Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Braille Dunia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk memberikan akses inklusif kepada penyandang disabilitas melalui implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut PP27/2019.

Peraturan ini memberikan kesempatan kepada para penyandang disabilitas untuk pemerolehan, menggunakan, mengubah format, menggandakan format, pengumuman,pendistribusian format, dan/atau mengkomunikasikan suatu karya cipta secara keseluruhan atau sebagian yang substansial dalam bentuk huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya tanpa menghadapi hambatan hukum.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI, Agung Damarsasongko, menyoroti makna Hari Braille Dunia sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran akan hak akses informasi bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. “Hari Braille Dunia bukan hanya perayaan, tetapi pengingat bahwa akses terhadap buku dan pengetahuan adalah hak fundamental setiap individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. PP27/2019 ini hadir untuk menjamin inklusivitas ini,” ungkapnya pada Sabtu, 4 Januari 2025.

PP27/2019 juga memberikan keleluasaan bagi lembaga pendidikan, perpustakaan, dan komunitas lainnya untuk memproduksi dan mendistribusikan karya dalam format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, tanpa harus meminta izin dari pemegang hak cipta dengan mengajukan permohonan fasilitasi akses dimaksud kepada Menteri Hukum Republik Indonesia. Dengan demikian, aturan ini menjadi tonggak penting dalam mendukung kesetaraan akses terhadap literasi di Indonesia.

Hal ini dibenarkan Kepala Bagian Yayasan Mitra Netra Aria Indrawati. Aria menyatakan bahwa sebelumnya ada beberapa pihak yang mempertanyakan legalitas produksi buku braille, audio, maupun ipap. Hal ini berubah sejak Indonesia meratifikasi Traktat Marrakesh.

“Kalau dulu sebelum adanya PP 27/2019 banyak penerbit yang mempertanyakan apakah yang Mitra Netra kerjakan merupakan pelanggaran hak cipta atau tidak, tetapi sejak ada regulasi yang mendukung hal tersebut, pihak-pihak yang mempertanyakan terkait fasilitasi akses untuk para penyandang disabilitas hampir tidak ada lagi,” jelas Aria.

Meski demikian, Aria menyadari bahwa akses literasi untuk disabilitas belum banyak diketahui oleh masyarakat maupun para penyandang disabilitas. Pengguna perpustakaan Mitra Netra daring baru di angka 2.568 orang. Sementara, jumlah buku dari perpustakaan ini mencapai 3.144 untuk melayani seluruh penyandang tunanetra di Indonesia yaitu sekitar 4 juta jiwa.

“Ada jarak yang cukup luas antara ketersediaan buku untuk disabilitas dibandingkan dengan kebutuhan mereka, karena memang produksi buku braille itu membutuhkan biaya paling besar untuk mencetak kertas dengan yang spesifik, ukuran spesifik, bentuk lebih besar dari buku cetak tinta. Namun kami berkomitmen untuk tetap konsisten memproduksi dan menyediakan buku-buku braille, audio, dan ipap untuk teman netra di seluruh Indonesia secara gratis,” lanjutnya.

Agung menambahkan bahwa sejak diundangkannya PP27/2019 tersebut, DJKI telah berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendorong ketersediaan lebih banyak karya dalam format braille dan buku audio. “Kami bekerja sama dengan penerbit, perpustakaan, dan komunitas untuk memastikan penyandang disabilitas dapat menikmati lebih banyak buku dan karya kreatif,” katanya.

Selain itu, DJKI terus mengupayakan pemanfaatan teknologi modern untuk mendukung aksesibilitas. Inovasi seperti perangkat konversi digital ke huruf braille dan aplikasi pembaca layar kini semakin mudah dijangkau. "Teknologi menjadi jembatan bagi penyandang disabilitas untuk terhubung dengan dunia pengetahuan yang lebih luas. Kami mendorong agar teknologi ini dapat terus berkembang demi inklusivitas,” tambah Agung.

Dalam peringatan Hari Braille Dunia 2025, DJKI mengajak masyarakat untuk berperan aktif menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Hal ini dapat dimulai dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi inklusif dan mendukung inisiatif yang memastikan semua orang dapat menikmati karya intelektual tanpa terkecuali.

Sementara itu, Aria juga berharap peringatan Hari Braille Dunia mempererat kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun daerah, serta penerbit. Dia ingin kolaborasi tersebut dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat Indonesia tentang pentingnya akses literasi untuk disabilitas.

“Kami juga berharap minat membaca di teman netra di Indonesia itu meningkat. Kami telah menggiatkan lomba literasi agar anak-anak tunanetra dengan berbagai jenjang pendidikan mau membaca buku dan menceritakan kembali isi buku tersebut. Namun kami mengharapkan dampak yang lebih besar untuk tunanetra di Indonesia sehingga perlu kolaborasi dengan pemerintah maupun pihak terkait,” pungkasnya.

Hari Braille Dunia menjadi momentum untuk terus memperjuangkan hak akses informasi yang setara bagi semua, sejalan dengan visi pemerintah menciptakan Indonesia yang inklusif dan berkeadilan. DJKI optimis bahwa melalui kerja sama yang kuat, literasi inklusif akan menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan bangsa. (Humas Kemenkum Sumbar)

Padang - Peringatan Hari Bela Negara yang kita laksanakan hari ini adalah untuk mengenang perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Amrizal yang diwakili oleh Kepala Bagian Umum, Hasran Sapawi saat membacakan sambutan Presiden RI, Prabowo Subianto di Hall Kantor Wilayah pada (19/12).

Melalui peristiwa bersejarah yaitu Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948, para pahlawan menunjukkan kegigihan dan usaha mereka untuk merebut kembali Ibu Kota Negara Yogyakarta. Kota tersebut yang saat itu merupakan simbol pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Lebih lanjut Sapawi menyampaikan, Peringatan Hari Bela Negara menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen bersama dalam menjaga dan memperkuat persatuan bangsa Indonesia.

Dalam peringatan yang mengusung tema “Gelorakan Bela Negara Untuk Indonesia Maju” ini mengandung makna bahwa seluruh warga negara Indonesia agar terus menggelorakan nilai negara dengan berkontribusi secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan guna mewujudkan Indonesia maju.

Setiap individu memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks bela negara, terdapat lima nilai dasar bela negara, yakni cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Hal tersebut menjadi landasan untuk membentuk mental dan fisik yang tangguh.

Kementerian Pertahanan telah melaksanakan program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN). Kegiatan PKBN ini merupakan salah satu upaya dari revolusi mental melalui pembangunan karakter bangsa di lingkup pendidikan, masyarakat dan pekerjaan. Hal tersebut sejalan dengan 8 (delapan) Asta Cita Kabinet Merah Putih yaitu memperkokoh ideologi Pancasila dan memperkuat pembangunan SDM menuju Indonesia Emas 2045.

Ideologi Pancasila yang tetap kokoh sebagai pedoman dasar setiap warga negara diharapkan tentunya mampu menjawab berbagai tantangan situasi global yang penuh ketidakpastian.

Bela negara sebagai perilaku warga negara yang dijiwai nilai dasar bela negara seperti cinta kepada tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara dan memiliki kemampuan awal bela negara.

Dirgahayu Bela Negara ke-76. Gelorakan Bela Negara untuk Indonesia Maju. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Bandung, Senin s/d Rabu, 16 s/d 18 Desember 2024 Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat bersama dengan DPRD Kabupaten Sijunjung terkait Penyusunan 3 (tiga) Peraturan DPRD ke DPRD Kabupaten Bandung, DPRD Kota Cimahi, DPRD Kabupaten Bandung Barat, dan DPRD Kota Bandung.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat yang diikuti oleh Rulianan Pendah Harsiwi selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Yeni Nel Ikhwan, Selaku Kasubbid FPPHD/Perancang Ahli Madya, Boby Musliadi, Vico Novindo, Febtrina Sari, Iga Oktarina dan Loli Septriningsih selaku perancangan peraturan perundang-undangan serta DPRD Kabupaten Sijunjung yang dihadiri oleh seluruh anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD.

Materi kegiatan meliputi konsultasi dan studi banding terkait dengan peraturan serupa di Provinsi Jawa Barat yakni terkait dengan penyusunan peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD dan peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan, khususnya di Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Bandung.

Kegiatan pendampingan dan studi banding dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara anggota DPRD Kabupaten Sijunjung dan DPRD Kab. Bandung, DPRD Kab. Bandung Barat, DPRD Kota Cimahi, dan DPRD Kota Bandung. b.elanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan masukan dan saran serta pandangan dari perancang (Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat) terkait dengan peraturan DPRD yang menjadi topik dalam kegiatan studi banding ini. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang – Panitia Daerah Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat menekankan agar peserta meraih keberhasilan yang ditentukan dari diri masing-masing peserta sebagai bentuk percaya diri dan senantiasa optimis dalam menghadapi tes.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah, Hasran Sapawi saat membuka kegiatan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) di Hotel Kyriad Bumiminang Padang, Selasa (17/12/2024).

“Keberhasilan Peserta ditentukan dari diri masing-masing peserta, untuk itu jangan percaya pada siapapun yang menjanjikan kelulusan,” katanya

Disamping itu, Sekretaris Panitia Daerah di wilayah setempat tersebut meminta seluruh peserta agar mengerjakan semua soal tes dengan maksimal karena tes kali ini merupakan tes yang terakhir dari beberapa rangkaian tes yang telah dilakukan sebelumnya.

“Ini adalah tes terakhir teman-teman semua, berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal tes. Jawab tes dengan maksimal karena tidak ada poin minusnya. Rugi kalau tidak diisi dan tetap semangat,” terangnya

Hasran menyebutkan bahwa pihaknya menerapkan sistem Computer Assisted Test (CAT) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen yang kemudian hasil ujian dapat langsung diketahui oleh peserta setelah menyelesaikan tes, sehingga meminimalisir kecurangan.

Dari data yang dihimpun oleh panitia, peserta formasi SLTA dan Non-SLTA yang mengikuti seleksi terakhir ini berjumlah 691 orang yang dibagi pada 2 (dua) sesi. (Humas Kemenkumham Sumbar)