Padang – Ruang pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar) menjadi saksi beragam harapan masyarakat yang terpenuhi dalam satu hari. Pada Rabu (25/02/2026), tim layanan Divisi Pelayanan Hukum bergerak serentak memberikan solusi bagi warga, mulai dari urusan pendidikan internasional hingga perlindungan aset usaha.

Salah satu momen berharga dialami oleh Lenggo Geni, seorang pemohon yang tengah menyiapkan langkah besar menuju Negara Turki. Melalui layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), petugas sukses merampungkan pencetakan Sertifikat Apostille untuk dokumen Ijazah dan Transkrip Nilainya. Dengan sertifikat ini, dokumen pendidikan milik Lenggo kini sah diakui di Turki tanpa harus melewati proses legalisasi yang panjang, membuka jalan lebih lebar bagi putri daerah untuk berprestasi di kancah global.

Di sudut layanan lainnya, Bidang Kekayaan Intelektual (KI) memberikan pendampingan intensif bagi pelaku usaha yang tengah berjuang mematenkan mereknya. Dalam sesi konsultasi tersebut, petugas membantu mengurai masalah teknis pada aplikasi pendaftaran yang sering kali membuat permohonan tertolak. Diketahui bahwa kesalahan kecil dalam memilih menu pada saat proses hearing dapat berakibat fatal pada status perlindungan merek.

Petugas Kemenkum Sumbar tidak hanya memberikan penjelasan teknis, tetapi juga solusi taktis. Pemohon disarankan untuk mendaftarkan merek baru dengan strategi visual yang lebih segar guna menghindari penolakan serupa. Edukasi mengenai pentingnya pengecekan kemiripan merek sebelum mendaftar menjadi poin utama agar para pelaku usaha di Sumatera Barat tidak kehilangan waktu dan biaya di masa depan.

Seluruh rangkaian layanan yang berakhir pada sore hari ini berjalan tertib dan tanpa kendala berarti. Hal ini membuktikan komitmen kuat Kemenkum Sumbar dalam menghadirkan pelayanan publik yang tidak hanya cepat, tetapi juga edukatif dan solutif. Kemenkum Sumbar memastikan akan terus memantau kualitas layanan ini demi kepuasan dan kepastian hukum masyarakat Ranah Minang.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang (25/02/2026) – Menjawab ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang bersih dan transparan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Barat bergerak cepat mendalami aturan terbaru mengenai penanganan keluhan publik. Kakanwil Kemenkum Sumbar, Alpius Sarumaha, bersama Kadiv PPPH, Funna Maulia Massaile, dan jajaran mengikuti sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Laporan Pengaduan secara virtual.

Kegiatan yang dibuka oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI, Irjen Pol. Hendro Pandowo, ini menjadi tonggak penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Irjen Hendro menegaskan bahwa setiap laporan dari masyarakat adalah instrumen evaluasi yang harus ditangani dengan prinsip cepat, tepat, dan bertanggung jawab. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi sumbatan informasi antara instansi dengan pengguna layanan.

Dalam sesi teknis, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Hantor Situmorang, membedah secara rinci mekanisme baru yang kini didukung oleh aplikasi SIPIDU (Sistem Pengelolaan Pengaduan Terpadu). Melalui platform ini, proses verifikasi hingga tindak lanjut pengaduan dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi secara digital. Transformasi ini menjamin transparansi, di mana pelapor dapat memantau sejauh mana pengaduan mereka diproses oleh satu kerja terkait.

Kakanwil Alpius Sarumaha menyambut baik regulasi ini sebagai panduan operasional bagi jajarannya di Sumatera Barat. Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap Permenhukum terbaru, Kemenkum Sumbar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengelolaan pengaduan yang efektif bukan hanya soal menyelesaikan masalah, tetapi merupakan bukti nyata dedikasi Kemenkum dalam membangun kepercayaan masyarakat melalui birokrasi yang responsif dan akuntabel.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang (25/02/2026) – Menjamin kualitas pelayanan publik yang bersih dan responsif, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Barat mengikuti diseminasi pedoman teknis survei persepsi tahun 2026. Melalui koordinasi daring bersama Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Kanwil Kemenkum Sumbar memantapkan mekanisme Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).

Kegiatan ini menjadi krusial dalam masa transisi menuju sistem survei terintegrasi nasional. Berdasarkan pedoman terbaru, pengumpulan data kini dilakukan lebih fleksibel, di mana wawancara kepada masyarakat dapat dilakukan secara virtual tanpa mengurangi validitas data. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap masukan dari pengguna layanan AHU, Kekayaan Intelektual (KI), hingga bantuan hukum (BPHN) dapat terekam secara komprehensif.

Dalam rapat tersebut, ditekankan pula pentingnya penyusunan Lembar Kerja Evaluasi Berjalan (LKKEB) yang lebih tajam. Kemenkum Sumbar akan memfokuskan evaluasi pada layanan-layanan dengan volume pengguna terbanyak guna menghasilkan rekomendasi perbaikan yang berdampak luas. Meskipun sistem SKM Online nasional sedang dalam tahap penyempurnaan, Kanwil berkomitmen menjaga kontinuitas data agar tidak terjadi kekosongan evaluasi.

Langkah ini mempertegas komitmen Kemenkum Sumbar dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel. Dengan penguatan indikator kinerja utama di setiap lini layanan, diharapkan masyarakat Sumatera Barat dapat merasakan peningkatan kualitas layanan yang nyata, transparan, dan sepenuhnya berorientasi pada kepuasan publik sebagai ujung tombak pembangunan hukum nasional.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Jakarta – Komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar) dalam menghadirkan layanan digital yang antiribet terus diperkuat. Pada Selasa (24/02/2026), Kepala Kantor Wilayah, Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H., bersama jajaran menyambangi Direktorat Teknologi Informasi Ditjen AHU di Jakarta untuk memastikan seluruh sistem layanan keperdataan di Ranah Minang berjalan tanpa hambatan.

Dalam pertemuan tersebut, Alpius Sarumaha menyampaikan aspirasi terkait proses verifikasi nama yayasan dan urusan notariat yang terkadang memakan waktu. "Kami ingin memastikan respons terhadap kendala di wilayah bisa lebih cepat. Kecepatan sistem adalah kunci kepuasan masyarakat saat mengurus badan hukum," tegas Alpius. Langkah ini diambil agar koordinasi antara pusat dan daerah semakin solid dalam melayani publik secara daring.

Menanggapi hal tersebut, Direktur TI, Sugito, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan transformasi besar. Verifikasi yang sebelumnya dilakukan secara personal (manual) mulai dialihkan ke verifikasi otomatis berbasis sistem. Inovasi ini memastikan data tidak akan hilang meski terjadi mutasi pegawai. Selain itu, pembaharuan akun notaris sedang digencarkan untuk memastikan seluruh data notaris di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat, benar-benar valid dan akurat.

Tak hanya itu, Kepala Bidang Pelayanan AHU, Febriandi, juga mengusulkan agar Kanwil diberikan hak akses khusus untuk memantau sejauh mana proses pembuatan badan hukum di wilayahnya. Hal ini penting agar Kanwil bisa memberikan kepastian informasi kepada masyarakat. Dengan adanya sinkronisasi teknologi ini, Kemenkum Sumbar optimis layanan AHU akan semakin transparan, akuntabel, dan jauh lebih cepat dari sebelumnya.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar