Padang Pariaman - Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum yang diwakili oleh Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Faisal Rahman, bersama tim melaksanakan koordinasi layanan Kekayaan Intelektual dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Padang Pariaman. Koordinasi berlangsung di Kantor Disparpora pada Senin, 1 Desember 2025.

Tim Kanwil disambut oleh Kepala Bidang Promosi dan Ekonomi Kreatif Disparpora, Suhatman, beserta jajaran. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Disparpora sebelumnya pada 6 Oktober 2025, di mana telah disampaikan rencana fasilitasi pelaku ekonomi kreatif dan kebutuhan tenaga pendamping dari Kanwil. Kepala Bidang KI menegaskan kesiapan Kanwil untuk memberikan pendampingan dalam meningkatkan perlindungan KI di daerah.

Pembahasan juga mencakup rencana penyelenggaraan sosialisasi Kekayaan Intelektual, khususnya terkait potensi perlindungan cipta dan desain industri. Salah satu topik yang akan diangkat adalah rencana pencatatan Mars Kabupaten Padang Pariaman. Tim Kanwil menyarankan agar kepastian kepemilikan hak cipta antara pencipta dan Pemerintah Daerah ditelaah terlebih dahulu untuk mencegah sengketa di kemudian hari. Disparpora menyambut baik koordinasi ini dan menyatakan komitmen mendukung penguatan KI sebagai bagian dari pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Pariaman - Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar melalui Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan koordinasi layanan kekayaan intelektual dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Pariaman pada Senin, 01 Desember 2025, bertempat di ruang Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman.

Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman beserta jajaran, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, JF Analis KI, JF Penyuluh Hukum, dan tim Pelayanan Hukum. Tim Kanwil diterima langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman, Ferialdi, yang menyampaikan apresiasi atas upaya Kanwil dalam mendorong perlindungan KI di daerah. "Kami berkomitmen untuk berkolaborasi dengan Kantor Wilayah dalam pencatatan dan pendaftaran potensi KI sebagai langkah nyata memperkuat perlindungan KI di Kota Pariaman," ujarnya.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti, menegaskan bahwa koordinasi ini bertujuan menggali potensi KI daerah sekaligus meningkatkan permohonan KI di Sumatera Barat. Diskusi meliputi fasilitasi pencatatan dan pendaftaran KI, kesamaan potensi KIK antara Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, hingga urgensi memastikan tidak terjadi tumpang tindih data pencatatan KIK. Disparbud melaporkan telah memfasilitasi 11 permohonan KI (7 Cipta dan 4 Merek) serta mengidentifikasi potensi KIK yang dapat diajukan, seperti motif tabuik, cerita rakyat Putri Gandoriah dan Nan Tongga, rabab, tradisi badoncek, randai, dan indang.

Kegiatan ditutup dengan penyampaian undangan resmi kepada Disparbud Kota Pariaman untuk mengikuti Diseminasi Merek dan Indikasi Geografis pada 5–6 Desember 2025 di Padang. Kanwil Kemenkum Sumbar menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dan memperluas layanan KI di seluruh daerah. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Pesisir Selatan - Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar melalui Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan kegiatan koordinasi layanan AHU dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan pada Senin, 1 Desember 2025. Kegiatan berlangsung di Pesisir Selatan dan difokuskan pada penguatan kolaborasi serta optimalisasi layanan administrasi hukum di daerah.

Dalam koordinasi dengan Satpol PP, Bidang AHU melakukan verifikasi terhadap data PPNS yang tercatat dalam database AHU. Dari empat PPNS yang terdata, tiga masih aktif melaksanakan tugas sesuai kewenangannya, yaitu Edy Ricardo (Dishub), Fadly Amra (Bappeda), dan Zenra Effendi Priyandra (Satpol PP). Sekretaris Satpol PP, Agung, menyampaikan beberapa tantangan, termasuk keterbatasan anggaran yang menyebabkan belum adanya penambahan PPNS tahun ini. Ia juga menekankan pentingnya pembentukan Sekretariat Bersama PPNS ke depan sebagai sarana koordinasi yang lebih efektif.

Koordinasi turut dilakukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait penyelenggaraan layanan kewarganegaraan. Dalam pembahasan terungkap bahwa terdapat 14 Kepala Keluarga yang telah melaksanakan perkawinan campuran. Namun, masih banyak warga belum melaporkan status perkawinan mereka, sehingga menyulitkan pendataan anak hasil perkawinan campur. Hal ini menjadi perhatian bersama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kewarganegaraan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Melalui kegiatan koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Sumbar menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dan pendampingan kepada perangkat daerah, sehingga pelayanan administrasi hukum dan layanan kewarganegaraan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai ketentuan.
(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar melalui Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan layanan pencetakan Apostille pada Senin, 1 Desember 2025 di Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Barat. Layanan ini merupakan bagian dari komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang Administrasi Hukum Umum.

Pada pelaksanaan layanan tersebut, pemohon mengajukan pencetakan Apostille untuk kebutuhan administrasi kependudukan di Negara Filipina. Dokumen yang diajukan meliputi Akta Kelahiran dan Buku Nikah yang diproses sesuai ketentuan layanan Apostille berbasis sistem AHU Online.

Seluruh rangkaian pelayanan berlangsung tertib, cepat, dan tanpa kendala. Proses verifikasi dokumen hingga penerbitan Apostille dilakukan sesuai standar operasional, sehingga memberikan kepastian dan kemudahan bagi pemohon. Hal ini sekaligus mencerminkan komitmen Kanwil Kemenkum Sumbar dalam menghadirkan pelayanan administrasi hukum yang responsif dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar