Padang — Kanwil Kemenkum Sumatera Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum menggelar sosialisasi bertema “Wujudkan Program UMKM Naik Kelas Melalui Edukasi Perlindungan Hukum” di Hotel HW Padang, Senin, 17 November 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 60 pelaku usaha binaan Dinas Koperasi Kota Padang sebagai upaya meningkatkan pemahaman hukum yang berkaitan langsung dengan pengembangan usaha. 

Materi pertama disampaikan oleh Analis Kekayaan Intelektual yang memaparkan prinsip dasar pelindungan merek, fungsi merek sebagai identitas usaha, serta pentingnya merek untuk membangun reputasi produk. Narasumber menekankan bahwa pelaku UMKM perlu memahami nilai strategis merek agar mampu bersaing dan beradaptasi dengan pasar yang semakin kompetitif.

Kegiatan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai Perseroan Perorangan oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum. Peserta diberikan pemahaman mengenai dasar pembentukan badan usaha, manfaat Perseroan Perorangan bagi pelaku usaha mikro, serta syarat administratif yang harus dipenuhi dalam proses pendaftarannya.

Sesi diskusi dan tanya jawab berjalan interaktif, di mana pelaku UMKM menyampaikan berbagai pertanyaan terkait pelindungan kekayaan intelektual dan pilihan badan hukum yang sesuai untuk mengembangkan usaha mereka. Tim Kanwil menyampaikan bahwa edukasi hukum merupakan langkah penting agar UMKM dapat naik kelas secara berkelanjutan.
(Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang — Bagian Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sumatera Barat melaksanakan pembinaan dan sosialisasi pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, pada dua lokasi yaitu Posbankum Kelurahan Kampung Lapai dan Posbankum Kelurahan Kurao Pagang. Kegiatan berlangsung pada Senin, 17 November 2025.

Tim pembinaan menjelaskan bahwa pembentukan Posbankum di tingkat kelurahan merupakan langkah strategis untuk membuka akses masyarakat terhadap layanan hukum yang cepat, mudah, dan tepat sasaran. Tim juga menegaskan bahwa Posbankum bukan hanya tempat konsultasi, tetapi pusat informasi hukum dan sarana edukasi bagi masyarakat terkait hak-hak hukum dasar.

Materi pembinaan mencakup fungsi Posbankum, mekanisme layanan bantuan hukum, peran dan tanggung jawab pengelola, serta alur koordinasi antara kelurahan dan Kanwil Kemenkum Sumbar. Kegiatan berlangsung interaktif melalui dialog dan tanya jawab, di mana perangkat kelurahan menyampaikan kebutuhan serta tantangan dalam pengelolaan layanan bantuan hukum di wilayahnya.

Kanwil Kemenkum Sumbar berharap kegiatan ini dapat memperkuat kapasitas pengelola Posbankum sehingga layanan hukum di tingkat kelurahan semakin inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan. “Penguatan Posbankum adalah bentuk nyata hadirnya negara memastikan akses keadilan bagi seluruh warga,” disampaikan tim pembinaan dalam sesi pengarahan.
(Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Bukittinggi — Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum Sumbar Febriandi, S.H., M.M., bersama Muhammad Farhan, S.Sos., M.H., menjadi narasumber dalam kegiatan bertema Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan RI serta Kaitannya dengan Administrasi Kependudukan, yang diselenggarakan di Hotel Dymens Bukittinggi pada Kamis,13 November 2025.

Dalam paparannya, narasumber menjelaskan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kewarganegaraan, termasuk mekanisme permohonan pewarganegaraan melalui sistem AHU Online, proses verifikasi di Ditjen AHU, serta pentingnya koordinasi dengan Dukcapil dan Kantor Imigrasi untuk memastikan ketepatan data pasca pemberian kewarganegaraan. Pembahasan juga menyoroti sejumlah isu lapangan, termasuk kasus Nur Amira yang sempat menjadi perhatian publik, sebagai contoh urgensi sinkronisasi data antar-instansi.

Kegiatan ini turut mempertegas peran Kanwil Kemenkum Sumbar dalam melakukan fasilitasi, supervisi, dan pemetaan permasalahan kewarganegaraan untuk mendorong kepastian hukum bagi masyarakat. Seluruh masukan peserta dihimpun sebagai bahan evaluasi untuk diteruskan kepada Ditjen AHU guna penguatan layanan di daerah. (Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang — Tim Pembina Desa/Kelurahan/Nagari Sadar Hukum Kabupaten Padang Pariaman menerima kunjungan koordinasi dan konsultasi dari Wali Nagari Padang Toboh Ulakan beserta perangkat nagari di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat pada Kamis, 13 November 2025.

Kunjungan ini bertujuan untuk berdiskusi mengenai potensi kekayaan intelektual (KI) yang dimiliki Nagari Padang Toboh Ulakan serta memperoleh penjelasan tentang tata cara dan persyaratan administratif pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam kesempatan tersebut, Tim Pembina Desa Sadar Hukum yang difasilitasi Kanwil memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis kekayaan intelektual seperti merek, indikasi geografis, hak cipta, dan desain industri yang berpotensi lahir dari kegiatan masyarakat nagari.

Selain memberikan edukasi mengenai aspek hukum, tim juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap produk lokal, karya seni, dan budaya tradisional agar tidak diklaim pihak lain serta dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Tim turut menjelaskan langkah-langkah pendaftaran KI secara daring melalui portal Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), termasuk dokumen administratif yang perlu disiapkan oleh pemerintah nagari dan pelaku usaha lokal.

Wali Nagari Padang Toboh Ulakan menyampaikan apresiasinya atas sambutan dan bimbingan yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum Sumbar. Ia menyebut kegiatan ini membuka wawasan baru bagi nagari dalam mengidentifikasi dan melindungi potensi KI, seperti kuliner khas, produk lokal, dan hasil karya masyarakat. “Kami ingin agar potensi nagari tidak hanya dikenal, tetapi juga terlindungi secara hukum dan memberi manfaat ekonomi bagi warga,” ungkapnya.

Melalui kegiatan konsultasi ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, nagari, dan Kanwil Kemenkum Sumbar dapat semakin kuat dalam mendorong kesadaran hukum, perlindungan kekayaan intelektual, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal di tingkat nagari.
(Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar