Padang Aro – Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat melalui Kepala Bidang Hukum, Febriandi dan Kepala Subbidang FPPHD/Perancang Ahli Madya, Yeni Nel Ikhwan beserta Perancang Peraturan Perundang-undnagan dan Analis Hukum melaksanakan 4 (empat) kegiatan di Kabupaten Solok Selatan Pada hari Rabu sampai dengan Jumat, tanggal 5 sampai dengan 7 Juni 2024.

Adapun kegiatan tersebut antara lain :

1.Pra Harmonisasi 3 (tiga) Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan dengan pemarkarsa Dinas Kesehatan

2.Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Tahun 2025 dengan pemarkarsa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

3.Sosialisasi Penyusunan Program Legislasi Daerah dengan Sekretaris DPRD, Bapemperda, Anggota DPRD, OPD terkait

4.FGD Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Solok Selatan.

Keempat kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kantor Wilyah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan baik dengan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Dalam keempat kegiatan ini dihadiri langsung oleh Asisten I, Asisten III Bupati, Kepala Bagian Hukum, Kepala BPKAD, Plt. Kadis PerkimtanLH, Kepala Bidang di Dinas Kesehatan, Dokter dan Perawat di Puskesmas, Kepala Bagian Perekonomian beserta jajaran, Ketua DPRD, Ketua dan anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Solok Selatan.

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undanganmenyatakan bahwa :

(1)Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota mengikutsertakan Perancang dalam setiap tahap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(2)Keikutsertaan Perancang dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan pada tahap :

a.perencanaan;

b.penyusunan;

c.pembahasan;

d.pengesahan atau penetapan; dan

e.pengundangan.

Sejalan dengan itu Kantor Wilayah mempunyai tugas dan fungsi dalam pembinaan produk hukum di daerah yang merupakan perpanjangan tangan dari BPHN dan salah satu perannya adalah mendorong tersusunya perencanaan produk hukum daerah yang selaras antara kebutuhan daerah dengan kebijakan hukum nasional. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang – Kepala Bagian Umum, Hasran Sapawi menuturkan, Implementasi corporate university (corpu) yang dicanangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu menjadi perhatian serius, dimana didalamnya memuat kewajiban, hak, bahkan pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin.

“Seluruh jajaran Kanwil Sumbar wajib mengetahui undang-undang ini, kita semua jangan menuntut hak saja akan tetapi tunaikan dulu kewajiban kita agar menjauhkan diri dari melanggar aturan yang akhirnya mendapat penjatuhan disiplin”. Katanya pada saat memberikan penguatan pada kegiatan Gemar Belajar Internal Kanwil Kemenkumham Sumbar, Kamis (06/06/2024) yang diikuti oleh seluruh pengelola kepegawaian pada satuan kerja.

Menurutnya, dalam pasal 2 terdapat 13 asas manajemen ASN, yaitu; kepastian hukum; profesionalitas; proporsionalitas; keterpaduan; pendelegasian; netralitas; akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; keterbukaan; non diskriminatif; persatuan dan kesatuan; keadilan dan kesetaraan; serta kesejahteraan.

Selain itu, Ia menjelaskan nilai dasar dengan berorientasi BerAkhlak dapat dilihat pada pasal 4 yang memuat tentang kode etik dan kode perilaku.

Sementara itu, Kepala Sub-Bagian Kepegawaian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Indra Ismanto menyampaikan, sebagai implementasi corporate university dalam rangka mengunjukkan resolusi Kemenkumham Tahun 2024, yakni perkuat sinergi yang semakin pasti dan BerAkhlak untuk kinerja Kemenkumham yang berdampak.

Ia juga mengatakan, kegiatan Gebiar ini merupakan arahan dari Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Administrasi yang menginginkan seluruh ASN Kumham Sumbar dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta kompetensinya.

Sebelum dilakukan penguatan Gebiar ini, dilakukan pre-test guna mengukur seberapa jauh pemahaman dan seberapa efektifnya program media terhadap peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan kompetensi ASN di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumbar. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Semarang - Setelah dilaksanakannya Pembukaan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi Triwulan II Tahun 2024, bertempat di PO Hotel Semarang pada Senin lalu.  Kegiatan dilanjutkan pada hingga penutupan pada hari Kamis, (6/6).

Penutupan Monev RB ini dihadiri oleh, termasuk Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan RB, Asep Kurnia, Para Kepala Biro dan Pusdatin, Inspektur Wilayah II, Para Inspektur Wilayah I-VI, Para Kepala Unit Eselon I, dan hadir secara langsung Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat, Ramelan Suprihadi, Tim evaluator Itjen dan Perwakilan Unit Eselon I dan Kantor Wilayah.

Staf ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi, Asep Kurnia menutup kegiatan dan menyampaikan arahannya. Kepada para peserta kegiatan Ia menyampaikan 3 point penting yaitu pelaksanaan kegiatan yang di lakukan oleh Satuan Kerja dan Kantor Wilayah maupun unit eselon I harus benar-benar berdampak kebermanfaatannya dapat di rasakan masyarakat, selanjutnya diharapakan untuk melakukan cross check kembali terhadap substansi laporan untuk meningkatkan kualitas dari dokumen dan laporan, dan juga melakukan upaya-upaya pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis di bawahnya secara berkelanjutan.

Ia menekankan pentingnya strategi untuk meningkatkan RB, yang pada akhirnya akan berdampak pada pelayanan publik yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya Kantor Wilayah harus mampu membina satuan kerja di bawahnya karena akan menjadi gambaran umum kinerja wilayah itu sendiri.

“Penilaian data Reformasi Birokrasi terhadap satuan kerja dibawah binaan Kantor Wilayah menjadi gambaran umum atas capaian kinerja Kantor Wilayah”. Ucap Asep.

Monev RB ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kemenkumham dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan RB, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan birokrasi yang PASTI BerAKHLAK dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Sumbar - Tim Monitoring Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kepuasan Masyarakat (SPKP)  Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat melakukan Kegiatan Verifikasi Lapangan Data Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kepuasan Masyarakat (SPKP) serta Survei Integritas Internal Organisasi pada tanggal 03 s.d 05 Juni 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung, dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Maninjau.

Kegiatan ini dipimpin oleh Dewi Nofienty selaku Kepala Bidang HAM dan Jajarannya pada Subbidang Pemajuan HAM, dan Subbidang Pengkajian, Penelitian, Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Tim melakukan monitoring terhadap survei online yang telah dilaksanakan setiap bulannya. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan operator aplikasi survei online terkait kendala yang dihadapi operator dalam menggunakan aplikasi maupun dalam pengisian survei oleh pengguna layanan.

Tim Monitoring SPAK SPKP Kanwil Sumbar menjelaskan kepada operator di UPT sesuai dengan pedoman teknis monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis survei persepsi kualitas pelayanan (SPKP) dan survei persepsi anti korupsi (SPAK) untuk menentukan jumlah responden pada masing-masing UPT di tahun 2024 ini menggunakan 2 metode yaitu dengan menggunakan metode slovin dan metode krejcie-morgan. Sesuai dengan pedoman teknis ini jugalah Tim membantu operator dalam memetakan jumlah minimal respon yang akan menjadi target setiap bulannya.

Untuk hal yang terkait kendala yang menghambat teknis, Tim juga memberikan solusi terhadap operator pada masing masing UPT tersebut.