Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat mengikuti Focused Group Discussion (FGD) kegiatan analisis kebijakan yang diselenggarakan oleh Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum secara virtual melalui Zoom, Rabu (12/03). 

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha yang didampingi oleh Kepala Divisi P3H, Hendra Kurnia Putra juga dari koordinator dan subkoordinator Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya, JFT Perancang dan Fungsional Analis Hukum.

FGD yang bertopik Rancangan Peraturan Menteri Hukum Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini dihadiri oleh seluruh pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan se-nusantara dari berbagai Kantor Wilayah di Indonesia.

Forum ini diadakan sebagai wadah diskusi bagi berbagai pihak terkait untuk menganalisis kebijakan yang berhubungan dengan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan.

Harapannya, hasil diskusi dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja dan profesionalisme dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sejumlah narasumber turut menyampaikan materi dalam Focus Group Discussion ini. Salah satunya Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM dan Imipas, Cahyani Suryandari, yang memaparkan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan jabatan fungsional tersebut.

Kemudian para narasumber dari Badan Strategi Kebijakan Hukum juga turut andil dalam menjelaskan urgensi pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan.

Kegiatan analisis kebijakan ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan perancang peraturan perundang-undangan, membahas beberapa kendala yang didapati seperti terhambatnya kenaikan pangkat perancang, ketidakjelasan pembagian tugas antara fungsional perancang dan analis hukum serta perbedaan dokumen penilaian angka kredit dengan dokumen kerja sehari-hari.

Maka kegiatan analisis ini dianggap perlu untuk dilakukan pengkajian kebijakan agar memperjelas proses penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik sehingga dapat menjadi pedoman bagi perancang perundang-undangan dalam melanjutkan tahapan selanjutnya.

Pendekatan analisis yang digunakan yaitu dengan metode pengumpulan data, pemetaan kepentingan dari pemangku kepentingan dan meminta pendapat ahli baik dari akademisi maupun praktisi sehingga tujuan akhirnya adalah dapat menghasilkan kebijakan berbasis bukti dan merujuk pada realitas lapangan serta kebutuhan masyarakat.

FGD pun diharapkan dapat menghasilkan strategi jitu dalam finalisasi rancangan peraturan Menteri Hukum tentang Juklak dan Juknis yaitu dengan melakukan pendekatan sistematis dan ilmiah dalam penyusunan kebijakan, melakukan kajian mendalam tentang perbedaan tugas fungsional dan mengembangkan sistem penilaian yang komprehensif.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat serta dapat diterapkan secara efektif. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang (12/03) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat gelar fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Agam Tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan Perhitungan Besaran Sewa Barang Milik Daerah yang dipimpin secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha yang didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Hendra Kurnia Putra dengan Tim Penyusun dari Perancang yaitu Yeni Nel Ikhwan, Rivai Putra, Boby Musliadi, Iga Oktarina, Febtrina Sari dan Stephani Eka Putri.

Dari pemarkarsa yaitu Kepala Badan Pendapatan Daerah, Endrimelson, Kabid Pendapatan Hendra, Badan Keuangan dan Aset Daerah beserta jajaran.

Penyusunan Raperbup ini merupakan pendelegasian dari Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam penyusunan dilakukan dari aspek prosedural, subtansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dari aspek subtansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tentu saja kita akan berbicara mengenai kesesuaian rancangan peraturan bupati dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat memberikan penghargaan kepada Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Sumbar, yang telah bekerja sama dalam pelaksanaan Pelatihan Paralegal khusus untuk anggota Kelompok Sadar Hukum se-Sumatera Barat yang berlangsung selama tiga hari secara virtual melalui zoom meeting pada 18-20 Februari yang lalu. 

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha memberikan apresiasi kepada PAHAM Sumbar yang telah bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan parelegal khusus bagi anggota kelompok keluarga sadar hukum.  

Dalam sambutannya Kakanwil menyampaikan bahwa pembentukan Posbankum Desa merupakan kebijakan pemerintah guna memberikan layanan bantuan Hukum bagi masyarakat kurang mampu di pedesaan.

"Pemerintah melalui Kementerian Hukum Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk mencanangkan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa, guna memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di pedesaan, meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat desa yang membutuhkan bantuan hukum dengan menyediakan layanan hukum gratis bagi masyarakat yang memenuhi syarat, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa agar lebih memahami hak dan kewajiban hukumnya dan membantu penyelesaian permasalahan hukum baik melalui litigasi (proses pengadilan) maupun non-litigasi (mediasi atau konsultasi hukum),” terang Alpius. 

Paralegal di Posbankum Desa berperan sebagai pendamping hukum bagi masyarakat desa yang membutuhkan bantuan hukum, terutama bagi mereka yang tidak mampu menyewa pengacara.

Paralegal bukanlah advokat, tetapi mereka mendapatkan pelatihan khusus untuk membantu dalam penyelesaian masalah hukum secara non-litigasi.

Kehadiran paralegal akan dapat membantu masyarakat miskin mendapatkan akses keadilan, mengurangi beban pengadilan dengan menyelesaikan sengketa di tingkat desa, meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat pedesaan dan mempercepat penyelesaian konflik secara damai. (Humas  Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melaksanakan koordinasi dengan Basko Grand Mall Kota Padang, dalam rangka melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap pusat perbelanjaan yang telah mendapatkan “Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual” pada tahun 2024 yang lalu juga penguatan tentang pentingnya melindungi hak mereka serta meminimalisir tindak pidana yang dapat merugikan ekonomi dan inovasi, Selasa (11/03)
Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Sumatera Barat, Faisal Rahman,S.E., S.H., M.H. beserta Tim.
Tim Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Barat dalam rangka melaksanakan Koordinasi ke Basko Grand Mall Kota Padang disambut dan diterima langsung oleh Assistant General Manager (AGM) Ibu Sabrina beserta jajaran .

Tim Management Basko Grand Mall menyambut baik dan mengapresiasi kedatangan Tim Kanwil Kemenkum Sumbar dalam rangka penguatan, pemantauan dan pengawasan terhadap pusat perbelanjaan yang telah diberikan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual” pada tahun 2024 agar pentingnya melindungi hak mereka serta meminimalisir tindak pidana yang dapat merugikan ekonomi dan inovasi.

Tim Kantor Wilayah juga menyampaikan bahwa pentingnya memberikan Sertifikat Kekayaan Intelektual kepada pusat perbelanjaan khususnya pada Grand Basko Mall Kota Padang oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar mereka memiliki pemahaman yang memadai tentang bagaimana melindungi dan memanfaatkan hak kekayaan intelektual mereka secara aktif.
Akan dilakukan secara berkala penguatan, pemantauan dan pengawasan terhadap pusat perbelanjaan Basko Grand Mall Kota Padang yang telah diberikan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Kanwil Kemenkum Sumatera Barat.(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#KanwilKemenkumSumbar
#LayananHukumMakinMudah