Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melaksanakan rapat kerja bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Senin (10/03) siang.
Rapat yang dibuka oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Febriandi tersebut dilaksanakan di ruang kerja Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum. Rapat diikuti oleh JFT Penyuluh Hukum ahli Madya, JFT Penyuluh hukum ahli muda, serta Pejabat Pelaksana pada Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum.

Dalam rapat ini kepala bidang pelayanan administrasi hukum umum menyampaikan beberapa point yakni terkait dengan tarja AHU sampai saat ini belum turun dari pusat dan masih menunggu, untuk RB & WBBM kita akan menyiapkan data dukung yg menjadi tangung jawab Bidang AHU utk diserahkan ke Bagian Umum utk menguploadnya, terkait dengan pertemuan antara Kepala Kantor Wilayah dengan Pengwil INI sumatera Barat akan di jawalkan pada hari selasa jam 10.00 WIB, dan hal ini sudah di koordinasikan dengan Sekretaris Pengwil INI Sumatera Barat dan Persiapan rapat tindak lanjut hasil pemeriksaan Notaris oleh MPW.
Sebagai tindak lanjut, Dari hasil rapat kerja bidang pelayanan Administrasi Hukum Umum, nanti akan diteruskan kepada pimpinan.(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#KanwilKemenkumSumbar
#LayananHukumMakinMudah

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melaksanakan rapat penyampaian hasil pelaporan Tarja B02 dan rencana pemenuhan tarja B03 Bidang Pelayanan KI, Senin (10/03) siang.
Rapat yang dibuka oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Faisal Rahman tersebut dilaksanakan di ruang kerja KabidyanKI. Rapat diikuti oleh Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya Desmaniar, ANKI Muda, Pertama, serta Pejabat Pelaksana pada Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.
Dalam penyampaian pembukaan rapat, diterangkan Faisal bahwa periode pelaksanaan kinerja tahun 2025 saat ini sudah masuk pada periode B03. Disampaikan oleh KabidyanKI pada jajaran bahwa terkait poin tarja B02 yang telah dan harus dipenuhi agar diuraikan butir per butirnya.

“Kita juga dihadapkan dengan pelaksanaan B03 dalam bulan Ramadhan. Jadi perlu strategi pemenuhan, karena waktu efektif hanya tinggal dua pekan. Saat ini perlu kita inventarisasi yang perlu dicapai dan dilaksanakan,” ungkap KabidyanKI.
Disampaikan oleh Irwan bahwa data dukung yang telah terpenuhi dan dimintakan pada B02 yakni terkait Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual, Partisipasi dalam Kegiatan Pameran, Re-Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis KI, serta Mendorong Peningkatan Permohonan Paten di Daerah. Poin-poin tersebut telah terpenuhi dengan data dukung pelaksanaan koordinasi ke DJKI.

“Sementara untuk tarja mendorong daya saing produk unggulan daerah melalui permohonan merek di wilayah disampaikan data dukung koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, serta Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat,” terang Irwan.

Terkait pemenuhan daduk periode pelaporan B03, menurut Irwan perlu bahasan lebih lanjut terkait kegiatan yang perlu dilaksanakan.
Atas hal tersebut, KabidyanKI mengusulkan untuk dilakukan pembagian penanggung jawab dari tiap poin tarja. Penetapan PJ tersebut akan memudahkan dalam penjadwalan dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan data dukung yang dimintakan ke depannya. Diharapkan KabidyanKI juga, pembagian tersebut akan membuat lebih fokusnya kinerja dari jajaran KI.
Sebagai tindak lanjut, pasca rapat akan dilakukan penjadwalan pelaksanaan kegiatan B03 sesuai dengan instruksi pada matriks daduk tarja KI 2025.(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#KanwilKemenkumSumbar
#LayananHukumMakinMudah

Padang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha menyambut kedatangan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait tindaklanjut kerjasama penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD pada Senin (10/03).

Kakanwil turut didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Hendra Kurnia Putra bersama Koordinator Perancang/Perancang Ahli Madya, Yeni Nel Ikhwan dan Ketua Tim Kerja Wilayah I/Perancang Ahli Madya, Rivai Putra.

Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota yang diwakili oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Ronny Muhammad Nur, Perancang Ahli Muda, Yandri beserta jajaran menyampaikan tujuan koordinasi dalam rangka tindak lanjut Kerjasama Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kantor Wilayah terkait dengan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD, dalam hal ini ada 2 (dua) judul yaitu Penyelenggaraan Pesantren dan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Kakanwil mengatakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini menginginkan keterlibatan para Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapannya.

"Dalam penyusunan Naskah Akademik sebaiknya melibatkan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan penyusunan suatu produk hukum daerah, agar menghasilkan produk hukum yang tepat guna, selaras dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," sebut Alpius. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Reformasi Hukum merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Indeks Reformasi Hukum (IRH) sangat diperlukan untuk meningkatkan tata kelola hukum yang lebih merata di seluruh daerah di Indonesia.

Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha saat membuka Sosialisasi Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 di Aula Pengayoman pada Senin (10/03).

Kakanwil turut didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Hendra Kurnia Putra bersama koordinator Perancang, Yeni Nel Ikhwan serta para Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Hukum dan Penyuluh Hukum yang hadir secara virtual bersama Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Kakanwil Alpius menyebutkan bahwa pelaksanaan penilaian IRH Tahun 2025 merupakan pelaksanaan penilaian pada tahun ke-empat yang diharapkan dapat diikuti oleh seluruh daerah dengan keikutsertaan 100% dengan penilaian “Baik”.

"Untuk mencapai tujuan tersebut maka menyampaikan Pedoman Penilaian Indeks Reformasi Hukum yang terbaru pada Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk memperkuat pemahaman dalam pelaksanaan penilaian indeks reformasi hukum khususnya dalam pemenuhan data dukung agar tercapai secara optimal dan tepat waktu," sebut Alpius.

Menggandeng Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum RI, Andre Indrady selaku Kepala BSK Kementerian Hukum RI menjadi narasumber dalam sosialiasi ini secara virtual melalui aplikasi zoom.

Menurutnya, ada 4 tips untuk tim IRH di wilayah antara lain merumuskan strategi jitu, membangun kerjasama tim yang solid, mengutamakan kolaborasi dan sinergi serta selalu berpikir positif dalam menghadapi setiap tantangan.

Kabadan juga sangat mengapresiasi Provinsi Sumatera Barat dimana tahun 2024 penilaian IRH sudah Baik dan banyak Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sudah diatas kategori Baik. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar