Padang - Kegiatan ini dilaksanakan secara zoom virtual dihadiri dan dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum , Hendra Kurnia Putra, didampingi Koordinator Fungsional Perancang Madya, Yeni Nel Ikhwan, Subkoordinator Bidang Perancang Madya Boby Musliadi , beserta Tim Kerja Fungsional Perancang Perundang-Undangan, Analis Hukum, dan , JFU , pada Kanwil Kemenkum Sumbar, Rabu 14/05/2025

Peserta rapat pada zoom kali ini adalah dari Dinas Pendapatan Daerah, Biro Hukum, Dinas Komunikasi Informatika dan Statustik Provinsi Sumatera Barat, Asisten , Dinas Pendapatan daerah, Kabag Hukum beserta jajaran Kabupaten Pesisir Selatan. Agenda kegiatan pada rapat ini adalah Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan mengenai Rancangan Bupati Pesisir Selatan tentang perubahan atas harga satuan listrik atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan mengenai pola tata cara pelaporan bagi pejabat pembuat akta tanah/ Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dalam pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas dan /atau bangunan dan Rancangan peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang tata cara pengembangan sistem informasi dan pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara elektronik.

Bahwa dasar kewenangan penetapan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Harga Satuan Listrik Atas Penggunaan Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan Pendelegasian (perintah langsung) dari ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Nomor 122 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak ada perintah atau pendelegasian yang menjadi dasar kewenangan untuk menetapkan Perkada tentang Tentang Harga Satuan Listrik Atas Penggunaan Tenaga Listrik Yang dihasilkan sendiri. Harmonisasi tata cara pelaporan antara PPAT/Notaris dan Kepala Kantor Lelang terkait pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan bertujuan untuk menyamakan prosedur pelaporan, sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua pihak. Ini penting untuk memastikan efisiensi dan akurasi pelaporan, serta untuk menghindari potensi sengketa atau perbedaan pendapat.

Harmonisasi tata cara pelaporan ini biasanya diatur dalam peraturan daerah atau peraturan lain yang mengatur kewenangan PPAT, Notaris, dan Kepala Kantor Lelang. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi fokus dalam harmonisasi: Standarisasi Laporan, Prosedur Pelaporan, Tanggung Jawab dan Sanksi, Sistem Informasi. Rapat Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati ini dapat menjadi salah satu bentuk pembinaan dalam bidang program pembentukan regulasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kumham Sumatera Barat, Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk kepentingan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, Hal paling mendasar yang harus menjadi perhatian adalah penetapan besaran tarif, sebisa mungkin mencari titik keseimbangan antara kepentingan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat. Kepentingan Pemerintah Daerah yakni peningkatan pendapatan daerah, sedangkan kepentingan dunia usaha yakni investasi di daerah, dan kepentingan masyarakat terkait dengan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#AksiNyataSejahtera

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melaksanakan rapat persiapan terkait diseminasi dan asistensi pada pelaku Industri Kecil Menengah (IKM, red), serta inventarisasi perlindungan KI di wilayah yang akan dilaksanakan di beberapa stakeholder, Rabu (14/05) pagi.

Kegiatan rapat berlangsung di ruang kerja Kepala Bidang Pelayanan KI Kanwil Kemenkum Sumbar. Rapat dipimpin langsung oleh KabidyanKI Kanwil Sumbar Faisal Rahman, diikuti oleh Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya Desmaniar, Analis Kekayaan Ahli Muda dan Pertama, serta seluruh jajaran Bidang Pelayanan KI.

Beberapa butir yang disampaikan dan menjadi bahasan rapat di antaranya terdapat beberapa kegiatan yang telah terjadwal pada Bidang KI. Rangkaian kegiatan dimaksud di antaranya diseminasi pada IKM, koordinasi dalam rangka perlindungan KI di universitas, serta inventarisasi potensi KI di daerah.

Sebelumnya, telah diagendakan untuk dilaksanakannya diseminasi dan asistensi bagi pelaku IKM di bawah binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat pada 20 Mei 2025. Kegiatan direncanakan akan diisi langsung oleh Kepala Kantor Wilayah.

Oleh KabidyanKI, diharapkan pada seluruh Analis KI agar dapat mempersiapkan diseminasi dan asistensi pada pelaku IKM tersebut. Diharapkan para ANKI dapat mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan apabila ada IKM yang mengajukan pendaftaran pada saat pelaksanaan kegiatan.

“Kita juga perlu memastikan kelengkapan kegiatan tersedia, mengingat pelaksanaan dilakukan secara hybrid (tatap muka dan zoom, red),” pinta KabidyanKI.

Mengenai koordinasi dengan Universitas Bung Hatta terkait perlindungan KI bagi civitas academica, KabidyanKI menyampaikan bahwa fokus pelaksanaan ditujukan untuk meningkatkan perlindungan paten dan cipta di universitas. Oleh karenanya, perlu dipersiapkan apabila ada tindak-lanjut berupa sosialisasi pada masyarakat kampus.

Melalui ANKI Madya Desmaniar, disampaikan bahwa jajaran ANKI Kanwil Kemenkum Sumbar juga siap apabila ada kegiatan sosialisasi di lingkungan kampus tersebut. Menurutnya, hal itu akan menambah wawasan dan mendorong kesadaran akan pentingnya pendaftaran dan pencatatan bagi kekayaan intelektual yang dilahirkan di lingkungan kampus.

Dalam rapat tersebut juga turut dibahas mengenai persiapan koordinasi dan inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada dinas terkait dan masyarakat yang akan diselenggarakan di pekan yang sama. Kabidyankum menginstruksikan agar kegiatan dapat diselaraskan dengan pemenuhan data dukung pelaporan target kinerja dan perjanjian kinerja.(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana

Batam – Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Barat mengikuti Pelatihan Professional Public Speaking yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Kepulauan Riau di Batam. Kegiatan ini merupakan angkatan pertama pelatihan public speaking metode klasikal tahun 2025, Jumat (9/05).

Pelatihan ini ini diikuti oleh 40 orang peserta dari 8 kantor wilayah Kemenkum, yakni Kanwil Kementerian Hukum yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kepulauan Riau, Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Ke lima orang Peserta dari Kanwil Kemenkum Sumatera Barat adalah Hasran Sapawi (Kabag TU dan Umum), Bobby Sectio Wahyudi (Pranata Humas Ahli Muda), Andiwan Putra (Analis Hubungan Masyarakat dan Protokol), Diana Siska (Penyuluh Hukum Ahli Muda) dan Sylvia Emrin (Penyuluh Hukum Ahli Muda).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat menorehkan prestasi meraih peringkat sebagai Peserta Terbaik terbaik I (satu) dalam Pelatihan Professional Public Speaking. Sedangkan peringkat terbaik II (dua) diraih Kanwil Kemenkum Riau dan peringkat terbaik III (tiga) oleh Kanwil Kemenkum Aceh.  

Kegiatan ini ditutup oleh Kepala Badiklat Hukum Kepri, Ivansyah Indra Zainal. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi yang efektif bagi ASN Kemenkum metode pelatihan dengan klasikal, dengan materi komunikasi publik, etika, dan etos kerja. Seluruh peserta pelatihan ini diharapkan dapat menjadi role model dilingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Pasca pelatihan ini, Kanwil Sumbar dapat makin meningkat kemampuan berkomunikasi dalam menyampaikan informasi secara efektif, komunikatif sehingga kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KerjaTerlaksana

#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kegiatan ini dilaksanakan secara zoom virtual dihadiri dan dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum , Hendra Kurnia Putra, didampingi Koordinator Fungsional Perancang Madya, Yeni Nel Ikhwan, Subkoordinator Bidang Perancang Madya Boby Musliadi dan Rivai Putra , Analis Hukum Madya, beserta Tim Kerja Fungsional Perancang Perundang-Undangan, Analis Hukum, dan , JFU , pada Kanwil Kemenkum Sumbar, Jumat 09/05/2025.
Peserta rapat pada zoom kali ini adalah dari Dinas Pangan Provinsi beserta Kabag Hukum, Bagian Hukum, Perancang dan Analis Hukum dari Berbagai Daerah Di Wilayah Sumatera Barat Khususnya , Kabupaten Sijunjung, Lima Puluh Kota dan Kab. Solok , Dharmasraya.
Agenda kegiatan pada rapat ini adalah Paparan Hasil Analisis dan Evaluasi Tim Pokja dari Bagian Hukum dan Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk Perda Kab Sijunjung dan Perda Kab Lima Puluh Kota.

Paparan Hasil Analisis dan Evaluasi Tim Pokja dari Daerah Kabupaten Sijunjung dan Lima Puluh Kota, Bagian Hukum merupakan sebuah presentasi yang memaparkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh tim Pokja yang berasal dari Bagian Hukum. Tim Pokja ini bertugas untuk menganalisis dan mengevaluasi suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan, dengan tujuan untuk memastikan kualitas dan efektivitasnya.
Dapat diketahui bahwa bahwa kegiatan Analisa dan Evaluasi Produk Hukum Daerah merupakan bagian dari pemenuhan target kinerja yang harus dipenuhi.,Analisa dan evaluasi hukum merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan, dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional, salah satunya adalah penataan regulasi. Lebih lanjut, bahwa penataan regulasi nasional merupakan bagian dari Reformasi Hukum. Setidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi fokus dari Pemerintah perihal penataan regulasi dianttaranya pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, analisa dan evaluasi hukum terhadap seluruh Peraturan Perundang-undangan dan penataan database hukum yang terintegrasi secara nasional.

Kegiatan analisis dan evaluasi Perda sangatlah penting dilakukan, mengingat hasil pemaparan dari analisis dan evaluasi ini dapat mengetahui kedayagunaan dan kehasilgunaan Perda, serta menentukan keberlakuan dari Perda itu sendiri.
Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara Kanwil Kemenkum Sumbar, Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat, dan Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota di Sumatera Barat untuk mendorong pembentukan regulasi daerah yang lebih responsif dan berdampak nyata bagi masyarakat.(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana