Padang (30/01/2026) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Barat bersiap memasuki babak baru dalam tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan. Kepala Kantor Wilayah bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) mengikuti Forum Koordinasi Nasional bertajuk “Supervisi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat dan Daerah” secara virtual dari Ruang Rapat Tuanku Imam Bonjol.

Forum strategis ini menegaskan arah kebijakan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang mewajibkan transisi ke sistem digital melalui aplikasi E-Harmonisasi. Langkah ini merupakan mandat dari UU Nomor 13 Tahun 2022 serta regulasi terbaru Permenkum Nomor 7 Tahun 2026 yang bertujuan memangkas birokrasi, meningkatkan transparansi, dan memudahkan pelacakan proses harmonisasi regulasi di tingkat wilayah.

Pemanfaatan E-Harmonisasi diharapkan mampu mencegah terjadinya tumpang tindih aturan (over-regulasi) yang sering kali menghambat efektivitas pemerintahan. Dengan fitur partisipasi publik dan keamanan siber yang diperkuat, setiap draf peraturan daerah yang masuk ke Kanwil akan diproses secara akuntabel dan dapat dipantau langsung progresnya melalui sistem elektronik.

Sinergi antara Kementerian Hukum dan Kementerian Dalam Negeri melalui integrasi sistem seperti e-Perda juga menjadi poin krusial dalam rapat ini. Kemenkum Sumbar berkomitmen penuh mendukung transformasi ini agar produk hukum di Sumatera Barat tidak hanya selaras secara vertikal dengan aturan pusat, tetapi juga lahir dari proses yang modern, efisien, dan benar-benar mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berdiri di atas landasan hukum yang kuat agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Semangat inilah yang melandasi rapat tindak lanjut harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwako) Padang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada Kamis (29/01/2026). Bertempat di Ruang Rapat Tuanku Imam Bonjol, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar) duduk bersama Pemerintah Kota Padang untuk membedah pasal demi pasal regulasi krusial ini.

Kepala Kantor Wilayah, Dr. Alpius Sarumaha, bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan, Funna Maulia Massaile, memimpin jalannya diskusi yang berfokus pada sinkronisasi norma. Salah satu poin yang menjadi perhatian serius adalah nasib TPP bagi pegawai RSUD Dr. Rasyidin yang sudah menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kemenkum Sumbar ingin memastikan tidak ada tumpang tindih antara TPP dan remunerasi BLUD, namun tetap menjamin kesejahteraan pegawai tetap terpenuhi secara layak.

Pemerintah Kota Padang mengakui bahwa saat ini kemampuan keuangan BLUD RSUD belum sepenuhnya mampu menutupi kebutuhan kesejahteraan pegawai, sehingga dukungan TPP masih sangat diharapkan. Menanggapi hal tersebut, Tim Perancang Kemenkum Sumbar menyarankan pengkajian mendalam agar kebijakan ini tidak bertentangan dengan aturan keuangan yang lebih tinggi. "Kita ingin ASN mendapatkan haknya secara adil, namun prosedurnya harus aman dari risiko temuan di masa depan," tegas tim perancang saat memberikan masukan.

Sebagai langkah konkret, pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk melakukan pembahasan lanjutan yang lebih komprehensif. Kemenkum Sumbar akan melibatkan instansi pakar seperti BPK Perwakilan Sumbar, BPKAD, hingga Inspektorat. Kolaborasi lintas sektor ini merupakan bukti komitmen Kemenkum Sumbar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Kota Padang, sehingga setiap kebijakan yang lahir benar-benar bermanfaat dan terlindungi secara hukum.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang (29/01/2026) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Barat terus berkomitmen mewujudkan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan di seluruh wilayah Sumatera Barat. Melalui jajaran Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Kemenkum Sumbar menggelar rapat harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Pasaman Barat mengenai tata cara pemilihan Wali Nagari secara virtual.

Rapat yang dipimpin oleh Kepala Divisi P3H, Funna Maulia Massaile, ini bertujuan untuk menyelaraskan substansi rancangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam forum tersebut, tim perancang Kemenkum Sumbar memberikan telaah komprehensif terkait aspek kewenangan dan teknik penyusunan agar regulasi yang dilahirkan pemerintah daerah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan aplikatif di lapangan.

"Proses harmonisasi ini merupakan tahapan krusial untuk memastikan setiap norma yang diatur tidak tumpang tindih dan benar-benar sesuai dengan koridor hukum nasional. Kami memberikan masukan agar rancangan ini ditinjau kembali guna penyempurnaan materi muatannya," ungkap Funna secara naratif. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan bagi daerah agar produk hukum yang dihasilkan tidak mengalami kendala prosedural di kemudian hari.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat secara kooperatif menerima seluruh masukan dan sepakat untuk melakukan penataan ulang terhadap naskah rancangan tersebut. Sinergi ini diharapkan mampu melahirkan regulasi pemilihan Wali Nagari yang kokoh secara yuridis, sehingga dapat menjadi landasan demokrasi tingkat nagari yang aman, tertib, dan berkeadilan di Kabupaten Pasaman Barat.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Jakarta - Demi menjamin keadilan bagi para pemilik hak kekayaan intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar) melakukan langkah strategis ke pusat. Pada Rabu (28/01/2026), Kepala Kantor Wilayah, Dr. Alpius Sarumaha, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti, menyambangi Direktorat Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual (Gakkum KI) di Jakarta. Pertemuan ini fokus membahas efektivitas perlindungan hukum KI di Ranah Minang, termasuk penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik.

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah kelanjutan sengketa Desain Industri dari tahun 2025 yang gagal mencapai kesepakatan dalam tahap mediasi. Menanggapi hal ini, Direktur Gakkum KI, Arie Ardian Rishadi, menegaskan bahwa prosedur yang dijalankan Kemenkum Sumbar sudah tepat. Namun, karena mediasi buntu, bola kini ada di tangan para pihak untuk menempuh jalur gugatan ke Pengadilan Niaga guna mendapatkan kepastian hukum atau pembatalan sertifikat.

"Selama proses hukum berjalan dan belum ada legal standing yang tetap, produk yang disengketakan sebaiknya tidak diperjualbelikan terlebih dahulu," pesan Arie Ardian. Hal ini penting untuk melindungi masyarakat agar tidak terjebak dalam masalah hukum di kemudian hari. Kemenkum Sumbar pun diminta terus meningkatkan pemahaman masyarakat agar lebih melek hukum terkait hak dan kewajiban mereka sebagai pemilik atau pengguna karya intelektual.

Selain membahas kasus spesifik, pertemuan ini juga merancang rencana besar untuk tahun 2026. Mulai dari rencana kerja sama dengan Polda Sumbar, magang bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di kepolisian, hingga penambahan jumlah mediator bersertifikat. Langkah-langkah ini diambil agar Kemenkum Sumbar semakin berwibawa dalam menindak setiap pelanggaran KI, sehingga para kreator dan inovator di Sumatera Barat merasa aman dan terlindungi dalam berkarya.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar