebanyak 675 orang peserta SLTA dan 170 orang Non SLTA yang dimulai dari tanggal 20 hingga 22 November 2024 mendatang meliputi; pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan kejiwaan.

“Untuk itu, kami memerlukan dukungan dan kerjasamanya dengan pihak Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar demi mensukseskan program ini,” lanjutnya

Pada bagian lain, Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar, Kompol Dr (C) Dedet Stevano mengutarakan rasa terima kasihnya karena Kemenkumham Sumbar menunjuk Rumah Sakit Bhayangkara sebagai titk lokasi pelaksanaan seleksi.

“Kami akan berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan tes kesehatan bagi pelamar CPNS Kemenkumham, dan terima kasih atas kepercayaan yang telah ditujukan kepada kami,” tuturnya. (Humas Kemenkumham Sumbar)

2

4

5

Kanwil Kemenkumham Sumbar Ikuti Rapat Persiapan SKB CPNS 2024 Secara Virtual

 

WhatsApp Image 2024 11 14 at 19.34.26

 Padang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat ikuti Rapat Persiapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2024 secara virtual di Aula Bung Hatta Kantor Wilayah, Kamis (14/11/24).

Rapat ini dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi, Ramelan Suprihadi didampingi oleh Kepala Bagian Umum, Hasran Sapawi dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha Dan Rumah Tangga, Indra Ismanto beserta jajaran Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha Dan Rumah Tangga.

WhatsApp Image 2024 11 14 at 19.34.40

 Pada Seleksi Kompetensi Dasar sebelumnya yang telah dilaksanakan tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan 7 November 2024 secara nasional. Peserta yang hadir sebanyak 388.588 peserta dan yang tidak hadir adalah 49.190 orang. Berdasarkan PermenpanRB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara, peserta yang dinyatakan lulus SKD sejumlah paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas. Sedangkan kebutuhan CPNS Tahun Anggaran 2024 yaitu sejumlah 9.070 pegawai.

Secara nasional, estimasi jumlah peserta sebanyak 26.759 orang merupakan hasil perhitungan sementara dari dokumen pelaksanaan SKD (Kumham maupun BKN) sehingga belum bersifat final. Namun estimasi tersebut sudah dapat mencerminkan jumlah peserta yang akan mengikuti SKB berdasarkan peringkat terbaik 3 kali formasi. Data final akan disampaikan BKN kepada Kemenkumham setelah pengolahan nilai SKD selesai yang diperkiraan paling lambat tanggal 19 November 2024.

WhatsApp Image 2024 11 14 at 19.34.27

 Dalam rapat tersebut, turut hadir Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) dan Tata Usaha (TU) Biro SDM, Tri Darma Manulang. Ia menekankan kepada seluruh panitia agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) dan tata cara pelaksanaan ujian yang telah ditetapkan.

Hal ini mencakup penyampaian informasi teknis yang lengkap dan akurat kepada peserta, demi memastikan bahwa setiap proses berjalan dengan lancar dan sesuai aturan.

Pemeriksaan Kesehatan dan Psikotes akan dilaksanakan secara serentak dengan jumlah peserta yang sama pada setiap harinya. Setiap peserta akan mengikuti tes sebanyak 2 (dua) hari. Masing-masing hari untuk mengikuti Pemeriksaan Kesehatan atau psikotes, sehingga akan terdapat peserta yang mengikuti pemeriksaan Kesehatan terlebih dahulu atau mengikuti psikotes terlebih dahulu.

WhatsApp Image 2024 11 14 at 19.34.261

Pada rapat ini, Ramelan mengatakan kegiatan SKB di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat ini akan melibatkan 802 peserta yang terdiri dari 675 peserta jenjang SLTA/sederajat dan 127 peserta non-SLTA.

“Pelaksanaan SKB pada Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat akan terjadwalkan selama 3 (tiga) hari. Pelaksanaan Tes kesehatan akan dilaksanakan di Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Padang, sedangkan Psikotes akan dilaksanakan di Hotel Truntum Padang,” tambahnya. (Humas Kemenkumham Sumbar)

 

Kadivmin Ramelan Berikan Penguatan Tugas dan Fungsi ASN di Lapas Solok

1

Solok – Kepala Divisi Administrasi, Ramelan Suprihadi didampingi oleh Kepala Bagian Umum, Hasran Sapawi dan Kepala Sub-Bagian Humas Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Bobby Sectio Wahyudi menyambangi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Solok, Kamis (14/11/2024).

Kedatangan Kadivmin bersama rombongan untuk memberikan penguatan atas tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lapas tersebut terkait pada masa transisi dan disambut dengan hangat oleh Kepala Lapas Solok, Rio M.Sitorus beserta sejumlah pejabat struktural.

5

“Di masa transisi saat ini, Kementerian Hukum dan HAM dipecah menjadi 3 Kementerian dan 1 Kementerian Koordinator,” katanya mengawali penguatan

Ia menjelaskan bahwa pemecahan dari Kemenkumham menjadi empat kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

“Meskipun Kementerian Hukum dan HAM dipecah, kita sama-sama dibawah satu Kementerian Koordinator, oleh karena itu, saya menginginkan teman-teman semua untuk saling mengingatkan atas kedisiplinan,” lanjutnya

Ia mengungkapkan, kedisiplinan merupakan wujud ASN yang berintegritas. Kedisiplinan juga modal utama dalam bekerja, maka setiap diri masing-masing petugas agar mencintai pekerjaan yang telah didapatkan sehingga dapat bekerja secara maksimal.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, mari kelola pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Bagaimana bekerja lebih cepat, lebih cermat untuk mewujudkan visi bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya

Pada kesempatan itu, Ramelan juga menyampaikan tata tertib petugas keamanan harus ditingkatkan supaya lapas dalam keadaan kondusif dan stabil.

“Perlu diketahui setiap Lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan dimanapun yang menjadi ujung tombak yaitu petugas keamanan, apabila keamanan dapat terjaga secara maksimal maka seluruh kegiatan yang berjalan dapat terlaksana dengan baik,” tambahnya

Oleh karenanya, Ia menghimbau agar jajaran petugas pengamanan bahu membahu seraya memantau gerak-gerik warga binaan.

“Kita memang memperhatikan setiap pergerakan mereka, akan tetapi mereka juga memantua pergerakkan kita, bahkan terkadang mereka sangat hafal dengan karakter dan gaya kita bekerja. Untuk itu mari kita pertajam solidaritas kita dengan menerapkan standar operasional prosedur yang ditetapkan demi menjaga keamanan di Lembaga Pemasyarakatan ini,” terangnya

Disisi lain, Ia juga menghimbau setiap UPT untuk mencegah pemberitaan negatif dalam bentuk apapun, untuk itu setiap Kepala UPT harus menepis pemberitaan negatif tersebut dengan cara apapun dengan catatan tidak menyalahi kode etik dan profesi sebagai aparatur sipil negara. (Humas Kemenkumham Sumbar)

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
PikPng.com school icon png 2780725    Jl. S. Parman No 256 Padang, Sumatera Barat  
PikPng.com phone icon png 604605    (0751) 7055471
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwilsumbar@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    kanwilsumbar@kemenkum.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI SUMATERA BARAT


      linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

  Jl. S. Parman No 256 Padang, Sumatera Barat 
 

(0751) 7055471 / (0751) 7055510

  kanwilsumbar@kemenkum.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkum RI