Padang –Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat mengikuti Webinar Nasional Anti Korupsi yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum beserta jajaran diruang masing-masing, Selasa (20/08).

Kegiatan ini dibuka dengan laporan Kepala BPSDM, Ibu Gusti Ayu Putu Suwardani. Ia menegaskan bahwa webinar merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan KPK. “Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang korupsi, membangun integritas, serta mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan korupsi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam keynote speech-nya, Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menekankan peran strategis Kementerian Hukum. “Peran besar ini tentu juga diiringi dengan tantangan. Karena itu, setiap ASN harus membangun kesadaran risiko, disiplin pada mekanisme pengendalian, dan mengubah perilaku menjadi budaya integritas,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum, Prof. Dr. Edward Omar Syarif Hiariej, menyoroti langkah pencegahan korupsi di sektor publik maupun privat. “Kuncinya ada pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Dari kesadaran, kita harus menjadikannya kebiasaan melalui reformasi birokrasi, transformasi digital, dan pembangunan Zona Integritas,” jelasnya.

Webinar juga menghadirkan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Albertina Ho, dengan materi “Bangun Integritas, Cegah Korupsi” serta Deputi KPK Dr. Ir. Wawan Wardiana, M.T., yang memaparkan tema “Membangun Budaya Anti Korupsi.”

Sebagai tindak lanjut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat akan memperkuat internalisasi nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas melalui reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik berbasis digital, serta pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KanwilKemenkumSumbar

Padang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum, Bidang Administrasi Hukum Umum, melaksanakan layanan Pencetakan Apostille sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan publik di bidang Administrasi Hukum Umum, Selasa (20/08).

Adapun layanan yang diberikan yaitu Pencetakan Apostille untuk salah seorang pengguna layanan pada Kantor Wilayah. Jenis dokumen yang dicetak meliputi Transkrip Nilai, Ijazah, Akta Kelahiran, serta Kartu Keluarga yang digunakan untuk keperluan studi S2 di Korea.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan tertib, lancar, dan tanpa kendala yang berarti. Layanan ini menjadi wujud nyata komitmen Kanwil Kemenkum Sumbar dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung kebutuhan Layanan Pencetakan Apostille.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat juga akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi guna memastikan kualitas Layanan Pencetakan Apostille tetap optimal. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KanwilKemenkumSumbar

Padang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat menggelar Rapat Harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Walikota (Ranperwako) Sawahlunto melalui virtual Zoom Meeting. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Alpius Sarumaha, didampingi Plh. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Boby Musliadi, bersama tim perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum, serta jajaran fungsional. (Selasa, 19 Agustus 2025)

Adapun dua Ranperwako yang dibahas dalam rapat kali ini yaitu:

1. Ranperwako Sawahlunto tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan.

2. Ranperwako Sawahlunto tentang Pedoman Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dan Lembaga Adat Desa.

Kegiatan harmonisasi turut dihadiri Asisten I, Kepala Dinas Pendidikan, Kabag Hukum, beserta jajaran Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.

Dalam sambutannya, Kakanwil Alpius Sarumaha menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. “Harmonisasi dilakukan untuk memastikan setiap rancangan peraturan mematuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan jenis, hierarki, dan materi muatan yang berlaku. Tak kalah penting, teknik penyusunan juga harus diperhatikan agar menghasilkan draf regulasi yang memiliki daya guna dan kepastian hukum,” jelas Alpius.

Sementara itu, Asisten I Kota Sawahlunto menyampaikan bahwa pembentukan Lembaga Adat Desa tidak hanya sebatas memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai wujud penghormatan terhadap warisan leluhur dan kekayaan budaya lokal. “Lembaga adat nantinya akan menjadi mitra strategis desa dalam menyelesaikan permasalahan sosial berbasis budaya dan adat istiadat yang telah lama mengakar,” ungkapnya.

Rapat berjalan dengan khidmat dan produktif. Berbagai masukan teknis diberikan oleh tim perancang peraturan perundang-undangan, di antaranya Eko, Roni, Nurahma Fitri, dan Zhauri, guna memastikan draf regulasi yang dihasilkan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Melalui proses harmonisasi ini, diharapkan produk hukum daerah yang dihasilkan tidak hanya selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga mampu mendukung tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kota Sawahlunto. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Dalam upaya memperkuat akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, Kanwil Kemenkum Sumbar, dalam hal ini diwakili oleh Penyuluh hukum pembina desa/kelurahan sadar hukum bersama pemerintah kecamatan Padang timur menggelar kegiatan sosialisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang bertempat di Aula Kantor Lurah Kubu Marapalam. Acara ini diikuti oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi Tata Pemerintahan (Kasipem), serta seluruh Lurah se-Kecamatan Padang Timur. Selasa (19/08).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan mengenai keberadaan dan fungsi Posbankum sebagai layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu.

Dalam sambutannya, Sekretaris Camat Padang Timur, Dwi Astri Rustianti, S.E.,M.M menekankan pentingnya peran lurah dan perangkat kelurahan dalam menyosialisasikan keberadaan Posbankum kepada warga. “Banyak masyarakat kita yang belum mengetahui bahwa mereka bisa mendapatkan bantuan hukum secara gratis melalui pemerintah. Kita sebagai perpanjangan tangan pemerintah harus aktif menyampaikan informasi ini,” ujarnya.

Posbankum merupakan program strategis dari Kementerian Hukum yang bertujuan memberikan layanan hukum non-litigasi, seperti konsultasi hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum sederhana, dan rujukan bagi warga yang membutuhkan bantuan hukum lebih lanjut.

Melalui sosialisasi ini, para peserta dibekali informasi mengenai prosedur mendapatkan bantuan hukum, kriteria penerima layanan, serta bagaimana aparatur kelurahan dapat menjadi penghubung aktif antara masyarakat dan lembaga bantuan hukum yang bekerja sama dengan pengadilan.

Kasipem Kecamatan Padang Timur juga menambahkan bahwa sosialisasi ini diharapkan mendorong kesadaran hukum masyarakat. “Dengan meningkatnya pengetahuan hukum, kita harap masyarakat dapat lebih percaya diri memperjuangkan hak-haknya secara sah dan berkeadilan,” jelasnya.

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari seluruh lurah yang hadir. Mereka menyatakan komitmennya untuk meneruskan informasi ini kepada warga di wilayah masing-masing, baik melalui forum RT/RW, pertemuan warga, maupun media sosial kelurahan.

Melalui sosialisasi Posbankum ini, Pemerintah Kecamatan Padang Timur menunjukkan komitmennya dalam membangun masyarakat yang sadar hukum dan berdaya secara legal. Diharapkan ke depan, seluruh warga khususnya yang kurang mampu, tidak lagi merasa takut atau bingung ketika menghadapi masalah hukum. “Hukum bukan hanya milik orang yang mampu. Dengan Posbankum, semua warga berhak mendapatkan keadilan.” (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar