Padang – Upaya mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel terus menjadi prioritas Kanwil Kemenkum Sumbar. Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan (PUU) Kanwil Kemenkum Sumbar, dipimpin oleh Subkoordinator Bidang Perancang, Rivai Putra, menggelar Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Walikota Sawahlunto secara virtual pada Selasa, 16 Desember 2025. Rapat ini dihadiri lengkap oleh jajaran Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, termasuk Pejabat Eselon II, Kepala Dinas, Kepala Badan, hingga jajaran Kabag Hukum.

Agenda utama rapat adalah pengharmonisasian Rancangan Peraturan Walikota Sawahlunto tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Kemenkum Sumbar hadir sebagai upaya strategis untuk memastikan Raperkada ini memenuhi asas legalitas, konsistensi, serta keterpaduan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ini krusial agar Renstra dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik berbasis good governance.

Koordinator Bidang Perancang Kanwil Kemenkum Sumbar, Rivai Putra, menekankan pentingnya proses ini. "Proses harmonisasi dan penyempurnaan Raperkada harus dilakukan secara cermat dan penuh pertimbangan hukum. Setiap peraturan yang diterbitkan hendaknya menjadi landasan yang kuat bagi pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat," ujarnya. Ia berharap Raperkada yang dihasilkan dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan profesional di Kota Sawahlunto.

Rapat harmonisasi berlangsung dinamis, dengan diskusi mendalam dari Tim Perancang PUU (Nurahma Fitri dan Loli Septriningsih) bersama Pemkot Sawahlunto. Tim Kemenkum memastikan bahwa rancangan peraturan walikota tersebut disusun dengan memperhatikan kesinambungan pembangunan berkelanjutan, kepastian hukum, serta aspirasi masyarakat. Kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi dan memastikan Sawahlunto memiliki peraturan daerah yang legal, transparan, dan akuntabel.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Dharmasraya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kanwil Kemenkum Sumbar) kembali memperkuat pengawasan terhadap Notaris. Melalui Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) Kanwil Kemenkum Sumbar melaksanakan Koordinasi Layanan AHU ke Perwakilan Pengda Notaris di Kab. Dharmasraya pada Selasa (16/12).

Dipimpin langsung oleh Kepala Bidang AHU, Febriandi, tim menyambangi Kantor Notaris Sriwijiastuti, yang juga merupakan perwakilan Pengurus Daerah (Pengda) Notaris Kabupaten Dharmasraya. Koordinasi ini terkait kepatuhan Notaris di Kabupaten Dharmasraya mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).

PMPJ kini menjadi instrumen vital bagi para notaris. Melalui prinsip ini, notaris diwajibkan untuk mendalami profil, identitas, hingga pola transaksi para pengguna jasa mereka. Langkah ini diambil bukan untuk mempersulit birokrasi, melainkan sebagai upaya deteksi dini dalam mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

Penerapan PMPJ sendiri mencakup proses identifikasi, verifikasi, hingga pemantauan transaksi yang dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko, mulai dari tingkat sederhana hingga mendalam.

Langkah koordinasi ini dilakukan dengan tujuan mendasar untuk membentengi profesi notaris agar tidak terjebak atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menyamarkan asal-usul kekayaan ilegal.

Selain sebagai bentuk pemenuhan kewajiban hukum yang ketat, penerapan PMPJ diharapkan mampu menjaga integritas layanan AHU di Sumatera Barat secara menyeluruh. Dengan kepatuhan yang tinggi, notaris tidak hanya menjalankan mandat regulasi, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi diri mereka sendiri sekaligus rasa aman bagi masyarakat luas yang menggunakan jasa kenotariatan.

Kanwil Kemenkum Sumbar berharap melalui koordinasi ini, tingkat kepatuhan notaris khususnya di Kabupaten Dharmasraya dapat meningkat secara signifikan. Sebagai tindak lanjut, Bidang AHU akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan PMPJ di lapangan.

Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa pengawasan yang ketat tetap berjalan selaras dengan kelancaran layanan, sehingga tidak ada hambatan administratif yang merugikan masyarakat dalam mendapatkan layanan hukum yang transparan dan akuntabel. (Humas Kemenkum Sumbar)

Padang - Kakanwil Kemenkum Sumbar, Alpius Sarumaha, menghadiri peresmian Pos Bantuan Hukum dan pembukaan Pelatihan Paralegal Serentak Provinsi Bali yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting pada Jumat pagi (12 Desember 2025). Kehadiran beliau menjadi bentuk dukungan terhadap upaya nasional memperluas akses keadilan hingga ke desa dan kelurahan, termasuk pengembangan layanan non-litigasi yang berbasis masyarakat.

Dalam agenda tersebut, pemerintah mengumumkan secara resmi pembentukan 717 Posbankum di seluruh Bali, menjadikannya salah satu provinsi yang telah mencapai 100 persen layanan Posbankum di tingkat desa/kelurahan. Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menegaskan bahwa penguatan Posbankum tidak hanya soal akses layanan hukum, tetapi juga pemanfaatan nilai-nilai budaya setempat seperti Menyama Braya dan Paras Paros Sarpanaya yang mendorong penyelesaian persoalan secara damai dan berkeadilan.

Gubernur Bali, Wayan Koster, turut menekankan bahwa kehadiran Posbankum merupakan terobosan besar dalam layanan publik bidang hukum. Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan menjaga komitmen agar layanan ini berjalan optimal dan mendukung terciptanya masyarakat Bali yang sadar hukum dan sejahtera.

Kepala Kanwil Bali, Eem Nurmanah, melaporkan bahwa ratusan Posbankum tersebut tersebar di sembilan kabupaten/kota, dilengkapi rencana pelatihan 8.680 paralegal secara bertahap. Angkatan pertama akan diikuti 550 peserta secara daring pada 19–23 Desember 2025. Kehadiran Kakanwil Kemenkum Sumbar memperlihatkan dukungan penuh terhadap penguatan akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui pemberdayaan paralegal dan pengembangan Posbankum di setiap daerah.
(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kepala Kanwil Kemenkum Sumbar menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan Upgrading dan Konferensi Daerah Luar Biasa (KONFERDALUB) Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Padang yang berlangsung di Mercure Hotel Padang. Kegiatan yang digelar pada Jumat, 12 Desember 2025 ini mempertemukan Pengurus Wilayah INI Sumatera Barat, Pengurus Daerah INI se-Sumatera Barat, serta para Notaris dari Padang, Pesisir Selatan, hingga Kepulauan Mentawai. 

Acara dibuka dengan registrasi, persembahan tari Pasambahan, doa, serta lantunan Indonesia Raya dan Mars–Hymne INI. Rangkaian sambutan diawali Ketua Panitia, Ketua Pengda INI Padang, dan dilanjutkan dengan arahan Kakanwil. Dalam penyampaiannya, Kakanwil menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bagi INI untuk memperkuat konsolidasi, meningkatkan kompetensi, dan menjaga integritas profesi Notaris di Sumatera Barat.

Kakanwil juga menyoroti pentingnya sinergi antara INI dan Kemenkum Sumbar dalam pelaksanaan pembinaan serta pengawasan oleh MKN dan MPD. Menurutnya, dinamika hukum yang cepat menuntut Notaris semakin profesional, adaptif, dan memastikan layanan hukum yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pembukaan resmi KONFERDALUB ditandai dengan pemukulan gong dan sesi foto bersama. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pleno yang mencakup penyerahan sumbangan, pemilihan presidium, pembacaan tata tertib, laporan pertanggungjawaban, penyampaian visi–misi calon Ketua Pengda, hingga pemilihan Ketua Pengda dan Anggota DKD. Rangkaian acara ditutup dengan pelantikan dan lagu Bagimu Negeri.
(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar