Padang – Fungsional Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat mengikuti kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan Hukum yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkum Bengkulu pada Selasa, 2 September 2025. Acara ini mengangkat topik penting “Analisis Strategi Implementasi Kebijakan Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum”. (2/9)

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bengkulu, Zulhairi, yang menekankan pentingnya peran paralegal dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat kecil dan kurang mampu. Selanjutnya, sambutan disampaikan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kemenkum RI, Andry Indrady, yang mengapresiasi sinergi antar-kanwil dalam memperkuat pemahaman kebijakan hukum.

Diskusi menghadirkan narasumber berkompeten, di antaranya:
• Prof. Dr. Herlambang, S.H., M.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bengkulu,
• Constantinus Kristomo, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN,
• Hero Herlambang, Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya.

Melalui paparan para narasumber, peserta diajak untuk memahami strategi efektif dalam mengimplementasikan Permenkumham No. 3/2021 agar keberadaan paralegal benar-benar mampu memberikan kontribusi nyata dalam pemberian bantuan hukum di tingkat masyarakat.
Partisipasi Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sumatera Barat pada forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas, memperluas wawasan, sekaligus meningkatkan kolaborasi antarwilayah dalam mewujudkan akses keadilan yang lebih merata.

"Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak”

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#SetahunBerdampak

#KanwilKemenkumSumbar

Padang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum, Bidang Administrasi Hukum Umum, kembali melaksanakan layanan pendaftaran Perseroan Perorangan sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Administrasi Hukum Umum. Kegiatan berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Rabu, 3 September 2025.

Layanan ini menjadi salah satu bentuk dukungan nyata pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendirikan usaha secara resmi. Dengan hadirnya layanan pendaftaran Perseroan Perorangan, masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum, sekaligus memperkuat kredibilitas usaha yang dijalankan.

Seluruh proses pelayanan berjalan tertib, lancar, dan tanpa kendala. Hal ini menunjukkan kesungguhan Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat dalam menghadirkan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat semakin mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat.

Ke depan, Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi guna memastikan kualitas layanan pendaftaran Perseroan Perorangan berjalan optimal, serta memberikan dampak positif bagi pengembangan dunia usaha di daerah. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat kembali melaksanakan rapat harmonisasi peraturan perundang-undangan. Kali ini, pembahasan difokuskan pada tiga Rancangan Peraturan Walikota (Raperwako) Kota Payakumbuh. (Rabu, 3 September 2025)

Rapat berlangsung secara virtual melalui Zoom dari Ruang Rapat Imam Bonjol Kanwil Kemenkum Sumbar, dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Alpius Sarumaha, didampingi Plh. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Boby Musliadi, Subkoordinator Bidang Perancang Rivai Putra, serta Tim Perancang dan Analis Hukum.

Tiga Raperwako yang dibahas, antara lain:

1. Raperwako tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

2. Raperwako tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029

3. Raperwako tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah

Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Pemerintah Kota Payakumbuh, termasuk Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesra, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Sekretaris Bappeda, serta Kabag Hukum.

Dalam sambutannya, Kakanwil Alpius Sarumaha memberikan apresiasi atas kepercayaan Pemko Payakumbuh kepada Kanwil Kemenkum Sumbar untuk mendampingi proses harmonisasi. Menurutnya, harmonisasi bukan sekadar tahapan administratif, melainkan instrumen penting dalam memastikan setiap produk hukum memiliki kepastian hukum, relevansi, dan kualitas yang aplikatif.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Payakumbuh juga menyampaikan apresiasi kepada Tim Perancang Kanwil yang telah memberi masukan teknis. Harapannya, hasil harmonisasi ini dapat menghasilkan regulasi yang lebih operasional, aplikatif, serta menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.

Tim Perancang Kanwil yang terdiri dari Novendra, Ririd, Vico, Sari, dan Hayati memberikan panduan teknis terkait pengharmonisasian serta penyusunan regulasi agar sesuai dengan kaidah hukum.

Melalui forum ini, diharapkan seluruh Raperwako Payakumbuh dapat ditetapkan sesuai prosedur dan menjadi landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Harmonisasi merupakan wujud nyata sinergi antara Kanwil Kemenkum Sumbar dan Pemerintah Kota Payakumbuh untuk menghadirkan regulasi yang taat asas, sistematis, dan berpihak pada masyarakat. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Jakarta, 3 September 2025 – Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI), Supratman Andi Agtas didampingi Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir, resmi melakukan pengambilan sumpah dan janji setia pewarganegaraan pesepakbola Miliano Jonathans yang sebelumnya berkewarganegaraan Belanda.

“Miliano Jonathans ini adalah warga negara belanda, namun memiliki darah Indonesia dari Kakeknya lahir di Depok” kata menkum sesaat setelah mengambil sumpah janji setia kewarganegaraan, di Jakarta, Rabu (03/09/25).

Supratman menegaskan, Pemerintah Indonesia akan terus menunjukkan komitmennya dalam pengembangan olahraga nasional dengan memberikan kewarganegaraan kepada putra putri keturunan Indonesia yang memiliki bakat dan prestasi dalam bidang olahraga melalui mekanisme naturalisasi.
“Momentum ini bukan hanya sekedar tentang perubahan status kewarganegaraan semata, namun juga tentang harapan dan cita-cita besar dalam rangka membangun kemajuan Indonesia," tegasnya.

Dia menjelaskan, Naturalisasi Atlet bukannya tanpa dasar namun telah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, proses pewarganegaraan dilakukan melalui mekanisme kepentingan negara atau bagi orang asing yang telah berjasa bagi negara. Pada proses naturalisasi, Kementerian Hukum tidak bekerja sendiri melainkan didukung oleh Tim antar Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Tim Pemeriksa dan Penelitian Pemberian Pewarganegaraan (TP4) yang terdiri dari Kementerian Hukum dalam hal ini Direktorat Jenderal AHU, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Intelijen Negara dan Organisasi Olahraga yang terkait.

“Kita tidak sendirian semua proses naturalisasi terjadi atad partisipasi semua pihak, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan PSSI,BIN,DPRRI” tegasnya. Dalam tahapan proses naturalisasi para atlet juga melalui serangkaian tahapan lainnya termasuk mengikuti rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI ) untuk di memintakan pertimbangan. Bertambahnya pemain berkualitas seperti Miliano Jonathans dalam skuad Tim Nasional Indonesia diharapkan dapat membuka peluang untuk tampil maksimal dalam kompetisi bergengsi skala internasional.

Miliano Jonathans setelah bergabung dengan timnas memiliki agenda besar yang menjadi target utama di antaranya untuk tim nasional sepak bola Pria dalam rangka mengikuti FIFA World Cup 2026 Asian Qualifiers Round 4, ASEAN U23 Boys’ Championship 2025, AFC U23 Asian Cup 2026 Qualifiers, AFC U23 Asian Cup, AFC Asian Cup 2027 Saudi Arabia.
“Kita berharap dengan bergabungnya Miliano Jonathans akan memperkuat timnas Indonesia dan menularlan pengalaman dan skil bermainya kepada pemain Indonesia lainnya. Dan yang penting lagi bahwa semua ini merupakan cita cita besar seluruh bangsa Indonesia yang berkali-kali ditekankan Presiden Prabowo” ucapnya.

Kehadiran atlet diaspora yang memiliki darah keturunan Indonesia kata Dia, merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk membela Merah Putih melalui ajang prestasi olahraga yang dimilikinya. Pemerintah juga menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta, dalam membangun ekosistem olahraga yang sehat dan kompetitif.
“Kami mengajak semua masyarakat dan sektor swasta untuk bersama membangun ekosistem olahraga yang sehat dan kompetitif.” Pungkasnya.

Sementara itu Ketua Umum PSSI yang hadir sebagai saksi proses pewarganegaraan Miliano Jonathan di Kementrian Hukum memastikan akan berusaha untuk membawa Timnas Indonesia menuju World Cup “Sesuai dengan cita cita masyarakat dan juga harapan Bapak Presiden kami akan berusaha keras membawa timnas Indonesia ke jenjang lebih tinggi” katanya.

#KementerianHukum
#SetahunBerdampak
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar