Padang – Segenap Pimpinan Tinggi Pratama (Pimti) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat mengikuti arahan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Nico Afinta secara virtual di Ruang Rapat Bung Hatta Kantor Wilayah, Kamis (17/10/2024).

Mengawali arahannya, Nico memperkenalkan konsep Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab (T-W-T) sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas-tugas di Kemenkumham.

Ia menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap ketiga pilar ini sangat penting bagi seluruh pegawai sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja dan tata kelola di organissasi tersebut.

"Saya ingin mengajak kita semua untuk selalu memedomani tiga pilar utama yang menjadi dasar keberhasilan kita, yaitu: Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab," ujarnya

Menurutnya, setiap pegawai harus memahami tugasnya dengan baik, melaksanakan tugas tersebut berdasarkan wewenang yang telah diberikan, dan bertanggung jawab melalui pelaporan dari hasil pelaksanaan tugas.

Selain itu, Ia juga menguraikan kunci sukses dalam menjalankan program dan kebijakan yang telah direncanakan dengan menekankan pentingnya mengedepankan teori kerja sama yang mencakup komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi sebagai faktor penting dalam mencapai tujuan bersama.

Disamping itu, Nico juga memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sedang berlangsung.

Ia mengingatkan seluruh jajaran agar dalam setiap langkah pengawasan pelaksanaan seleksi, integritas, moralitas, dan profesionalitas tetap menjadi prioritas utama. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kualitas dan transparansi dalam proses rekrutmen di lingkungan Kemenkumham.

Diakhir arahannya, Ia menekankan bahwa kebersamaan merupakan kunci utama untuk meraih kesuksesan dalam setiap aspek pekerjaan.

"Apa yang kau dapat hari ini karena kemarin, apa yang kau dapat nanti karena hari ini," pungkasnya. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Amrizal baru saja melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 20 ASN Pejabat Non-Manajerial di Hall Kantor Wilayah, Kamis (17/10/2024).

Pelantikan tersebut tertuang pada Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat Nomor: W3- 21.Kp.03.03 Tahun 2024 Tanggal 14 Oktober 2024 Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Nonmanajerial di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

Amrizal mengatakan pelantikan ini menandakan awal dari tanggung jawab baru yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi dan integritas. Disamping itu, jabatan yang diraih wajib menjaga amanah dan dijalankan sebaik-baiknya.

“Kita semua dituntut untuk dapat bekerja dengan jujur, profesional dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat,” katanya

Kemudian, Ia mengingatkan bahwasanya keberhasilan dalam menjalankan tugas tidak hanya dilihat dari capaian kinerja, tetapi juga dari bagaimanan kita menjaga integritas dan etika dalam setiap langkah yang diambil.

“Dengan dilantiknya saudara-saudara, kita dapat bersama-sama memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Bangsa dan Negara Republik Indonesia,” harapnya

Dalam pelantikan ini tampak hadir Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, serta undangan lainnya. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang – Kepala Divisi Keimigrasian, Novianto Sulastono beserta seluruh jajaran Bagian Program dan Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat menghadiri secara virtual Perubahan Pelaksanaan Surat Percepatan Perluasan data Responden Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Aula Pengayoman Kantor Wilayah, Rabu (16/10/2024).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, Ika Yusanti. Ia menyampaikan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2023 meningkat sangat signifikan, dimana dari tahun 2022 dengan nilai 79,55, tahun 2023 menjadi 83,63.

“Sungguh peningkatan indeks yang sangat luar biasa, yang sangat kita banggakan, yang sangat kita apresiasi bersama,” ujarnya

Ia melanjutkan, perolehan nilai yang dicapai tahun 2023 tersebut belum memenuhi batas penilaian saat ini dikarenakan terdapat perubahan nilai yaitu 85.

Teruntuk SPI, kata Dia, pada tahun 2023 perolehan nilai yang dicapai di angka 71,92 dari ambang batas penilaian yaitu 71,00, sehingga tahun ini Kemenkumham memerlukan peningkatan penilaian di angka 74.

“2024 targetnya SPI itu 74 ya, kita berharap di tahun 2024 indeks SPI-nya Kementerian Hukum dan HAM bisa di atas 74, yaitu di atas indeks SPI nasional,” sambungnya

Menurutnya, ada 4 (empat) faktor yang menyebabkan penurunan SPI, mencakup: adanya kasus korupsi atau kasus dari pegawai; integritas dalam pelaksanaan survei; Hasil observasi pelaksanaan survei; dan ketidakcukupan data responden.

Oleh karenanya, Ia mengingatkan seluruh pegawai bahwa partisipasi aktif, terutama mereka yang telah menerima notifikasi pengisian survei melalui WA Blast, sangat krusial untuk mencapai target penyelesaian survei sebelum batas waktu. Pengisian survei ini menjadi salah satu langkah konkret dalam memperkuat integritas dan meningkatkan akuntabilitas di lingkungan Kemenkumham.

“Untuk itu, kami sangat mohon dukungannya Bapak-Ibu jangan patah semangat untuk tetap melakukan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM,” harapnya* (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang - Senin / 14 Oktober 2024 Pukul 14.00 Wib Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat melaksanakan Fasilitasi Harmonisasi 2 (dua) daerah yaitu Kota Solok dan Kabupaten Solok secara tatap muka yang dibuka dan dipimpin oleh Ruliana Pendah Harsiwi selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang didampingi oleh Febriandi selaku Kepala Bidang Hukum dan dimoderatori oleh Rivai Putra dan Boby Musliadi.

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah dalam Fasilitasi Pemebntukan Produk Hukum Daerah maka dilaksanakan Fasilitasi Harmonisasi 7 (tujuh) Raperwako Solok dan Raperbup Solok yaitu :

1.Rancangan Peraturan Walikota Solok tentang Kelas Jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah;

2.Rancangan Peraturan Walikota Solok tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

3.Rancangan Peraturan Walikota Solok tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai ASN Daerah;

4.Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Pedoman Penyusunan APBD Nagari Tahun 2025;

5.Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

6.Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah; dan

7.Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah.

Rapat dihadiri oleh Pejabat Esselon 2 dari kedua daerah beserta OPD terkait lainya, dari Pemerintah Daerah Provinsi Bapelitbangda, BPKAD, Biro Organisasi dan Inspektorat. Hasil harmonisasi disampaikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat.

Dari aspek asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tentu saja, pembentukan peraturan walikota  dan peraturan bupati ini memang benar-benar berlandaskan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Humas Kemenkumham Sumbar)