Padang, 17 Oktober 2024 – Dalam upaya memperkuat pemahaman dan perlindungan Hak Cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM, bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, telah menyelenggarakan kegiatan “Diskusi Teknis Pelindungan Hak Cipta dan Penyiapan Data Pencatatan Hak Cipta” di Universitas Andalas, Padang. Kegiatan ini dihadiri oleh civitas akademika, termasuk dosen peneliti dan mahasiswa, yang berkomitmen dalam mendalami isu-isu kekayaan intelektual.

Dalam sambutannya, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Ignatius Mangantar Tua menekankan pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai langkah antisipatif untuk menghadapi tantangan di era digital.

Ia menyatakan, “Era digital telah memperluas area komersialisasi ciptaan dan menuntut penguatan substansi hukum. Revisi undang-undang ini diperlukan untuk memastikan hak-hak pencipta, terutama hak ekonomi, terlindungi dan dapat ditegakkan dengan baik,” ujarnya.

Selanjutnya juga disampaikan data pencatatan hak cipta dari Provinsi Sumatera Barat tahun 2024, di mana sebanyak 4.227 permohonan hak cipta diajukan, dengan 2.242 di antaranya berasal dari Universitas Andalas. Ia memberikan apresiasi atas komitmen Universitas Andalas dalam mendukung perlindungan kekayaan intelektual melalui pencatatan hak cipta.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Ruliana Pendah Harsiwi, juga menyampaikan sambutannya, menyoroti peran penting Universitas Andalas dalam pengembangan kekayaan intelektual di Sumatera Barat. Ia merasa bangga atas kontribusi Universitas Andalas yang menerima penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI pada Juni 2024 sebagai perguruan tinggi dengan kekayaan intelektual terdaftar terbanyak.

“Sumatera Barat tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai pusat akademis unggul di Pulau Sumatera. Universitas Andalas, sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka, terus berperan dalam melahirkan ide-ide inovatif yang menjadi bagian dari kekayaan intelektual nasional,” imbuh Pendah.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum juga mengajak civitas akademika Universitas Andalas untuk terus mendukung perlindungan dan pengembangan hak cipta melalui riset, inovasi, dan pencatatan kekayaan intelektual.

“Kami berharap Universitas Andalas dapat terus menjadi pionir dalam perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia, dengan pencatatan hak cipta yang lebih baik dan optimal,” tambahnya. 

Diskusi teknis ini diharapkan dapat memberikan solusi dan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan regulasi terkait hak cipta, terutama dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, guna menciptakan perlindungan yang lebih baik dan adil bagi seluruh pemegang hak cipta. (*)

Padang – Menjelang H-2 pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Jajaran Divisi Administrasi menggelar rapat final terkait seleksi SKD CPNS di Hall Kantor Wilayah, Kamis (17/10/2024).

Pada rapat tersebut, selaku Ketua Panitia Daerah, Kepala Divisi Administrasi, Ramela Suprihadi menekankan panitia daerah untuk menunaikan kewajiban berupa tugas yang diberikan sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor: W.3-12.KP.02.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Panitia Daerah Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahap Seleksi Kompetensi Dasar Melalui Computer Assisted Test (CAT) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

“Teruntuk panitia daerah saya tekankan untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan, baik perangkat-perangkatnya maupun personilnya. dan tentunya sudah harus tahu kita bertugas sebagai apa,” tegas Ramelan

Menurutnya, selama pelaksanaan berlangsung kemungkinan ditemui kendala yang dihadapi, oleh karena itu Ia meminta panitia agar menyampaikan kendala tersebut kepada atasan langsung atau kepada Ketua Panitia Daerah.

“Mari kita laksanakan semuanya dengan baik, semuanya dengan benar, bagaimana yang seharusnya itu yang kita lakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan karena titik berat kita adalah memberi pelayanan kepada para peserta CPNS,” sambungnya

Ia juga menyampaikan, bahwasanya besok jam 9 pagi dilakukan gladi bersih sehingga pelaksanaan tugas yang berlangsung sepanjang kegiatan seleksi dapat berjalan dengan optimal.

Untuk menjaga integritas dan transparansi, Ia menegaskan agar seluruh panitia maupun yang mengatasnamakan Kanwil Kemenkumham Sumbar agar tidak menjanjikan apapun kepada peserta, apabila tertangkap pastinya ditindak tegas.

“Siapapun itu, saya katakan untuk tidak menjanjikan apapun kepada peserta, apabila kedapatan saya bersama pimpinan akan tindak tegas,” terangnya

Ia berharap, selama kegiatan berlangsung seluruh panitia daerah dalam kondisi sehat dan siap menjalankan tugas yang mulai ini. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang - Kepala Divisi Administrasi, Ramelan Suprihadi yang didampingi oleh Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Bobby Sectio Wahyudi menyambangi Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada Kamis (17/10). Kedatangan Kadivmin disambut hangat oleh Adel Wahidi selaku Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat.

Pertemuan ini bertujuan untuk silaturahmi dan koordinasi dengan Ombudsman RI dalam rangka pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Tahun 2024. 

Ombudsman RI sebagai Lembaga Negara pengawas pelayanan publik turut aktif mengawasi pelaksanaan Seleksi CASN dengan tujuan untuk memastikan apakah proses Seleksi CASN telah berjalan sebagaimana mestinya, serta dapat memberikan tindakan koreksi apabila terdapat temuan guna memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

Dalam pertemuan tersebut kata Ramelan, setiap ada seleksi yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Sumbar, kedua Instansi selalu berkoordinasi dan sama-sama mengawasi semua tahapan seleksi.

"Kedatangan kami dalam rangka silaturahmi ke Ombudsman, juga menyampaikan perihal akan digelarnya SKD CASN yang dilaksanakan di UPI YPTK Padang dari tanggal 19 Oktober hingga 31 Oktober," ujar Ramelan.

Lebih lanjut Kadivmin berharap partisipasi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat untuk sama-sama memantau dan mengawasi jalannya penerimaan CASN tersebut. Tujuannya dengan kolaborasi kedua Instansi dapat memberikan pelayanan terbaik kepada para peserta Seleksi CASN nantinya.

"Kami mohon dukungan dari Ombudsman, dengan kita saling berkoordinasi dan untuk diingatkan apabila ada kekurangan terhadap pelayanan kepada para peserta CASN," imbuh Kadivmin.

Adel Wahidi mengatakan, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat telah ditugaskan oleh pusat untuk mengawasi jalannya seleksi CPNS di kementerian/lembaga. "Memang sudah tugas Ombudsman. Sama seperti penerimaan sebelumnya, Ombudsman juga ikut mengawasi seleksi penerimaan CASN dan hal yang sama juga akan kita lakukan guna menghindari penyimpangan," ujar Adel. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang – Segenap Pimpinan Tinggi Pratama (Pimti) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat mengikuti arahan yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Nico Afinta secara virtual di Ruang Rapat Bung Hatta Kantor Wilayah, Kamis (17/10/2024).

Mengawali arahannya, Nico memperkenalkan konsep Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab (T-W-T) sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas-tugas di Kemenkumham.

Ia menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap ketiga pilar ini sangat penting bagi seluruh pegawai sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja dan tata kelola di organissasi tersebut.

"Saya ingin mengajak kita semua untuk selalu memedomani tiga pilar utama yang menjadi dasar keberhasilan kita, yaitu: Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab," ujarnya

Menurutnya, setiap pegawai harus memahami tugasnya dengan baik, melaksanakan tugas tersebut berdasarkan wewenang yang telah diberikan, dan bertanggung jawab melalui pelaporan dari hasil pelaksanaan tugas.

Selain itu, Ia juga menguraikan kunci sukses dalam menjalankan program dan kebijakan yang telah direncanakan dengan menekankan pentingnya mengedepankan teori kerja sama yang mencakup komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi sebagai faktor penting dalam mencapai tujuan bersama.

Disamping itu, Nico juga memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sedang berlangsung.

Ia mengingatkan seluruh jajaran agar dalam setiap langkah pengawasan pelaksanaan seleksi, integritas, moralitas, dan profesionalitas tetap menjadi prioritas utama. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kualitas dan transparansi dalam proses rekrutmen di lingkungan Kemenkumham.

Diakhir arahannya, Ia menekankan bahwa kebersamaan merupakan kunci utama untuk meraih kesuksesan dalam setiap aspek pekerjaan.

"Apa yang kau dapat hari ini karena kemarin, apa yang kau dapat nanti karena hari ini," pungkasnya. (Humas Kemenkumham Sumbar)