Padang - Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan karya inovasi, Universitas Mercubaktijaya bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat menyelenggarakan Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (KI) dan Paten, Rabu (20/08).

Kegiatan ini diikuti oleh dosen, mahasiswa, dan peneliti dari berbagai fakultas.

Acara dibuka oleh Rektor Universitas Mercubaktijaya Ises Reni menekankan bahwa Paten dan Hak Kekayaan Intelektual merupakan aset penting bagi kampus, baik dalam meningkatkan reputasi akademik maupun kontribusi pada pembangunan Nasional.

Hadir sebagai narasumber dari Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar Alpius Sarumaha menjelaskan berbagai topik, seperti Jenis-jenis Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, dll), Prosedur pendaftaran paten dan perlindungan hukum, Strategi komersialisasi hasil penelitian agar bermanfaat bagi masyarakat dan Pentingnya budaya inovasi dan publikasi ilmiah yang berorientasi pada paten.

Selain pemaparan materi, kegiatan juga diisi dengan sesi tanya jawab dan penandatangan MoU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan civitas akademika semakin terdorong untuk menghasilkan karya-karya inovatif yang tidak hanya dipublikasikan, tetapi juga dilindungi melalui hak paten sehingga dapat memberi nilai tambah bagi individu, kampus, maupun masyarakat. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KanwilKemenkumSumbar

Padang –Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat mengikuti Webinar Nasional Anti Korupsi yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum beserta jajaran diruang masing-masing, Selasa (20/08).

Kegiatan ini dibuka dengan laporan Kepala BPSDM, Ibu Gusti Ayu Putu Suwardani. Ia menegaskan bahwa webinar merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan KPK. “Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang korupsi, membangun integritas, serta mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan korupsi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam keynote speech-nya, Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menekankan peran strategis Kementerian Hukum. “Peran besar ini tentu juga diiringi dengan tantangan. Karena itu, setiap ASN harus membangun kesadaran risiko, disiplin pada mekanisme pengendalian, dan mengubah perilaku menjadi budaya integritas,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum, Prof. Dr. Edward Omar Syarif Hiariej, menyoroti langkah pencegahan korupsi di sektor publik maupun privat. “Kuncinya ada pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Dari kesadaran, kita harus menjadikannya kebiasaan melalui reformasi birokrasi, transformasi digital, dan pembangunan Zona Integritas,” jelasnya.

Webinar juga menghadirkan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Albertina Ho, dengan materi “Bangun Integritas, Cegah Korupsi” serta Deputi KPK Dr. Ir. Wawan Wardiana, M.T., yang memaparkan tema “Membangun Budaya Anti Korupsi.”

Sebagai tindak lanjut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat akan memperkuat internalisasi nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas melalui reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik berbasis digital, serta pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KanwilKemenkumSumbar

Padang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum, Bidang Administrasi Hukum Umum, melaksanakan layanan Pencetakan Apostille sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan publik di bidang Administrasi Hukum Umum, Selasa (20/08).

Adapun layanan yang diberikan yaitu Pencetakan Apostille untuk salah seorang pengguna layanan pada Kantor Wilayah. Jenis dokumen yang dicetak meliputi Transkrip Nilai, Ijazah, Akta Kelahiran, serta Kartu Keluarga yang digunakan untuk keperluan studi S2 di Korea.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan tertib, lancar, dan tanpa kendala yang berarti. Layanan ini menjadi wujud nyata komitmen Kanwil Kemenkum Sumbar dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung kebutuhan Layanan Pencetakan Apostille.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat juga akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi guna memastikan kualitas Layanan Pencetakan Apostille tetap optimal. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KanwilKemenkumSumbar

Padang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat menggelar Rapat Harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Walikota (Ranperwako) Sawahlunto melalui virtual Zoom Meeting. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Alpius Sarumaha, didampingi Plh. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Boby Musliadi, bersama tim perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum, serta jajaran fungsional. (Selasa, 19 Agustus 2025)

Adapun dua Ranperwako yang dibahas dalam rapat kali ini yaitu:

1. Ranperwako Sawahlunto tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan.

2. Ranperwako Sawahlunto tentang Pedoman Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dan Lembaga Adat Desa.

Kegiatan harmonisasi turut dihadiri Asisten I, Kepala Dinas Pendidikan, Kabag Hukum, beserta jajaran Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.

Dalam sambutannya, Kakanwil Alpius Sarumaha menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. “Harmonisasi dilakukan untuk memastikan setiap rancangan peraturan mematuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan jenis, hierarki, dan materi muatan yang berlaku. Tak kalah penting, teknik penyusunan juga harus diperhatikan agar menghasilkan draf regulasi yang memiliki daya guna dan kepastian hukum,” jelas Alpius.

Sementara itu, Asisten I Kota Sawahlunto menyampaikan bahwa pembentukan Lembaga Adat Desa tidak hanya sebatas memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai wujud penghormatan terhadap warisan leluhur dan kekayaan budaya lokal. “Lembaga adat nantinya akan menjadi mitra strategis desa dalam menyelesaikan permasalahan sosial berbasis budaya dan adat istiadat yang telah lama mengakar,” ungkapnya.

Rapat berjalan dengan khidmat dan produktif. Berbagai masukan teknis diberikan oleh tim perancang peraturan perundang-undangan, di antaranya Eko, Roni, Nurahma Fitri, dan Zhauri, guna memastikan draf regulasi yang dihasilkan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Melalui proses harmonisasi ini, diharapkan produk hukum daerah yang dihasilkan tidak hanya selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga mampu mendukung tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kota Sawahlunto. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar