Padang Panjang — Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar melalui Divisi Pelayanan Hukum menghadiri kegiatan Penguatan Pemahaman dan Bimbingan Teknis Pendaftaran Desain Industri yang diselenggarakan oleh Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, bekerja sama dengan Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang pada Rabu, 5 November 2025.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Lista Widyastuti, yang dalam sambutannya menegaskan bahwa desain industri memiliki nilai ekonomi tinggi dan membutuhkan strategi komersialisasi yang efektif. Untuk perguruan tinggi seni, desain bukan hanya karya estetika, tetapi juga inovasi bernilai ekonomi yang perlu dilindungi secara hukum.

Sekretaris LP2M ISI Padang Panjang, Ranelis, turut mengapresiasi kolaborasi ini sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap dunia akademik. Ia berharap kegiatan tersebut dapat mendorong dosen dan mahasiswa untuk aktif mendaftarkan karya desain dan paten mereka sebagai bentuk pelindungan kekayaan intelektual.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan teknis oleh Eko Saputro, Pemeriksa Desain Industri Ahli Muda DJKI, yang menjelaskan dasar hukum, manfaat ekonomi, serta tata cara pendaftaran desain industri. Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi yang menggali lebih dalam mekanisme pendaftaran dan peluang komersialisasi karya desain.

Melalui kegiatan ini, Kanwil menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi dalam membangun ekosistem Kekayaan Intelektual yang sehat, inovatif, dan berkelanjutan di Sumatera Barat.
(Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang — Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat bersama rekan-rekan Penyuluh Hukum seluruh Indonesia, Paralegal, serta Alumni Peacemaker Justice Award kembali berpartisipasi dalam kegiatan SEKATA #15 – Sesi Kupas Data dan Fakta Hukum yang kali ini mengangkat tema penting “Bullying.” (29/10/2025)

Kegiatan yang diselenggarakan secara daring dan disiarkan melalui kanal YouTube BPHN ini menghadirkan dua narasumber kompeten: Ciput Eka Purwianti, Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan (Asdep PL AMPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta Aris Adi Leksono, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi. Acara dipandu oleh Gunawan, Penyuluh Hukum Ahli Madya BPHN.

Dalam paparannya, Ciput Eka Purwianti menekankan bahwa “Bullying bukan sekadar tindakan iseng, melainkan bentuk kekerasan yang dapat meninggalkan trauma mendalam bagi anak. Upaya perlindungan harus dimulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan sosial.” Sementara itu, Aris Adi Leksono menyoroti pentingnya kolaborasi masyarakat dan aparat hukum dalam menciptakan lingkungan aman bagi anak.

Program SEKATA merupakan wadah edukatif yang digagas oleh BPHN untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu hukum aktual. Melalui diskusi tematik seperti ini, peserta diajak memahami bentuk-bentuk perundungan, dampak sosial dan psikologisnya, serta langkah-langkah perlindungan hukum bagi korban.

Dengan semangat kolaborasi dan kepedulian terhadap isu perlindungan anak, Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sumatera Barat terus berkomitmen menjadi garda terdepan dalam menyebarluaskan nilai-nilai keadilan, empati, dan budaya hukum yang berkeadaban.

(Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang — Dalam upaya mewujudkan akses keadilan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum bersama para Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sumbar mengikuti kegiatan Sharing Session Seputar Isu Aktual Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (SE-IA) yang diselenggarakan secara virtual oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada Jumat, 17 Oktober 2025.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran strategis Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan (Posbankum), Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, Pemberi Bantuan Hukum (PBH), Paralegal, serta Kepala Desa/Lurah alumni Paralegal Justice Award dalam memberikan pendampingan hukum yang humanis, solutif, dan mudah diakses masyarakat.

Mengangkat tema “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat dari Praktik Pinjaman Online Ilegal Melalui Optimalisasi Peran Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan”, forum ini menjadi ruang berbagi strategi dan kolaborasi antar unsur hukum desa untuk memperkuat literasi hukum masyarakat dalam mengenali serta menghindari praktik pinjaman online ilegal yang merugikan.

Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Sumbar menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bagi penyuluh hukum untuk memperluas wawasan sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor. “Penyuluh hukum dan paralegal adalah garda terdepan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap muncul langkah konkret dalam memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi masyarakat, terutama terhadap maraknya kasus pinjaman online ilegal,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menjadi wadah berbagi pengalaman antar daerah dalam mengoptimalkan peran Posbankum sebagai ujung tombak layanan bantuan hukum berbasis komunitas. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan seluruh penyuluh hukum, paralegal, dan perangkat desa semakin berdaya dalam mendampingi masyarakat menuju kesadaran hukum dan akses keadilan yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

(Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang — Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar melalui Tim Penyuluh Hukumnya melaksanakan kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kelurahan Sawahan, Kota Padang. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat serta mendukung program Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankum) di wilayah Sumatera Barat. (16 Oktober 2025)

Pembinaan ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan program BPHN melalui tiga sasaran utama: melakukan koordinasi pengawasan dan pembinaan terhadap Desa/Kelurahan Sadar Hukum, mewujudkan hak konstitusional warga negara atas kesetaraan di hadapan hukum, serta menjamin pemerataan akses bantuan hukum melalui pembentukan Posbankum di berbagai daerah.

Selain itu, kegiatan juga mencakup koordinasi dengan mitra kerja di tingkat kelurahan, khususnya di Kelurahan Sawahan, serta inventarisasi data lapangan yang menjadi basis informasi bagi pengembangan program hukum nasional. “Desa dan kelurahan sadar hukum bukan sekadar label, tetapi wujud nyata masyarakat yang taat hukum, terlindungi hak-haknya, dan aktif berpartisipasi dalam mewujudkan tatanan sosial yang adil,” disampaikan oleh Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sumbar.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumbar menegaskan komitmennya untuk memastikan masyarakat tidak hanya memahami hukum, tetapi juga merasakan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan dan pembinaan Pos Bantuan Hukum menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum secara mudah dan gratis.

(Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar