Padang – Dalam rangka Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Administrasi/Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, Kantor Wilayah Sumatera Barat ikuti secara virtual yang diadakan oleh Badan Pengembangangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Hasran Sapawi beserta asesi pada Kantor Wilayah Sumatera Barat.

Turut hadir dari Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum Eva Gantini, Sutrisno sebagai Asesor Ahli Utama, Shanti Suzanna sebagai Ketua Tim Penilaian Kompetensi serta para asesor dari BPSDM Hukum.

Dalam sambutannya, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum Eva Gantini menyampaikan Penilaian kompetensi bertujuan untuk memetakan potensi dan kompetensi pegawai sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penempatan, rotasi, promosi, maupun pengembangan karir pegawai.

Pada tahun 2025, pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera terpilih sebagai peserta penilaian kompetensi karena sudah memenuhi persyaratan batas masa berlaku penilaian kompetensi, yaitu selama 3 tahun. Penilaian kompetensi bagi pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat akan dilaksanakan pada tanggal 23-24 April 2025 dengan jumlah peserta 60 orang.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha, menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama dari BPSDM Hukum dan berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan penilaian kompetensi bagi pegawai dan mendukung pengimplementasian manajemen talenta dalam pengembangan karir pegawai.

Kegiatan dilanjutkan dengen pemaparan terkait teknis pelaksanaan penilaian kompetensi yang disampaikan oleh Sutrisno selaku Asesor Ahli Utama. Penilaian kompetensi dilakukan dengan metode Assessment Center yang meliputi alat ukur berupa tes potensi, analisa kasus, dan wawancara kompetensi, ucap Sutrisno.

Pada kegiatan Pra Penilaian Kompetensi ini dijelaskan terkait aplikasi tes potensi dan simulasi analisa kasus oleh assesor yang mewakili serta pemilihan dan penetapan asesor untuk setiap asesi berdasarkan spin wheel pusdatin. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#AksiNyataSejahtera

#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melaksanakan rapat Persiapan Kunjungan Dirjen KI ke Sumatera Barat, Kamis (17/04).
Kegiatan berlangsung di Ruang Kepala Kantor Wilayah, dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah, Alpius Sarumaha dan diikuti oleh Kadiv Pelayanan Hukum Lista Widyastuti, Kadiv Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Hendra Kurnia Putra, Kabag TU dan Umum Hasran Sapawi, serta Kabid Pelayanan KI Faisal Rahman.

Dalam arahannya Kakanwil, Alpius Sarumaha menyampaikan pembahasan terkait kunjungan Dirjen KI serta menjelaskan peran Kemenkum dalam perlindungan Indikasi Geografis di Sumatera Barat melalui kegiatan kujungan Dirjen KI yang rencananya akan diadakan pada tanggal 28 s.d 30 April 2025. "Perlu dipersiapkan yang matang untuk menggelar acara ini, sehingga koodinasi awal sangat perlu, baik dengan cara bersurat maupun komunikasi via telepon dengan perangkat daerah terkait dan lokasi yang akan dikunjungi" ungkap Alpius.

Pada rapat juga dilakukan pembagian tugas dan penanggungjawab pada sesi kunjungan untuk memastikan kesiapan lokasi, memastikan jumlah petugas yang akan mendampingi Dirjen KI, serta membuat rincian kebutuhan baik terkait teknis, administrasi maupun fasilitas pendukung.
Slenjutnya akan dilakukan komunikasi dengan tim dari DJKI yang akan berkunjung ke Sumatera Barat untuk memastikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai hasil rapat. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#CapaianKemenkum

Padang- Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Imam Bonjol Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, telah berlangsung kegiatan ini dihadiri oleh Kakanwil Kemenkum Sumbar , Alpius Sarumaha didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan , Hendra Kurnia Putra, Koordinator Fungsional Perancang Madya, Yeni Nel Ikhwan, Subkoordinator Bidang Perancang Madya, beserta Tim Kerja Fungsional Perancang Perundang-Undangan dan Analis Hukum , JFU , pada Kanwil Kemenkum Sumbar, Kamis (17/04).

Agenda kegiatan pada rapat ini adalah zoom Dalam rangka pelaksanaan “Diseminasi dan Asistensi Pedoman Kegiatan Analisis Kebijakan di Wilayah” dengan Tim Badan Strategi Kebijakan Hukum, Disamping itu juga Kanwil Kemenkum Sumbar melakukan pembahasan internal mengenai Pemaparan Metoda analisis dan evaluasi peraturan daerah , pembagian tugas pokja  Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam melakukan analisis kebijakan di wilayah, sehingga dapat menghasilkan evaluasi kebijakan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan setiap kantor wilayah dapat menerapkan pedoman analisis kebijakan dengan lebih efektif dan efisien.

Kegiatan diseminasi dan asistensi ini merupakan langkah strategis Badan Strategi Kebijakan Hukum dan dalam memastikan kebijakan yang dihasilkan di tingkat pusat dapat diimplementasikan dan dievaluasi dengan baik di daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum dan yang berlaku. rapat berjalan dengan lancar dan produktif sebagai bentuk komitmen dalam mendukung upaya harmonisasi regulasi di daerah. kegiatan Analisis dan Evaluasi Perda meliputi sejumlah tahapan, antara lain rapat internal, rapat dengan narasumber, pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD), serta penyusunan hasil analisis dan evaluasi sementara.

Sesuai pedoman yang telah ditetapkan, dilakukan pembagian tugas serta penyusunan jadwal kegiatan secara terencana agar pelaksanaan kegiatan Analisis dan Evaluasi Perda di Kanwil Kemenkum Sumbar dapat terlaksana secara tertib, terarah, terukur, dan tepat waktu,” Langkah cepat dan responsif yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkum Sumbar, pentingnya sinergi antara Kanwil dan Pemda maupun Pemprov dalam mendukung pembangunan hukummelalui optimalisasi peran dalam evaluasi produk hukum daerah. Melalui partisipasi aktif dari seluruh pihak, pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Perda ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan hukum nasional, khususnya di tingkat daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan yang diterapkan di Kanwil Kemenkum Sumbar serta memberikan solusi strategis terhadap berbagai tantangan implementasi yang mungkin timbul di lapangan. Dengan demikian, diharapkan pelayanan publik yang diberikan oleh Kemenkum akan semakin optimal dan berdampak positif bagi masyarakat.

Padang - Tim Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Kota Padang, Imelda Milu Kemalasari (Penyuluh Hukum Madya) bersama Tim JFT Penyuluh Hukum, melaksanakan seleksi daerah Peacemaker Justice Award 2025 bersama Pemerintah Kota Padang. Kegiatan ini dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kota Padang, diwakili oleh Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Pemerintahan. (17/4)

Pada kesempatan ini Tim Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum menyampaikan, bahwa proses seleksi daerah Peacemaker Justice Award 2025 sesuai dengan surat dan arahan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang telah disampaikan kepada masing-masing daerah. Penilaian Substansi dilakukan terhadap bukti pengalaman penyelesaian sengketa di desa/kelurahan dalam bentuk uraian singkat pengalaman (narasi), video dokumentasi penyelesaian sengketa, pranala (link), berita di media massa dan/atau media sosial. Setiap bukti pengalaman dilakukan penilaian dengan rentang nilai rendah, ringan, sedang, dan berat sesuai ketentuan pada Pedoman Pelaksanaan Program Pembinaan Hukum di Wilayah Tahun 2025 Nomor : PHN PR.01.03-01 Tahun 2025.

Harapan kedepannya semua pihak dapat bersinergi dalam menyukseskan program kegiatan yang telah terlaksana selama ini, khususnya antara Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang. Banyak hal telah terlaksana dengan baik, kedepannya ini dapat dipertahankan dan dilanjutkan lagi.

#AksiNyataSejahtera