Padang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum, Bidang Administrasi Hukum Umum, kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Hal ini ditunjukkan melalui penyelenggaraan layanan pencetakan Apostille yang digelar pada, Kamis (7/8).

Layanan ini diberikan kepada pemohon yang tengah mengurus dokumen akta kelahiran untuk keperluan administrasi di luar negeri. Proses pelayanan berlangsung dengan tertib, lancar, dan tanpa kendala berarti.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Barat, Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata dari pelayanan prima yang diberikan oleh jajarannya dalam mendukung legalisasi dokumen internasional.

“Pelayanan Apostille menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik yang memudahkan masyarakat, khususnya dalam pengurusan dokumen hukum yang diakui di luar negeri. Kami berkomitmen untuk terus mengawal kualitas pelayanan ini,” ujar Alpius.

Ia juga menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Sumatera Barat akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan layanan pencetakan Apostille. Selain itu, pihaknya akan aktif memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat yang membutuhkan layanan legalisasi dokumen untuk keperluan luar negeri.

Dengan hadirnya layanan Apostille ini, diharapkan masyarakat semakin mudah dalam memperoleh dokumen yang sah secara hukum untuk digunakan di negara-negara yang menjadi pihak Konvensi Apostille.(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat memimpin Rapat Pelaksanaan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Sijunjung Dan Kota Sawahlunto. Kegiatan ini dilaksanakan secara zoom virtual di Ruang Rapat Bung Hatta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar, Alpius Sarumaha, didampingi oleh Plh Kadiv PPPH, Boby Musliadi, Subkoordinator Perancang, Rivai Putra, Ketua Tim Kerja Wilayah II, Sherly Kurnia Fitri, beserta Tim Perancang PUU, Analis Hukum, JFU, CPNS Kanwil Kemenkum Sumbar. Kamis (07/08).

Kegiatan Rapat ini di hadiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pejabat Eselon II, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kabag Hukum beserta Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, Pejabat Eselon II, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabag Hukum Beserta Jajaran Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto. Rapat pengharmonisasian ini bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan produk hukum daerah yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rapat dibuka oleh Kakanwil Kemenkum Sumbar, Alpius Sarumaha, dalam penyampaiannya Alpius memberi atensi dan apresiasi terhadap kepercayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto kepada Kanwil Kemenkum Sumbar untuk mengharmonisasikan produk hukum daerah yang akan dibahas. "Harmonisasi merupakan instrumen penting dalam menjamin proses pembentukan produk hukum yang taat asas, memiliki kepastian hukum, dan menghasilkan regulasi yang berkualitas, tepat guna, serta aplikatif," ucap Kakanwil.

Pejabat pemerintah dari Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawahlunto tersebut memberikan apresiasi yang tinggi kepada tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumbar atas bantuan yang diberikan dalam proses harmonisasi rancangan produk hukum daerah, harapannya dengan dilaksanakannya kegiatan ini produk hukum yang dihasilkan dapat lebih aplikatif dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta mampu menjawab kebutuhan di lapangan.

Harmonisasi Ini bukan sekedar prosedur administratif melainkan langkah strategis untuk memastikan setiap kebijakan daerah memiliki landasan hukum yang kuat serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Rapat dan berbagai diskusi berjalan dengan baik berbagai masukan dan saran yang diberikan oleh para peserta, Kanwil Kemenkum Sumbar melalui Tim perancang peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Pak Vico, Pak Roni , Ibu Rita, Ibu Sari, Ibu Iga, memberikan panduan teknis terkait pengharmonisasian dan penulisan regulasi agar sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh rancangan peraturan dapat ditetapkan sesuai prosedur serta menjadi landasan hukum yang kuat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kegiatan harmonisasi ini merupakan wujud sinergi antara Pemerintah Daerah dan Kanwil Kemenkum dalam memastikan produk hukum daerah memenuhi standar normatif, sistematis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat mengikuti Forum Pendalaman Materi Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Instansi Pusat dan Daerah secara virtual melalui Zoom Meeting. Forum ini mengangkat tema “Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Pasca Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. (Rabu, 06 Agustus 2025)

Kegiatan berskala nasional ini menghadirkan Wakil Menteri Hukum RI, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., sebagai narasumber utama. Wamenkum membedah secara komprehensif dampak pemberlakuan KUHP baru terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam merumuskan ketentuan pidana pada peraturan daerah (perda).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar, Alpius Sarumaha, hadir mengikuti kegiatan ini didampingi Plh. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Boby Musliadi, beserta jajaran perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum, JFU, dan CPNS.

Forum dibuka oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, yang menegaskan bahwa perda merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional sehingga tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, khususnya KUHP yang kini menjadi acuan utama hukum pidana di Indonesia.

Dalam paparannya, Wamenkum menekankan pentingnya penyesuaian seluruh perda yang memuat ketentuan pidana dengan Buku Kesatu KUHP, sesuai amanat Pasal 613 ayat (1) UU KUHP. Penyesuaian ini mencakup kategorisasi pidana, peristilahan, bentuk sanksi, hingga proses peradilan. Ia juga memaparkan rencana pembentukan undang-undang penyesuaian pidana yang akan mengatur harmonisasi ketentuan pidana baik dalam undang-undang sektoral maupun perda.

Selain itu, Wamenkum menjelaskan perubahan ketentuan pada Pasal 15 UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 238 UU Nomor 30 Tahun 2014, di mana batas maksimal ancaman pidana dalam perda kini dibatasi hingga Kategori III, dengan penyesuaian pada bentuk sanksinya.

Forum ini juga diikuti peserta dari berbagai unsur pemerintah daerah yang berperan dalam proses legislasi di tingkat lokal. Melalui forum ini, diharapkan terbangun pemahaman utuh mengenai harmonisasi perda dengan KUHP baru, sekaligus meningkatkan kapasitas perancang dan pemangku kepentingan dalam menyusun regulasi yang taat asas, sistematis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif, menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antara Kemenkum dan pemerintah daerah dalam menghadirkan produk hukum yang efektif, harmonis, dan sesuai dengan norma hukum nasional yang baru. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar