Dharmasraya - Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kementerian Hukum Sumbar melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kabupaten Dharmasraya. Kegiatan ini bertujuan memastikan masyarakat memiliki akses bantuan hukum gratis, cepat, dan profesional sesuai UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Senin (8/9).

Kegiatan ini di koordinir oleh Imelda Milu Kemalasari selaku ketua tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sumbar, beserta tim yaitu Hendri Niko, Marwan Zul, Yuli Marlina, Heru Syaputra, Syamsuriul sebagai narasumber. Rangkaian acara diawali dengan laporan Penyelenggara dari Kabag Hukum Ibu Henly Yosrika Melda, SH dan dilanjutkan pembukaan oleh Asisten I Bagian Pemerintahan dan Kesra, Bpk Irwan, SH, MH, DPMD Kab. Dhamasraya diwakili oleh Bpk. Endriyanto, ST, Camat dan Wali Nagari se-Kabupaten Dharmasraya serta turut hadir jg dalam kegiatan ini Ketua OBH (organisasi Bantuan Hukum) Posbakumadin Dhamasraya Bpk. Tibrani, SH yg OBH nya telah terakreditasi dan verifikasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Dalam sambutannya, Imelda menegaskan pentingnya fungsi utama Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi, yang meliputi pemberian informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta bantuan dalam membuat dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai peraturan perundang-undangan. Posbakum juga dapat memberikan informasi mengenai Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lain yang dapat memberikan pendampingan hukum secara cuma-cuma melalui kegiatan ini Kanwil kemenkum Sumbar mengandeng Posbankumadin Dhamasraya bahwa selama ini di setiap nagari yang belum tahu tentang keberadaan dan fungsi dari Posbankumadin Dharmasraya.

Dalam Pembukaannya Asisten I Pemerintahan dan Kesra Bpk. Irwan SH, MH juga menekankan agar setiap Nagari segera membentuk Tim Posbankum dan melengkapi seluruh persyaratan administratif. Pembentukan Posbankum disetiap Nagari sangat dibutuhkan masyarakat dalam menyelasaikan kasus yang terjadi di nagari. Dilanjutkan dengan sepatah kata dari ketua Posbankumadin Dhamasraya sangat menyambut baik dan mendukung penuh program ini. Posbankumadin bersedia memberikan pendampingan kepada paralegal dalam menyelesaikan kasus di nagari.

Kabupaten Dharmasraya sendiri memiliki 11 Kecamatan dan 52 Nagari yang menjadi sasaran kegiatan. Tim penyuluh hukum memberikan penjelasan teknis dan administratif terkait:
1. Prosedur dan petunjuk teknis pembentukan Posbankum.
2. Mekanisme kerja sama paralegal dengan lembaga bantuan hukum (OBH)
3. Pelibatan aktif perangkat nagari dalam operasional Posbankum.
Seluruh Nagari di Kabupaten Dhamasraya menyatakan komitmen bersama untuk membentuk Posbankum. Kehadiran Posbankum di tingkat Nagari diyakini akan menjadi tonggak penting dalam menghadirkan keadilan hukum yang merata dan terjangkau bagi masyarakat miskin dan rentan.
Kegiatan sosialisasi ini mendapat respons positif dari jajaran Pemerintah Kabupaten Dhamasraya, sekaligus menjadi dasar kuat bagi proses pembentukan Posbankum selanjutnya di wilayah ini.

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#SetahunBerdampak

#KanwilKemenkumSumbar

Padang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat berpartisipasi dalam Pelatihan Teknis Jaminan Fidusia Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum RI, Senin (08/09).

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para pegawai, baik di lingkungan Ditjen AHU maupun Kantor Wilayah, yang menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan jaminan fidusia kepada masyarakat. Dengan adanya pelatihan ini, kualitas pelayanan diharapkan semakin optimal, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala BPSDM Kementerian Hukum RI yang dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan kompetensi peserta. Menurutnya, penguatan kapasitas aparatur sangat diperlukan agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta adaptif terhadap perkembangan hukum di bidang jaminan fidusia.

Pembukaan kegiatan juga diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H. Adapun Peserta dari Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat terdiri dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti; Kepala Bidang Pelayanan AHU, Febriandi; serta JFT/JFU yaitu Muhammad Farhan, Nofri Andre Arda, Arif Endra Susilo, Marisa, dan Anhar.

Kehadiran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dalam kegiatan ini semakin menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Peserta dari Kanwil Sumbar terdiri dari pejabat struktural hingga JFT/JFU yang berperan langsung dalam pelayanan fidusia.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi pertama oleh Direktur Jenderal AHU. Dalam paparannya, ia membahas kebijakan Ditjen AHU yang menitikberatkan pada penguatan layanan hukum berbasis digital dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, Ditjen AHU saat ini tengah mempersiapkan Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Tata Cara Layanan Jaminan Fidusia, yang akan menggabungkan sejumlah Permenkumham terkait fidusia yang berlaku saat ini. Kehadiran regulasi baru tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan layanan sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam pelaksanaannya. (Humas Kemenkum Sumbar)

“Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak”
#KementerianHukum
#SetahunBerdampak
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

[Padang, 8/9] – Dalam rangka menumbuhkan rasa cinta tanah air dan meningkatkan kesadaran kebangsaan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat menjadi Narasumber dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus pada Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Alifa Padang dengan Materi Bela Negara pada Senin (8/9).

Sebagai Narasumber Kakanwil Kemenkum Sumatera Barat memberikan penjelasan mendalam mengenai makna, nilai, dan peran bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam paparannya, Alpius menyampaikan bahwa bela negara tidak hanya diwujudkan melalui angkat senjata, melainkan juga melalui peran aktif masyarakat dalam menjaga persatuan, berkontribusi positif bagi bangsa, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari.

“Bela negara adalah kewajiban setiap warga negara. Generasi muda harus memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, agar tidak mudah terpecah belah oleh pengaruh negatif globalisasi,” tegas Alpius

“Mahasiswa sebagai agen perubahan harus memiliki rasa cinta tanah air yang kuat dan semangat nasionalisme yang tinggi. Bela negara adalah tanggung jawab bersama seluruh warga negara, terutama generasi muda yang akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan,” ujar Alpius.

Acara ini diikuti oleh 630 orang calon mahasiswa di Universitas Alifa Padang. Para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dengan aktif berdiskusi dan mengajukan pertanyaan seputar implementasi bela negara di era digital dan globalisasi.

Melalui kegiatan ini, Universitas Alifa berharap mahasiswa semakin memahami nilai-nilai kebangsaan, serta mampu mengamalkan semangat bela negara dalam kehidupan akademik maupun sosial kemasyarakatan.

Diharapkan peserta semakin memahami pentingnya bela negara, serta mampu menjadi agen perubahan dalam menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa Indonesia.

Di akhir kegiatan Alpius juga menyampaikan tugas dan fungsi, layanan publik dan produk hukum Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat kepada para peserta kegiatan.

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#SetahunBerdampak

#KanwilKemenkumSumbar