Padang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat berpartisipasi dalam Pelatihan Teknis Jaminan Fidusia Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum RI, Senin (08/09).

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para pegawai, baik di lingkungan Ditjen AHU maupun Kantor Wilayah, yang menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan jaminan fidusia kepada masyarakat. Dengan adanya pelatihan ini, kualitas pelayanan diharapkan semakin optimal, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala BPSDM Kementerian Hukum RI yang dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan kompetensi peserta. Menurutnya, penguatan kapasitas aparatur sangat diperlukan agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta adaptif terhadap perkembangan hukum di bidang jaminan fidusia.

Pembukaan kegiatan juga diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H. Adapun Peserta dari Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat terdiri dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti; Kepala Bidang Pelayanan AHU, Febriandi; serta JFT/JFU yaitu Muhammad Farhan, Nofri Andre Arda, Arif Endra Susilo, Marisa, dan Anhar.

Kehadiran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dalam kegiatan ini semakin menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Peserta dari Kanwil Sumbar terdiri dari pejabat struktural hingga JFT/JFU yang berperan langsung dalam pelayanan fidusia.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi pertama oleh Direktur Jenderal AHU. Dalam paparannya, ia membahas kebijakan Ditjen AHU yang menitikberatkan pada penguatan layanan hukum berbasis digital dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, Ditjen AHU saat ini tengah mempersiapkan Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Tata Cara Layanan Jaminan Fidusia, yang akan menggabungkan sejumlah Permenkumham terkait fidusia yang berlaku saat ini. Kehadiran regulasi baru tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan layanan sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam pelaksanaannya. (Humas Kemenkum Sumbar)

“Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak”
#KementerianHukum
#SetahunBerdampak
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

[Padang, 8/9] – Dalam rangka menumbuhkan rasa cinta tanah air dan meningkatkan kesadaran kebangsaan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat menjadi Narasumber dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus pada Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Alifa Padang dengan Materi Bela Negara pada Senin (8/9).

Sebagai Narasumber Kakanwil Kemenkum Sumatera Barat memberikan penjelasan mendalam mengenai makna, nilai, dan peran bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam paparannya, Alpius menyampaikan bahwa bela negara tidak hanya diwujudkan melalui angkat senjata, melainkan juga melalui peran aktif masyarakat dalam menjaga persatuan, berkontribusi positif bagi bangsa, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari.

“Bela negara adalah kewajiban setiap warga negara. Generasi muda harus memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, agar tidak mudah terpecah belah oleh pengaruh negatif globalisasi,” tegas Alpius

“Mahasiswa sebagai agen perubahan harus memiliki rasa cinta tanah air yang kuat dan semangat nasionalisme yang tinggi. Bela negara adalah tanggung jawab bersama seluruh warga negara, terutama generasi muda yang akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan,” ujar Alpius.

Acara ini diikuti oleh 630 orang calon mahasiswa di Universitas Alifa Padang. Para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dengan aktif berdiskusi dan mengajukan pertanyaan seputar implementasi bela negara di era digital dan globalisasi.

Melalui kegiatan ini, Universitas Alifa berharap mahasiswa semakin memahami nilai-nilai kebangsaan, serta mampu mengamalkan semangat bela negara dalam kehidupan akademik maupun sosial kemasyarakatan.

Diharapkan peserta semakin memahami pentingnya bela negara, serta mampu menjadi agen perubahan dalam menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa Indonesia.

Di akhir kegiatan Alpius juga menyampaikan tugas dan fungsi, layanan publik dan produk hukum Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat kepada para peserta kegiatan.

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#SetahunBerdampak

#KanwilKemenkumSumbar

Padang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kanwil Kemenkum Sumbar) menyelenggarakan kegiatan Diskusi Startegi Kebijakan dengan topik “Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Permenkumham No. 19 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris”. Diskusi Strategi Kebijakan Hukum ini disiarkan secara langsung melalui kanal youtube Kanwil Kemenkum Sumbar dan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, Senin (08/09).

Kegiatan diawali dengan penyampaian Laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hendra Kurnia Putra. Dalam laporannya, Hendra menjelaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk merumuskan rekomendasi terhadap kebijakan di tingkat pusat, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

"Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini kami berharap peserta dapat memberikan masukan dan kontribusi pemikiran terhadap kebijakan yang sedang atau akan diterapkan di Kementerian Hukum" ungkapnya.

Kegiatan ini juga menjadi wadah diskusi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat koordinasi serta menyelaraskan kebijakan demi terciptanya tata kelola jabatan notaris yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Sumbar juga melaporkan bahwa kegiatan diskusi ini tidak hanya diikuti oleh jajaran Kanwil Kemenkum Sumbar saja, berdasarkan data, sudah lebih dari 800 peserta bergabung dengan Zoom Meeting maupun melalui live youtube Kanwil Kemenkum Sumbar.

Usai penyampaian laporan kegiatan, acara dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan resmi oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI, yang diwakili oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum, Veiby Sinta Koloay. Dalam sambutannya, Veiby menegaskan bahwa BSK Hukum terus berkomitmen untuk mendorong terbentuknya mekanisme kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy). Menurutnya, kebijakan yang dihasilkan harus didasarkan pada data dan analisis yang andal serta sahih agar mampu menjawab tantangan di lapangan secara tepat.

"Hasil evaluasi dan analisis dampak kebijakan memiliki peran penting dalam mendukung perbaikan proses tata kelola kebijakan publik, khususnya di lingkungan Kementerian Hukum. Hal ini termasuk kebijakan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan, cuti, perpindahan, pemberhentian, hingga perpanjangan masa jabatan notaris," jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa regulasi yang ada, seperti Permenkumham No. 19 Tahun 2019, perlu terus dievaluasi dan disesuaikan agar lebih berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan notaris sebagai kelompok sasaran utama.

Diskusi berlanjut dengan pemaparan materi dari tiga narasumber, yaitu:
1. Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H. – Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Barat, yang memaparkan tujuan serta permasalahan implementasi Permenkumham No. 19 Tahun 2019.
2. Dora Hanura, S.H., S.E., M.H., M.M. – Ketua Tim Peningkatan Layanan Informasi Data Notaris pada Direktorat Administrasi Hukum Umum, yang menyampaikan analisis evaluasi dampak kebijakan dari sisi teknis dan administratif.
3. Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H. – Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang menyampaikan kajian akademik terhadap kepastian hukum regulasi kenotariatan, khususnya membandingkan Permenkumham No. 19 Tahun 2019 dan Permenkumham No. 22 Tahun 2025.

Acara ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif yang melibatkan partisipasi aktif peserta dari Zoom Meeting maupun live YouTube.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumbar menunjukkan komitmennya dalam menciptakan forum diskusi strategis yang konstruktif sebagai upaya memperkuat kualitas kebijakan publik di bidang kenotariatan. Diharapkan hasil dari diskusi ini dapat menjadi masukan yang signifikan bagi perumusan dan penyempurnaan kebijakan di tingkat pusat, demi pelayanan hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. (Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#SetahunBerdampak
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar