Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat mengadakan Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang dilaksanakan di Ruang Rapat Tuanku Imam Bonjol. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Alpius Sarumaha didampingi,Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan , Hendra Kurnia Putra, Koordinator Fungsional Perancang Madya, Yeni Nel Ikhwan, Subkoordinator Bidang Perancang Madya, beserta Tim Kerja Fungsional Perancang Perundang-Undangan, dan Analis Hukum , JFU , pada Kanwil Kemenkum Sumbar, Selasa (06/05).
Sementara itu turut hadir di dalam ruangan rapat yaitu Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Bapak Zulhamdi Nova Candra .IB, A.Md beserta jajaran Anggota DPRD , Sekretariat DPRD , juga dihadiri oleh Sekretariat DPRD, Biro Hukum, Dinas Perindak, Inspektorat Provinsi , disambut dengan baik oleh Kepala Kantor Wilayah dan jajaran.

Agenda pada rapat ini adalah pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi, rancangan peraturan daerah diantaranya Ranperda Inisiatif DPRD Kota Bukittinggi Tentang Pengelolaan Jaminan Produk Halal dan Raperwako Bukittinggi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Bukittinggi.
Raperda maupun Raperwako ini sangat penting untuk dilakukan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, karena merupakan proses yang diharapkan dapat menciptakan peraturan daerah yang dibentuk selaras, serasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan ini berjalan dengan lancar, dimana banyak masukan dari OPD terkait dengan materi muatan Raperda ini, terutama dengan Lembaga Pemeriksa Halal, dimana dalam masukan materi ini bahwa adanya UPTD terkait dengan Lembaga Pemeriksa Halal di Kota Bukittinggi, dan Raperda ini sangat bermanfaat nantinya untuk UMKM dan Pariwisata di Kota Bukittinggi.
Pada kesempatan tersebut, rapat difokuskan pada harmonisasi pasal-pasal dalam Raperda, agar begitu disahkan menjadi Perda, tim terpadu dapat langsung dibentuk untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Tindakan yang dilakukan yaitu memastikan bahwa begitu Perda ini disahkan, pelaksanaan kebijakan dapat segera dijalankan, membentuk tim yang terdiri dari berbagai sektor akan bertanggung jawab dalam perencanaan, pembinaan, dan pengawasan untuk memastikan pelaku usaha dapat dengan mudah memperoleh sertifikat halal. Tim ini nantinya bertugas untuk mendorong pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal, serta memastikan produksi sesuai dengan standar halal yang berlaku.
Proses harmonisasi merupakan tahap penting dalam pembentukan produk hukum daerah, Harmonisasi menjadi ruang untuk melakukan pembulatan dan pemantapan konsepsi atas rancangan peraturan, sekaligus memastikan agar substansinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tujuan akhirnya adalah agar produk hukum yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif di daerah.
Melalui sinergi ini diharapkan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat diselesaikan dengan baik dan mampu mendukung kelancaran tugas serta fungsi DPRD Kota Bukittinggi. Hasil harmonisasi ini diharapkan menjadi dasar regulasi yang kuat dan berkeadilan bagi masyarakat.(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat yang dalam hal ini melalui Divisi Pelayanan Hukum, Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum telah melaksanakan salah satu misi dari Kementerian Hukum, yaitu menyelenggarakan Pelayanan Publik yang berkualitas. Salah satu pelayanan yang bersifat langsung diberikan adalah berupa Pendaftaran dan Pencetakan Legalisasi Apostille, Pendaftaran Perseroan Perorangan, Layanan Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan, Selasa (06/05).

Untuk Layanan Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum yang di proses pada hari ini dintranya Pendaftaran Perseroan Perorangan dengan bentuk usaha berupa Apotik. Perseroan Perorangan adalah bentuk badan usaha di Indonesia yang memungkinkan 1 (satu) orang saja yang (perorangan) untuk mendirikan perseroan terbatas (PT), yang memudahkan pelaku usaha khususnya usaha mikro dan kecil (UMK) dalam berbisnis. Poin-poin penting tentang perseroan perorangan antara lain didirikan oleh 1 (satu) orang saja yang bertindak sebagai pemegang saham sekaligus direktur, tidak diperlukan Akta notaris cukup dengan pernyataan pendirian yang didaftarkan secara elektronik ke Kemenkum, tidak ada ketentuan minimal modal cukup disesuaikan dengan kesanggupan dan kebutuhan usaha, berstatus badan hukum, proses cepat dan biaya lebih ringan, cocok untuk UMK yang ingin berbadan hukum resmi.

Kemudian layanan selanjutnya yang di proses pada kesempatan ini yaitu konsultasi terkait pendaftaran Apostille untuk kepentingan pembuatan Surat Izin Mengemudi di Negara Jepang. Dan layanan terakhir pengambilan berkas BAS (Berita Acara Sumpah atau Janji Jabatan Notaris) yang pelantikan nya telah dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025 sebanyak 4 berkas dari sisa pengambilan berkas sebelumnya.
Diharapkan dengan tersedianya layanan apostille dan layanan konsultasi badan hukum pada kantor wilayah, dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi serta mempermudah proses legalisasi dokumen. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat mengikuti kegiatan Konfirmasi Data Rekening Pemerintah Triwulan I TA 2025 dilingkungan Kementerian Hukum yang digelar oleh Biro Keuangan pada Selasa (06/05).

Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual yang dihadiri Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Kementerian Hukum, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum dan Bendahara Pengeluaran Kantor Wilayah Kementerian Humum Sumatera Barat. 

Bagian Perbendaharaan melakukan konfirmasi data rekening pemerintah untuk bulan Januari s.d Maret 2025. Adapun data yang dikonfirmasi oleh Bagian Perbendaharaan antara lain: 1. Nomor Rekening, 2. Nama Rekening, 3. Jenis Rekening, 4. Nama Bank, 5. Tanggal Izin Pembukaan Rekening, 6. Nomor Izin Pembukaan Rekening, 7. Nama KPPN dan 8. Saldo Per Bulan.

Selain konfirmasi data tersebut di atas, Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan juga memberikan arahan kepada seluruh Kantor Wilayah untuk melakukan penutupan Rekening Pemerintah yang lama, yang masih dibawah kode K/L 013 atau Kementerian Hukum dan HAM.

Namun, sebelum melakukan usulan penutupan rekening agar dipastikan terlebih dahulu tidak ada saldo pada rekening tersebut dan tidak terdapat transaksi dalam konfirmasi.

Sesi terakhir kegiatan, dilakukan diskusi antara Bendahara Pengeluaran dengan tim biro keuangan Kementerian Hukum. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat mengikuti Zoom Metting terkait Koordinasi Virtual terkait Optimalisasi Layanan Pendaftaran Jaminan Fidusia oleh Notaris. Kegiatan diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, serta Jajaran Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Selasa (06/05).

Dalam paparannya, Direktur Perdata Henry Sulaiman menyampaikan bahwa tim AHU dan TI menemukan beberapa hal yaitu mafia-mafia Pendirian Badan Usaha yang menggunakan akun notaris, akses menjadi sulit karena ada pihak-pihak ada yang menggunakan robotik pada saat akses pendaftaran fidusia. Karena meningkatnya grafik fidusia yang masuk ke sistem jaminan fidusia, hal tersebutlah yang menyebabkan gangguan sistem sehingga untuk mengantisipasi makanya dilakukan pembatasan akta jaminan notaris dan terkait dengan wilayah kerja, Notaris yang diluar wilayah kerja menurut Pasal 13 Undang-Undang Fidusia itu dimungkinkan, jadi AHU akan meredivisikan wilayah kerja.

Kantor wilayah berperan penting juga dalam pengawasan pelaksanaan pendaftaran fidusia di daerah masing-masing. Diperlukannya koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengecekan dan evaluasi lapangan, terutama berkaitan dengan kepatuhan dan kedisiplinan di daerah. Ditekankan perlunya sinergi antara pembuat kebijakan, pelaksana teknis di daerah, dan pengawas (kanwil), serta notaris sebagai pihak utama dalam proses pendaftaran fidusia.

Dalam kegiatan ini, Kantor Wilayah Hukum Jawa Barat menjadi contoh dalam menindaklanjuti permasalahan ini dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap notaris. (Humas Kemenkum Sumbar)