Tanah Datar - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melakukan kunjungan koordinasi ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar pada Kamis (06/03)

Bertempat di Ruang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Tanah Datar, tim dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Febriandi.

Dalam kunjungan koordinasi tersebut Tim diterima langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Tanah Datar Drs. Mukhlis. Dalam kunjungan koordinasi tersebut Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum menyampaikan beberapa poin penting, diantaranya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat tugas dan fungsi sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di daerah mempunyai tugas untuk melakukan verifikasi administrasi,Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian dan Pengangkatan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Wilayah. Selanjutnya tujuan dari koordinasi dilakukan yakni untuk menghimpun data PPNS yang masih aktif bertugas pada instansi terkait yang ada didaerah agar tidak adanya tumpang tindih data PPNS serta terbagunnya data base PPNS aktif yang akurat pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Menanggapi apa yang disampaikan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Tanah Datar menyambut baik langkah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum untuk melakukan pendataan PPNS aktif yang ada di wilayah. Hal ini semoga bisa menjawab permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan fungsinya PPNS sebagai penegak pelanggaran perda maupun undang-undang yang ada didaerah. Kondisi saat ini dari jumlah 7 (tujuh) orang PPNS yang sebelumnya bertugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar, hanya tersisa 2 (dua) orang PPNS dikarenakan adanya mutasi dan promosi. Hal ini tentu saja membuat proses penegakan hukum sedikit terhambat dikarnakan kekurangan personil dalam melaksanakan tugas penegakan hukum didaerah.

Beliau juga menyampaikan agar setiap melaksanakan pelaksaan tugas dan fungsi didaerah PPNS dapat difasilitasi dengan anggaran yang memadai sehingga proses penegakan hukum di daerah dapat berjalan dengan maksimal.

Terakhir beliau juga mengharapkan kementerian hukum dapat menyurati kepala daerah untuk menyampaikan perlunya penambahan formasi PNS untuk menduduki jabatan pada instansi untuk mengisi kekurangan tenaga PPNS yang ada didaerah.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Tanah Datar, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum menyampaikan bahwa hasil koordinasi yang diperoleh disampaikan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum selaku pembina administrasi PPNS seluruh Wilayah Indonesia.(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#KanwilKemenkumSumbar
#LayananHukumMakinMudah

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat gelar Rapat Tahapan Awal Analisis dan Evaluasi Hukum Tahun 2025 yang dibuka secara langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Hendra Kurnia Putra pada Kamis (06/03).

Rapat ini turut dihadiri oleh Koordinator dan Sub Koordinator JFT Perancang Undang-Undangan dan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Fungsional Analis Hukum dan Fungsional Penyuluh Hukum di Aula Kanwil Kemenkum Sumbar.

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini merupakan kegiatan untuk mengamati, mencatat dan menilai atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan dan kemanfaatannya bagi negara.

Dimana hasil analisis dan evaluasi hukum nanti berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan yang dianalisis. Rekomendasi tersebut dapat berupa usulan untuk mengubah, mencabut, atau mempertahankan peraturan perundang-undangan. 

Analisis dan evaluasi hukum dapat membantu mendeteksi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, bertentangan dan tidak efektif.

Poin yang dibahas pada rapat ini berupa :

1. Pemilihan tema analisis dan evaluasi;

2. Penentuan peraturan daerah yang akan dilakukan analisis dan evaluasi;

3. Tema yang dipilih swasembada pangan;

4. Peraturan daerah yang ditetapkan untuk dilakukan analisis dan evaluasi terdiri dari 5 perda dari 5 kabupaten/kota dan

5. Penjaringan issue Terkait dengan 5 Peraturan Daerah yang akan dilakukan kajian analisis dan evaluasi Hukum. (Humas Kemenkum Sumbar) 

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kementerian Hukum Republik Indonesia menggelar Sosialisasi Standar Layanan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan secara virtual pada Kamis (06/03).  

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Hendra Kurnia Putra dan Perancang Peraturan Perundang-undangan turut mengikuti sosialisasi melalui zoom di Aula Pengayoman. 

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Dhahana Putra menyampaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, pentingnya peningkatan kompetensi para perancang perundang-undangan, penyederhanaan aturan dalam proses harmonisasi, serta percepatan digitalisasi sistem informasi.

“Kita membutuhkan sistem yang lebih modern untuk mendukung pengharmonisasian regulasi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses legislasi,” tegas Dhahana. 

Proses pengharmonisasian ini merupakan tahapan dari proses pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang harus dilalui oleh Pemerintah Daerah, sehingga apabila tahapan pengharmonisasian ini tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maka rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah yang dibentuk akan cacat formil atau cacat prosedural, karena ada satu tahapan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tidak dilaksanakan.

Oleh karena itu proses pengharmonisasian menjadi sangat penting untuk dilaksanakan karena merupakan proses yang diharapkan dapat mengawal Rancangan Perda dan Perkada yang dibentuk selaras, serasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat mewujudkan rancangan Perda dan Perkada yang efektif, efisien dan aspiratif.

Kode etik dan kode perilaku yang harus dimiliki perancang peraturan perundang-undangan. Menurutnya, kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara serta kepentingan Bangsa dan Negara.

Kode etik profesi yang harus dimiliki oleh perancang peraturan perundang-undangan salah satunya adalah bertutur kata dan bertindak sopan, jujur dan berwibawa sesuai dengan norma yang berlaku serta konsisten antara perkataan dan perbuatan. Selain itu, perancang juga harus menjaga profesionalitas, kemandirian, disiplin, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas.

Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan aparatur negara dalam merancang regulasi yang berkualitas dan efektif, sehingga mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. (Humas Kemenkum Sumbar) 

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar