Padang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaah terima kunjungan silaturahmi dari Pimpinan Bank Syariah Indonesia (BSI) area Sumatera Barat bersama Tim pada Jum'at (11/04).

Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi serta menjajaki berbagai bentuk kolaborasi antara BSI dan Kanwil Kemenkum Sumbar terkai penguatan kerja sama di bidang pengelolaan keuangan.

Kakanwil berharap agar sinergi antara Bank BSI dan Kanwil Kemenkum Sumbar dapat terus diperkuat di masa mendatang.

Kerja sama yang kuat antara kedua pihak diyakini akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum Sumbar secara lebih optimal. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera

Padang - Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha saat memberikan sambutan pada kegiatan Penandatanganan Kontrak Bantuan Hukum antara Kanwil Kemenkum Sumbar dengan Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi di Provinsi Sumatera Barat, Jum'at (11/04). 

Penandatanganan kontrak ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memastikan akses keadilan bagi seluruh masyarakat kurang mampu.

"Dengan penandatangan ini menguatkan kolaborasi kita antara OBH, semakin mempertegas komitmen kita memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu," sebut Alpius.

Perwakilan OBH dari PAHAM Sumbar, Fitri yeni menyampaikan bahwa dengan adanya penandatanganan ini dapat menjadi pemantik semangat baru untuk terus memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat.

"Pemantik semangat baru untuk terus memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Juga memberikan apresiasi bagi kami sebagai OBH, agar bisa memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat yang membutuhkan," terang Fitri.

Tidak dapat dipungkiri OBH ini dapat membantu masyarakat yang tidak mampu, dimana bagi mereka yang sangat membutuhkan bantuan hukum. Lebih lanjut Fitri mengatakan bahwa kita kembali bekerja sama dengan kementerian hukum agar dapat memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

Kegiatan dilanjutkan dengan Penandatanganan diawali oleh 16 (enam belas) Organsasi Bantuan Hukum terakreditasi di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang disaksikan secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha didampingi Kepala Divisi P3H dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum.

Kakanwil turut menyerahkan Sertifikat Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum kepada 16 OBH yang hadir. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sumater Barat mengikuti Sosialisasi Teknis Seleksi Peacemaker Training yang diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada Jumat (11/04).

Kegiatan ini digelar oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam rangka menyampaikan panduan pelaksanaan tahapan Peacemaker Training yang akan berlangsung pada 20 hingga 22 Mei 2025 mendatang. Acara ini diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum serta Bagian Hukum dari Kabupaten/Kota se-Indonesia.  

Dari Kanwil Sumbar, hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha yang didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hendra Kurnia Putra serta Koordinator Pembinaan Hukum dan penyuluh hukum.

Peacemaker Academy merupakan kegiatan peningkatan kompetensi bagi kepala Desa/Lurah dalam penyelesaian sengketa masyarakat yang sebelumnya mengikuti kegiatan Paralegal Academy. 

Sosialisasi diawali dengan arahan dari Penyuluh Hukum Ahli Madya BPHN, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh para narasumber utama, yakni Constantinus Kristomo selaku Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Edi selaku Ketua Pokja PJA BPHN Tahun 2025 dan Tasha dari BPHN.

Dalam sesi pemaparan, disampaikan berbagai materi penting, mulai dari skema Pos Bantuan Hukum Desa, teknis pelaksanaan seleksi Peacemaker Justice Agent (PJA) Tahun 2025, hingga arahan pembentukan Panitia Seleksi Daerah (Panselda) PJA yang melibatkan lintas sektor, antara lain Bagian Hukum Kabupaten/Kota, Pengadilan Negeri, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

Kegiatan sosialisasi berlangsung tertib, interaktif, dan lancar ini menghasilkan sejumlah capaian strategis, di antaranya tersampaikannya data jumlah pendaftar Peacemaker Training secara nasional yang mencapai 2.157 peserta, serta penyampaian kendala-kendala yang dihadapi oleh beberapa Kanwil.

Pentingnya peran kepala desa dan lurah sebagai juru damai di wilayah masing-masing dan mendorong para peserta untuk mengikuti Peacemaker Justice Award sebagai ajang meningkatkan wawasan hukum dan mengoptimalkan peran mereka dalam penyelesaian sengketa hukum di tingkat desa dan kelurahan.

Kepala Kantor Wilayah berharap dengan adanya kegiatan ini, seluruh jajaran Kemenkum yang tersebar diseluruh provinsi, dapat menjalankan seluruh tahapan Peacemaker Training secara optimal, demi memperkuat peran paralegal di tingkat desa dan memperluas akses keadilan dan meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera