Padang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat mengikuti kegiatan Technical Meeting Penyampaian Usulan Kegiatan Pendukung Kinerja Program KI di Wilayah Tahun 2025 di Ruang Rapat Bung Hatta Kantor Wilayah pada Selasa (04/02).

Kegiatan Technical Meeting ditujukan dalam rangka memberikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam pemenuhan capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang diikuti secara daring oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum seluruh Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah, Alpius Sarumaha yang didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti beserta jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Sumbar.

Dalam paparannya, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu menyampaikan saat ini Kementerian-Lembaga secara keseluruhan masuk pada masa efisiensi anggaran. Namun demikian, diharapkan pemangkasan anggaran tidak mengurangi semangat dalam menjalankan tugas.

Dulu keadaan yang hampir sama sudah pernah dilewati dengan baik seperti pandemi covid, dan diharapkan Kanwil tetap dapat melanjutkan kolaborasi dengan mitra di daerah dalam pelaksanaan berbagai program terkait layanan Kekayaan Intelektual, ujar Razilu.

Ada dua program utama yang diusulkan oleh DJKI yakni Catur Program Unggulan (CPU) dan Catur Program Prioritas (CPP). CPU diarahkan pada pelaksanaan kawasan berbasis KI, Klinik KI Bergerak yang dahulunya dikenal sebagai Mobile IP Clinik, serta akselerasi penyelesaian permohonan KI. CPP ditujukan untuk penegakan hukum kekayaan intelektual, sosialisasi dan diseminasi, serta pengembangan kompetensi SDM KI.

“Lebih lagi, kita akan upayakan transformasi layanan KI secara digital, dimana permohonan merek yang biasanya memakan waktu hingga sembilan bulan, kita upayakan dalam waktu tiga setengah bulan saja,” terang Razilu.

Usai paparan Dirjen KI, technical meeting dilanjutkan dengan uraian target kinerja KI 2025 oleh Sekretaris DJKI, Andrieansjah dan perwakilan direktorat teknis lainnya. Seperti yang diketahui sebelumnya, Tahun 2025 telah ditetapkan sebagai tahun tematik Hak Cipta dan Desain Industri. Tema yang diusung yakni Majukan Indonesia dengan Karya Kreatif dan Inovatif Anak Bangsa yang Terlindungi di Era Digital.

Kakanwil Alpius menyampaikan pada seluruh jajaran KI Kanwil Kemenkum Sumatera Barat untuk berkomitmen melaksanakan layanan dan pemenuhan data dukung Perjanjian Kinerja 2025 dengan seoptimal mungkin. (Humas Kemenkum Sumbar).

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melaksanakan fasilitasi pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Produk Hukum untuk 4 (empat) daerah di Sumatera Barat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha yang didampingi oleh Hendra Kurnia Putra, selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) memimpin rapat secara langsung. 

Kegiatan yang dibagi menjadi 2 hari ini dimulai pada Senin (03/02) yakni rapat fasilitasi pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Kab. Kepulauan Mentawai Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai secara Virtual Zoom Meeting dan rapat fasilitasi pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah secara tatap muka. 

Pada Selasa (04/02) rapat fasilitasi pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah, Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Nagari Tahun 2025 secara tatap muka di ruang Rapat Tuanku Imam Bonjol dan rapat fasilitasi pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Walikota Sawahlunto Tentang Standar Harga Satuan secara Virtual Zoom Meeting. 

Rapat ini dihadiri oleh Biro Hukum Provinsi, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi dan DPMPTSP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dari Pemerintah Daerah pemarkarsa dihadiri oleh Asisten, Kepala Dinas DPMPTSP, Kepala Bagian Hukum beserta jajaran. Hasil Harmonisasi disampaikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum Kanwil Kemenkum Sumatera Barat.

Pengharmonisasian dilakukan dari aspek prosedural, subtansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dari aspek subtansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tentu saja kita akan berbicara mengenai kesesuaian rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

"Ketentuan mengenai pengharmonisasian tersebut tentu juga berlaku terhadap rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ini," sebut Alpius.

Turut hadir Yeni Nel Ikhwan, selaku Kordinator Perancang/Perancang Ahli Madya dan Boby Musliadi selaku Sub Kordinator/Perancang Ahli Madya. (Humas Kemenkum Sumbar)

Padang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha menerima kunjungan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman berserta rombongan Wali Nagari diruang kerja Kakanwil pada Selasa (04/02). 

Turut hadir Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Hendra Kurnia Putra serta Tim Fungsional Penyuluh Hukum. 

Dalam kunjungannya, Kepala Bagian Hukum Pemda Kab. Padang Pariaman, Riki Zakaria menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya sebagai mitra dalam setiap kegiatan dan perlunya meningkatkan kerjasama antar pihak Pemda dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat. 

Lebih lanjut Kabag Hukum menjelaskan bahwa kunjungan hari ini bertujuan untuk silaturahmi dan meminta dukungan serta informasi terkait kegiatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pelaksanaan Paralegal Justice Award (PJA) Tahun 2025.

"Suatu kehormatan bagi kami, sudah diterima oleh pak Kakanwil dan Kadiv. Kami datang untuk silaturahmi dan meminta dukungan terhadap wali nagari kami untuk mengikuti Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan PJA," ujar Riki.

Menyambut baik kunjungan Kabag Hukum Pemda Kab. Padang Pariaman ini, Kakanwil mengapresiasi atas semangat dan berharap dapat berkolaborasi.

Paralegal Justice Award merupakan anugerah bagi Kepala Desa/Lurah yang mendapatkan anugerah Non Litigation Peacemaker dan Anubhawa Sasana Jagaddhita pada waktu yang bersamaan. Sementara Non Litigation Peacemaker merupakan anugerah yang diberikan kepada Kepala Desa/Lurah karena perannya yang berprestasi dan berintegritas menyelesaikan sengketa yang ada di wilayahnya.

Kemudian, Anugerah Anubhawa Sasana Jagaddhita diberikan kepada desa yang telah memenuhi unsur Layak Investasi, Peningkatan Sektor Pariwisata dan Pembukaan Lapangan Kerja. 

Kakanwil juga menyampaikan agar Pemerintah Daerah dan para Wali Nagari juga aktif dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual dan Indikasi Geografis yang ada di daerahnya sehingga dengan adanya HKI/GI dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di daerah tersebut.

"Kami apresiasi semangat Kab. Padang Pariaman ini, saya ingin kita lebih mengglorifikasikan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Selain itu, saya juga mengajak daerah Kab. Padang Pariaman untuk ikut mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual dan Indikasi Geografis yang orisinil asli dari daerah kita," sebut Alpius.

Diakhir, Kakanwil juga menyerahkan sebuah buku kepada Kabag Hukum dengan judul "Praktik Pengharmonisan Produk Hukum Daerah" karya Kakanwil sendiri. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang, Kepala Divisi P3H, Hendra Kurnia Putra dan Fungsional Penyuluh Hukum serta Fungsional Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Barat mengikuti kegiatan Pengembangan Kompetensi JF Penyuluh secara daring yang diadakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum (04/02/2025).

Materi kegiatan disampaikan oleh Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Constantinus Kristomo terkait "Pengembangan Kompetensi Penyuluh Hukum dalam mendukung Pembentukan Pos Pelayanan Hukum Berbasis Pendalaman Materi Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai Upaya Memperluas Akses Keadilan Masyarakat".

Satu tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Posyankum adalah Pos Pelayanan Hukum yang ada di Desa/Kelurahan sebagai jaminan tersedianya layanan hukum yang mudah di akses oleh masyarakat. Setiap Kecamatan memiliki 1 (satu) Desa/Kelurahan yang tersedia Pos Layanan Hukum untuk memberikan pelayanan hukum baik untuk desa/kelurahan itu sendiri maupun desa/kelurahan lain dalam 1 kecamatan dengan aktor utama setiap orang yang berperan sebagai Paralegal.

Tentunya kompetensi yang harus dimiliki oleh Paralegal yaitu kemampuan memahami hukum dasar, kondisi wilayah, dan kelompok kepentingan dalam Masyarakat, kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hak lain yang dilindungi oleh hukum, dan keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat, ujar Constantinus.

Posyankum perlu dikuatkan dalam bentuk regulasi. Dengan begitu akses keadilan dapat tercapai secara merata di seluruh wilayah Indonesia sampai di Pemerintahan Tingkat terendah (Pemerintah Desa/Kelurahan). (Humas Kemenkum Sumbar).

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KanwilKemenkumSumbar