Pesisir Selatan - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat didampingi Kepala Bidang Pelayanan AHU beserta jajaran berkunjung ke Kabupaten Pesisir Selatan dengan agenda Silaturahmi dan Koordinasi Layanan Kementerian Hukum. Koordinasi ini dilasanakan di Rumah Dinas Bupati Pesisir Selatan, Kamis (13/03) dengan tujuan untuk memperkuat kerjasama antara Kementerian Hukum dan Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan hukum yang optimal kepada masyarakat.
Kakanwil Kementerian Hukum, Alpius Sarumaha dan Tim disambut Hangat Bupati Pesisir Selatan, Hendra Joni dan Wakil Bupati, Risnaldi Ibrahim.
Bupati Pesisir Selatan menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kakanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat. Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan akses layanan hukum bagi masyarakat di daerah, khususnya didaerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya, Kakanwil menyampaikan beberapa program dan layanan yang diselenggarakan Kementerian Hukum diantaranya adalah Layanan Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, Pembentukan Peraturan perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.
Dari Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Kakanwil menekankan bahwa pemerintah telah memberikan kemudahan dengan meluncurkan Perseroan Perorangan yang memberikan keuntungan bagi UMK dalam berusaha yang memiliki badan hukum. Dari Bidang Kekayaan Intelektual (KI) Kakanwil mendorong pendaftaran potensi kekayaan intelektual yang cukup besar di Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan dari Bidang Peraturan Perundang-Undangan Kakanwil akan mewujudkan standar layanan pembentukan peraturan perundang-undangan yang cepat dan berkualitas.

Kakanwil juga mendorong Program Paralegal Justice Award (PJA) untuk membantu masyarakat Nagari dalam mengakomodir permasalahan hukum serta meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi di daerah. Kepala Desa disini menjadi juru damai, sehingga Restorastice Justice terwujud. Pentingnya sosialisasi hukum kepada masyarakat agar mereka lebih memahami hak dan kewajiban mereka.

Diakhir pertemuan, Bupati Pesisir Selatan memberikan ucapan terimakasih dan apresiasi kepada Kementerian Hukum Sumatera Barat atas kunjungan silaturahmi dan koordinasi ini, sehingga kedepannya kerjasama lebih terjalin dengan baik. Kakanwil berkomitmen akan mensuport penuh untuk memberikan pelayanan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#KanwilKemenkumSumbar
#LayananHukumMakinMudah

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) menggelar kegiatan Rapat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam mengenai Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan pada Kamis (13/03).

Rapat ini dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Hendra Kurnia Putra dan Koordinator, Sub Koordinator Fungsional Perancang Madya Yeni Nel Ikhwan, Boby Musliadi juga Tim dari Perancang Perundang Undangan dan Analis Hukum beserta dari Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dan jajaran. 

Rapat Penyusunan Ranperda ini bertujuan untuk memastikan adanya regulasi yang kuat untuk mendukung kemandirian pangan lokal, termasuk cadangan pangan dan perlindungan lahan pertanian. 

Rapat membahas berbagai aspek terkait ketahanan pangan, seperti tata cara penyelenggaraan cadangan pangan, perlindungan lahan pertanian dan pengembangan pertanian organik. 

Rapat penyusunan ini kemudian dipandu oleh Perancang Kanwil Kemenkum Sumbar untuk dilanjutkan pembahasan diskusi bersama rumusan Pasal per Pasal, dalam paparannya menguraikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan merupakan amanat delegasi mengatur dari ketentuan tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Penyelenggaraan Cadangan Pangan bertujuan untuk:

a. meningkatkan penyediaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan dan/atau Cadangan Pangan Pokok;

b. memenuhi kebutuhan Pangan dan Pangan Pokok masyarakat yang mengalami gejala kekurangan ketersediaan Pangan, Gejolak Harga Pangan, Bencana Alam dan/atau menghadapi Keadaan Darurat;

c. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat Rawan Pangan; dan

d. menjaga stabilitas harga Pangan ditingkat masyarakat.

Rapat berjalan dengan baik dan lancar, dan dilanjutkan dengan kesepakatan konsep rancangan Raperda, Hasil rapat diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyusunan peraturan daerah yang mendukung pengembangan ketahanan pangan lokal. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Payakumbuh - Sebagai tindak lanjut dari keikutsertaan sayembara Aransemen Lagu “Mars” Kekayaan Intelektual Indonesia Berbasis Musik Tradisi Nusantara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat menggelar latihan bersama Sanggar Palimo Gaga Lapas Kelas IIB Tanjung Pati, Kamis (13/03).
Dalam kunjungan tersebut, tim diterima oleh Kepala Lapas Kelas IIB Tanjung Pati Julius Barus. Tim dari Kantor Wilayah dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti yang didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Faisal Rahman, serta Koordinator Humas Kanwil, Bobby Sectio Wahyudi, serta jajaran Bidang KI.

Dalam pertemuan dengan Kalapas, disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tahun 2025 mengadakan kegiatan Sayembara Aransemen Lagu “Mars” Kekayaan Intelektual Indonesia Berbasis Musik Tradisi Nusantara. "Dalam waktu dekat DJKI akan mengadakan sayembara Aransemen Lagu “Mars” Kekayaan Intelektual, untuk itu diminta kesediaannya berpartisipasi dalam sayembara tersebut sebagai perwakilan dari wilayah Sumatera Barat" ungkap Kepala Divisi Pelayanan Hukum.

Kalapas Kelas IIB Tanjung Pati menyambut baik permintaan dari Kadivyankum yang telah disampaikan sepekan sebelumnya. Beliau menyampaikan bahwa Lapas Kelas IIB Tanjung Pati memiliki Sanggar Palimo Gaga yang sudah memiliki kompetensi memainkan musik tradisional. "Kami telah melakukan beberapa kali latihan dengan tim sanggar sebagai persiapan untuk dapat memeriahkan sayembara ini" tutupnya.

Di akhir pertemuan, dipertunjukkan oleh Kalapas hasil latihan aransemen Mars KI. Kadivyankum mengapresiasi hasil latihan tersebut dan menunggu penyempurnaan hasil aransemen pada pertemuan berikutnya, untuk dilakukan pengambilan gambar dari karya aransemen yang direncanakan pada tanggal 19 s.d 20 Maret 2025 mendatang.(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#KanwilKemenkumSumbar
#LayananHukumMakinMudah

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) menggelar rapat secara virtual zoom dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam mengenai Rancangan Peraturan Bupati Agam Tentang Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung pada Kamis (13/03).

Rapat ini dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Hendra Kurnia Putra dan Koordinator, Sub Koordinator Fungsional Perancang Madya Yeni Nel Ikhwan, Boby Musliadi juga Tim dari Perancang Perundang Undangan dan Analis Hukum.

Rancangan Peraturan Bupati Agam tentang Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Badan Layanan Umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung ini dibahas dalam rapat harmonisasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat.

Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum. Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan pertauran perundang-undangan. Pelayanan yang dimaksud juga termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Hadir dari Pemerintah Kabupaten Agam, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Agam, Hamdi, Direktur RSUD dan jajaran, Biro Hukum Provinsi Sumbar, Bagian Hukum Kabupaten Agam. 

Secara kewenangan, pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung berpedoman pada ketentuan pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga diatur bahwa Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh blud dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Diharapkan dengan adanya fasilitasi harmonisasi ini dapat melahirkan Peraturan Kepala Daerah yang baik dan berkualitas, serasi seimbang dan sesuai kewenangan pemerintah daerah. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar