Pasaman - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melakukan Koordinasi Layanan Kekayaan Intelektual dengan Pemerintah Daerah Kab. Pasaman sebagai upaya mendorong pendaftaran Merek pada Pelaku Ekonomi Kreatif (Ekraf), Selasa (24/06).

Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Faisal Rahman, JFT Analis Kekayaan Intelektual, Penyuluh Hukum dan JFU Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat.

Kedatangan tim Kanwil disambut hangat oleh Kepala Bidang Pariwisata Piken Lestari.

Pada kesempatan tersebut dibahas tentang merek. Saat ini terdapat sekitar 65 (enam puluh lima) Pelaku Ekraf binaan Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga, dan Kebudayaan Kab. Pasaman. Pelaku Ekraf tersebut banyak bergerak di usaha kuliner dan kriya. Saat ini yang sudah memiliki merek terdaftar sekitar 5 (lima) pelaku Ekraf dan akan terus dilakukan pendataan dan sosialisasi terkait pendaftaran Merek.

Tim Kanwil mendorong pendaftaran Merek kepada Pelaku Ekraf dan siap melakukan pendampingan secara langsung ataupun daring.

Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat akan terus berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Kab. Pasaman untuk mendorong pendaftaran merek pada pelaku Ekraf agar lebih meningkatkan daya saing dan memberikan nilai ekonomi yang lebih pada produk serta membuka akses pemasaran yang lebih luas.(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#KerjaTerlaksana

Pasaman - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melakukan Koordinasi Layanan Kekayaan Intelektual dengan Pemerintah Daerah Kab. Pasaman sebagai upaya menggali potensi Indikasi Geografis yang ada di Kab. Pasaman, Selasa (24/06).

Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Faisal Rahman, JFT Analis Kekayaan Intelektual dan Penyuluh Hukum serta JFU Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat.
Kedatangan tim kanwil disambut oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Ambi Yoan Arimanto.

Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang komoditi pertanian yang memiliki peluang untuk Indikasi Geografis dari Kab. Pasaman yaitu "Pisang Ameh" (Pisang Emas). Pisang ameh merupakan salah satu komoditas unggulan Kabupaten Pasaman, bersama dengan salak dan kacang. Pisang Ameh pasaman memiliki ukuran buah kecil dengan warna kuning emas saat matang. Pisang ameh tersebut di tanam di daerah Mangguang.

Pisang Ameh sudah dilakukan pelepasan varietas, sehingga memang ada perbedaan dari hasil penanaman di daeah lain, hal ini didukung dengan Pengakuan Plasma Nutfah Pisang Ameh ada di Kab. Pasaman oleh Kementerian Pertanian sekitar tahun 2007.

Selain Pisang Ameh juga terdapat potensi IG lain yang diantaranya Padi Sawah, Padi Ladang dan Salak Mangguang, namun belum dilakukan pelepasan varietas.

Tim Kantor Wilayah mendorong agar Pisang Ameh didaftarkan Indikasi Geografis karena memiliki karakteristik khusus yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan geografis Kab. Pasaman.

Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat akan terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dalam mengajukan permohonan Indikasi Geografis Pisang Ameh untuk meningkatkan daya saing serta menjaga reputasi dan kualitas produk tersebut.(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#KerjaTerlaksana

Padang - Kemenkum Sumbar menggelar Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah melalui zoom virtual dihadiri oleh Koordinator Bidang Perancang Madya , Yeni Nel Ikhwan , Subkoordinator Bidang Perancang Madya Bobby Musliadi Dan Rivai Putra beserta Tim Kerja Fungsional Perancang Perundang-Undangan dan Analis Hukum pada Selasa (24/06).

Agenda dalam kegiatan ini adalah Rapat Pengharmonisasian , Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi :
1. Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
2. Rancangan Peraturan Bupati Agam Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026/

Turut hadir Inspektorat Provinsi, Biro Hukum Setda, Biro Pemerintahan Setda, , Bappeda Provinsi, BPKAD , Provinsi , Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Plh Kepala Bapelitbangda Kab, Inspektur Kab, Kabag Hukum Beserta Jajaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Kepala Bappeda Kab, Kepala BKAD Kab, Inpektur Kab, Kepala Bagian Hukum beserta jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Agam.

Dalam diskusi membahas mengenai perubahan RKPD ini penting untuk mengakomodasi kebijakan dan program prioritas pemerintah pusat yang perlu diintegrasikan dalam rencana pembangunan daerah. 

Harmonisasi tidak sekadar proses administratif, tetapi menjadi instrumen penting dalam membentuk produk hukum yang berkualitas. Dengan proses ini, bisa memastikan bahwa peraturan yang disusun tidak hanya selaras secara hukum, tapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat, selama proses berlangsung semua peserta rapat, melakukan pembahasan terhadap substansi dan struktur redaksional dari masing-masing rancangan, termasuk sinkronisasi dengan ketentuan hukum sektoral dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh rancangan peraturan dapat ditetapkan sesuai prosedur, serta menjadi landasan hukum yang kuat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam.

Kegiatan harmonisasi ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum dalam memastikan produk hukum daerah memenuhi standar normatif, sistematis, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Humas kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#KerjaTerlaksana

Padang - Wali Nagari Lareh Nan Panjang (Padang Pariaman), Muskinta salah satu Nagari Binaan Sadar Hukum Kanwil Kemenkum Sumatera Barat. Sebagai Sekjen Lembaga Non Litigasi Peacemaker Association (NLPA), menggelar audiensi dengan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Mien Usihen, bertempat di Kantor BPHN, Jakarta.

Dalam pertemuan strategis tersebut, turut hadir Sembilan Kepala Desa/Lurah Pengursu NLPA dari berbagai daerah di Indonesia sebagai representasi akar rumput dalam mendukung aktualisasi pendekatan keadilan restoratif di tingkat lokal Senin, (23/06).

Rombongan diterima langsung oleh Kepala BPHN Mien Usihen beserta jajaran pejabat eselon I di lingkungan BPHN. Dalam audiensi tersebut, pihak Peacemaker menyampaikan perkembangan serta tantangan aktual di lapangan dalam menyuarakan penyelesaian sengketa secara damai dan non litigatif.

Para kepala desa pun secara langsung menyuarakan kebutuhan akan penguatan kapasitas hukum berbasis budaya lokal yang mampu menjawab persoalan masyarakat secara cepat, adil, dan berkelanjutan mensosialisasikan manfaat Posbankum kepada masyarakat.

Kepala BPHN menyambut baik inisiatif Peacemaker dan komitmen para kepala desa yang hadir.

“Kami mengapresiasi langkah-langkah konkret yang telah dilakukan Peacemaker dalam membumikan nilai-nilai keadilan restoratif. Kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga non litigasi seperti ini sangat penting untuk memperluas akses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Mien Usihen.

Audiensi ini menjadi momentum penguatan sinergi antara lembaga non litigasi, pemerintah pusat, dan pemerintahan desa dalam membangun sistem hukum yang lebih humanis dan inklusif, sejalan dengan arah kebijakan hukum nasional. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#KerjaTerlaksana