Padang - Pertemuan rutin Dharma Wanita Persatuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat bersama Ketua Dharma Wanita, Ny. Suryanti Alpius digelar di Hall Kantor Wilayah, Jumat, (24/01/2025).

Pertemuan ini merupakan pertemuan kedua setelah Ny. Suryanti Alpius melakukan pertemuan awal dengan pengurus beberapa Minggu yang lalu.

Hadir juga penasehat DWP Kanwil Kemenkum Sumbar, Alpius Sarumaha memberikan nasehat untuk para ibu-ibu.

Dalam sambutannya, Ny. Suryanti mengatakan bahwa menjadi seorang istri dan ibu haruslah kuat dalam segala hal.

"Saya berharap kita semua mampu menjadi istri pegawai negeri yang kukuh, kuat dan mantap", Ungkap Ny. Suryanti.

Ia juga meminta agar para Dharma wanita juga menumbuhkan rasa peduli dan aktif terhadap organisasi DWP.

Alpius Sarumaha, Penasehat DWP Kanwil Kemenkum Sumbar juga memberikan himbauan kepada anggota untuk menunaikan tanggung jawab yang sudah diberikan sebagai seorang anggota, istri dan ibu bagi keluarga

"Mari kita laksanakan dengan sepenuh hati dalam menjalani peran sebagai seorang ibu demi kelancaran kinerja suami, namun jangan lupa etika dalam berorganisasi", Ujar Kakanwil Alpius

Pertemuan kali ini menggandeng Tim dari klinik kecantikan Natasha Skincare yang menghadirkan Dokter kecantikan yang memberikan materi dan teori mengenai kecantikan kulit wajah terbebas dari flek.

Selain diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan, ibu-ibu dharma Wanita juga berkesempatan mendapatkan doorprize bagi yang beruntung.

Pada kesempatan ini, Natasha Skincare memberikan sebuah cindramata kepada Ketua DWP Kemenkum Sumbar.

Diakhir pertemuan, Ny. Suryanti Alpius mengundang seluruh pengurus DWP untuk rapat bersama membahas terkait keanggotaan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. (Humas Kemenkum Sumbar)

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melalui Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Padang melakukan rapat untuk membahas laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh seorang Notaris di Kota Padang pada Jum'at (24/01).

Laporan tersebut diterima MPDN Padang dan langsung ditindaklanjuti dengan rapat gelar perkara. Hal ini merupakan tugas MPDN Padang sebagaimana tertuang dalan Undang-undang Jabatan Notaris yaitu melakukan pengawasan, pembinaan dan memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Wilayah.

MPDN juga memastikan bahwa Notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik dengan memanggil kedua belah pihak baik Pelapor maupun terlapor untuk dilakukan mediasi dan penyelesaian masalah.

Identitas Notaris yang dilaporkan dirahasiakan untuk menjaga integritas proses pemeriksaan dan menghindari potensi prejudis. 

Rapat MPD yang dipimpin oleh Mainofri dan dihadiri oleh seluruh anggota majelis ini membahas secara detail kronologi kejadian, bukti-bukti yang telah dikumpulkan dan langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil. Proses ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. 

Apabila ditemui pelanggaran kode etik oleh Notaris maka MPD dapat merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris untuk dijatuhkan Hukum disiplin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melalui Tim Pembina Desa/Kelurahan Sadar Hukum menerima kunjungan koordinasi dan konsulatsi Bagian Hukum Pemerintah Kota Pariaman, Jum’at (24/01). 

Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait proses pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH) dimana beberapa Desa dan Kelurahan di Kota Pariaman akan ikut berpartisipasi dalam program ini. 

Tim Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum menyampaikan, bahwa proses pembentukan sesuai arahan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Surat Edaran Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).

Diharapakan semua pihak dapat bersinergi dalam menyukseskan program kegiatan yang telah terlaksana selama ini, khususnya antara Kanwil Kemenkum Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Pariaman. 

Desa Sadar Hukum (DSH) adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Program ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan negara hukum di Indonesia. Untuk menjadi DSH, sebuah desa harus memenuhi kriteria dan melewati proses pembentukan yang diatur dalam peraturan. 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, dan damai. 

Sehingga dapat menciptakan ketertiban, ketentraman, keadilan dan kedamaian dalam pergaulan antar sesama. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang – Selama 5 (lima) hari telah dilakukan Pelatihan Penguatan Substansi Kekayaan Intelektual di Lingkungan Kementerian Hukum Metode Pembelajaran Jarak Jauh (Pjj) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI secara resmi ditutup oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Andrieansjah, Jum’at (24/01/2025).

Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Andrieansjah mengungkapkan apresiasinya kepada seluruh peserta yang telah mengikuti pelatihan ini dengan sebaik-baiknya.

“Semoga pelatihan ini memberikan bekal bagi Bapak/ Ibu untuk bisa melaksanakan tugas di wilayah,” katanya

Menurut Andrieansjah, pelatihan ini merupakan bentuk implementasi dari salah satu program pemerintah dari Bapak Presiden Prabowo yang dikenal dengan asta cita.

Sehingga tentunya ini menjadi salah satu juga hal penting untuk mewujudkan Indonesia yang berdikari di bidang ekonomi maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya.

“Selama lima hari telah dilaksanakan pembekalan materi yang sangat terdapat dengan tujuan besar ini,” sambungnya

Kemudian Ia menyampaikan bahwa perlindungan terhadap kekayaan intelektual bukan hanya tentang hukum tapi juga tentang mendorong kemajuan ekonomi berbasis inovasi ataupun inovasi berbasis ekonomi, dimana hal tersebut juga termasuk yang ditekankan dalam asta cita.

Lebih lanjut Ia mengungkapkan akan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah serta akademisi komunitas dan media untuk mendorong perlindungan kekayaan intelektual sebagai bagian dari implementasi tentang pentingnya kekayaan intelektual.

“Saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para nasumber dan panitia yang telah bekerja keras menyelenggarakan pelatihan ini atas komitmen dan dedikasi dari semua pihak adalah kontribusi nyata dalam mendukung visi besar kita untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045 agar kita lebih maju mendiri dan memiliki daya saing yang tinggi,” ujarnya

Sebelumnya telah dilaksanakan pemamparan materi terkait Pemahaman Proses Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual dengan narasumber yaitu Direktur Penegakan Hukum, Brigjen Pol. Arie Ardian Rishadi, dan materi terkait Wawasan isu Nasonal – Internasional Kekayaan Intelektual dan Kerjasama Dalam – Luar Negeri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan narasumber yaitu Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi, Yasmon.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar, Alpius Sarumaha bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti beserta jajaran KI Kantor Wilayah mengatakan pelatihan ini menjadi langkah penting dalam upaya penguatan dan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan intelektual di Indonesia, yang nantinya akan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Dengan kolaborasi, semangat, dan kerja keras bersama, diharapkan kekayaan intelektual Indonesia dapat mencapai prestasi yang lebih tinggi di tingkat global,” ujarnya. (Humas Kemenkum Sumbar)