Padang – Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Barat melalui jajaran Kepala Kantor Wilayah Alpius Sarumaha, didampingi Plh. Kepala Divisi PPPH Boby Musliadi serta para Perancang Perundang-undangan, mengikuti secara virtual Sosialisasi Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP), Senin (20/10/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pelaksanaan uji kompetensi nasional yang akan digelar pada pertengahan November 2025. Direktur Jenderal PP, Dhahana Putra, menekankan pentingnya peran perancang dalam menciptakan regulasi yang berkualitas.

“Perancang berkualitas, hukum kuat, negara pun hemat,” ujarnya, seraya menegaskan komitmen peningkatan kesejahteraan dan karier bagi ASN perancang.

Dalam paparannya, Dirjen PP juga memperkenalkan inovasi teknologi seperti Legal Analytic dan Legal Drafting sebagai alat bantu digital dalam penyusunan regulasi. “Mesin hanyalah media, namun sentuhan manusia tetap menjadi inti dari proses legislasi,” tambahnya.

Sementara itu, Eva Gantini, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, menjelaskan bahwa pelaksanaan uji kompetensi didasarkan pada dua aspek: pemetaan jabatan dan kebutuhan pengembangan ASN, sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 65 Tahun 2021. Didukung oleh pemaparan teknis dari Rifqi Adrian Kriswanto, Kepala Pusdatin, kegiatan ini juga memaparkan tata cara pendaftaran melalui aplikasi UKOM.

Kepala Kantor Wilayah, Alpius Sarumaha, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh perancang di Sumatera Barat.

“Sosialisasi ini bukan sekadar agenda formal, tetapi investasi kapasitas agar setiap perancang siap menghadapi tantangan regulasi yang semakin kompleks,” tegasnya.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumbar berkomitmen mendukung peningkatan kompetensi ASN menuju birokrasi yang adaptif, profesional, dan berintegritas.

(Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang — Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi Kinerja Kementerian Hukum B10 Tahun 2025 yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Nomor SEK-PR.02.01-136 tanggal 14 Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan meninjau capaian kinerja triwulan III serta mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan program di seluruh unit kerja. (15 Oktober 2025)

Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI ini diikuti oleh seluruh pimpinan tinggi unit pusat dan jajaran kantor wilayah di Indonesia. Dari Kanwil Kemenkum Sumbar, kegiatan dihadiri oleh Plh. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Plt. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, serta JFT/JFU Bagian Tata Usaha dan Umum.

Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal menekankan pentingnya konsistensi dan efisiensi kinerja, penguatan koordinasi lintas unit, serta penerapan nilai integritas dan profesionalitas dalam setiap pelaksanaan tugas. “Setiap program harus berorientasi pada hasil yang berdampak nyata bagi organisasi dan masyarakat,” ujarnya.

(Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang – Kanwil Kemenkum Sumbar melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan rapat pengharmonisasian lima rancangan peraturan kepala daerah secara virtual. Kegiatan ini dipimpin oleh Plh. Kepala Divisi PPPH, Boby Musliadi, didampingi Subkoordinator Bidang Perancang Rivai Putra, Ketua Tim Kerja Wilayah II Sherly Kurnia Fitri, serta tim perancang, analis hukum, dan jajaran JFU. (15/10/2025)

Rapat membahas lima rancangan peraturan strategis dari tingkat provinsi dan kabupaten, yaitu Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dua rancangan peraturan Bupati Padang Pariaman, serta satu rancangan peraturan Bupati Pasaman Barat. Kegiatan ini turut dihadiri Biro Hukum Setda Provinsi Sumbar, pejabat eselon II, kepala dinas, dan bagian hukum pemerintah daerah terkait.

Dalam arahannya, Boby Musliadi menegaskan bahwa harmonisasi regulasi bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis dalam menjamin konsistensi dan kualitas hukum di daerah. “Harmonisasi merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap norma hukum taat asas, memiliki kepastian hukum, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Kanwil Kemenkum Sumbar melalui tim perancang memberikan panduan teknis terkait substansi dan penulisan regulasi agar sesuai dengan kaidah hukum nasional. Diskusi berjalan dinamis, diwarnai berbagai masukan konstruktif dari unsur provinsi dan kabupaten. Diharapkan, seluruh rancangan peraturan dapat segera ditetapkan sesuai prosedur dan menjadi dasar hukum yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.

(Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang – Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar, Alpius Sarumaha, mengikuti kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Maluku dengan tema Analisis Strategi Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2022, pada Selasa (14/10/2025).

Kegiatan yang dimoderatori oleh Enny Parinussa (Reporter TVRI Maluku) ini dibuka oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, dan menghadirkan tiga narasumber utama: Dr. Irma Mariana (DJKI), Dr. Saiful Sahri (Kakanwil Kemenkum Maluku), serta Prof. Dr. Teng Berlianty (Guru Besar FH Universitas Pattimura). Para narasumber memaparkan bahwa Indikasi Geografis (IG) merupakan bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual komunal yang tidak hanya menjaga identitas budaya lokal, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi produk daerah.

“Produk IG terbukti mampu meningkatkan nilai jual dua hingga lima kali lipat dibandingkan produk non-IG, serta memperluas akses pasar global,” ujar Dr. Irma. Sementara Prof. Teng menekankan bahwa “Permenkumham No. 10 Tahun 2022 mempercepat proses pendaftaran IG dan memperkuat digitalisasi sistem, sehingga perlindungan hukum semakin efektif.”

Melalui forum ini, Kanwil Kemenkum Sumbar turut memperkuat komitmen dalam mendorong pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan daerah mengenai pentingnya pendaftaran serta pelindungan Indikasi Geografis sebagai strategi ekonomi berbasis kearifan lokal.

(Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar