
PADANG — Memastikan perencanaan anggaran program penegakan dan pelayanan hukum bidang Kekayaan Intelektual (KI) di wilayah berjalan tepat sasaran serta selaras dengan kebutuhan riil masyarakat, penyelarasan rencana kerja bersama unit pusat terus dimantapkan. Tanpa adanya struktur komponen anggaran yang fleksibel dan adaptif terhadap target rencana aksi, pelaksanaan program perlindungan berbagai jenis kekayaan intelektual di daerah berpotensi mengalami kendala penyerapan.

Menjawab kebutuhan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar) menerima kunjungan tim dari Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sekaligus menyelenggarakan rapat penyusunan Rencana Kerja dan Angka Kebutuhan Anggaran (Ankabut) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang KI di Wilayah Tahun Anggaran 2028 di Ruang Rapat Bung Hatta Kanwil Kemenkum Sumbar, Padang, Selasa (17/11).
Kedatangan tim DJKI yang dipimpin Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda, Rezti Putri, disambut langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Sumbar, Faisal Rahman, beserta Pejabat Pembuat Komitmen Feni Edya, Operator Penyusunan Program Hana Noviatna, dan jajaran Bidang KI.
Dalam rapat tersebut, kedua pihak membedah Rencana Anggaran Biaya (RAB) kebutuhan wilayah, termasuk usulan penyusunan KRO dan RO yang lebih universal agar mampu mengakomodasi layanan Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Paten, hingga KI Komunal secara proporsional. Langkah ini mempertegas komitmen Kemenkum Sumbar di bawah arahan Kakanwil Zulhairi dalam mewujudkan tata kelola perencanaan anggaran yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Sumatera Barat.

(Humas Kemenkum Sumbar)
#KementerianHukum
#KanwilKemenkumSumbar
#LayananHukumMakinMudah















