Jakarta - Membawa aspirasi dan kendala dari daerah langsung ke meja pengambil kebijakan di pusat menjadi prioritas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar). Pada Selasa (03/02/2026), Kepala Kantor Wilayah, Dr. Alpius Sarumaha, memimpin langsung timnya menyambangi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) di Jakarta. Langkah ini diambil untuk menuntaskan berbagai persoalan mendesak, mulai dari penataan jumlah notaris yang mulai tidak seimbang hingga perlindungan arsip negara yang terancam rusak.

Dalam pertemuan hangat dengan Sekretaris Ditjen AHU, Andi Yulia Hertaty, Kakanwil memaparkan kondisi "overload" notaris di Kota Padang dan Payakumbuh yang kontras dengan minimnya jumlah notaris di Kepulauan Mentawai. Selain itu, masalah teknis seperti sistem face recognition dan sarana penyimpanan protokol notaris yang rentan banjir di Sumbar turut menjadi bahasan utama. Merespons hal tersebut, pusat kini tengah menyiapkan sistem super app yang lebih terintegrasi untuk memudahkan layanan hukum di masa depan.

Tak hanya soal notaris, titik terang juga muncul bagi anak berkewarganegaraan ganda (ABG) di Sumatera Barat. Direktur Tata Negara, Dulyono, memberikan solusi bagi kasus anak yang terlambat memilih kewarganegaraan hingga usia 23 tahun. Melalui mekanisme penegasan status kewarganegaraan, mereka tetap memiliki peluang menjadi WNI tanpa melalui proses naturalisasi yang panjang, sepanjang persyaratan pelepasan kewarganegaraan asing terpenuhi. Hal ini menjadi napas baru bagi kepastian hukum keluarga perkawinan campur di Sumbar.

Melalui kunjungan ini, Kemenkum Sumbar membawa pulang "peta jalan" yang lebih jelas untuk meningkatkan kualitas pelayanan di wilayah. Kakanwil berkomitmen akan segera mensosialisasikan hasil koordinasi ini kepada para notaris dan masyarakat luas. Sinergi pusat dan daerah ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap layanan administrasi hukum di Sumatera Barat berjalan lebih profesional, transparan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Memiliki sebuah ide bisnis atau karya kreatif adalah langkah awal, namun melindunginya secara hukum adalah langkah krusial. Pada Selasa sore (03/02/2026), suasana di ruang layanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar) tampak hangat saat petugas menerima kedatangan masyarakat yang ingin berkonsultasi mengenai pendaftaran merek dan hak cipta. Layanan tatap muka ini menjadi solusi bagi warga yang ingin memastikan identitas bisnis mereka memiliki payung hukum yang kuat.

Dalam sesi konsultasi tersebut, petugas Bidang Kekayaan Intelektual memberikan bimbingan lengkap mulai dari tata cara penggunaan akun pendaftaran hingga teknik pengecekan status permohonan secara berkala. Hal ini penting agar pemohon tahu betul setiap tahapan yang sedang berjalan, apakah merek mereka sudah masuk tahap pengumuman atau masih dalam pemeriksaan substantif. "Kami ingin masyarakat tidak hanya mendaftar, tapi juga paham prosesnya sampai sertifikat keluar," ujar salah satu petugas layanan.

Selain teknis pendaftaran, petugas juga memberikan masukan berharga terkait pemilihan nama dan logo agar tidak memiliki kemiripan dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya. Konsultasi ini membantu pemohon meminimalisir risiko penolakan permohonan di kemudian hari. Dengan kesabaran, petugas meminta pemohon untuk segera melengkapi dokumen sesuai format agar pendaftaran dapat segera diproses melalui sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Rangkaian layanan yang berakhir pada sore hari ini berjalan dengan tertib dan lancar. Kemenkum Sumbar berkomitmen untuk terus membuka pintu konsultasi selebar-lebarnya bagi pelaku usaha dan kreator di Sumatera Barat. Dengan layanan prima dan transparan, Kemenkum Sumbar optimis ekosistem ekonomi kreatif di Ranah Minang akan semakin sehat dan terlindungi secara hukum.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Mendengarkan alunan lagu saat berbelanja atau bersantap memang menambah kenyamanan, namun ada hak para musisi yang terselip di balik setiap nada tersebut. Pada Selasa (03/02/2026), jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar) turun ke jalan untuk memastikan pelaku usaha di Kota Padang memahami kewajiban mereka. Tim yang dipimpin oleh Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda, Muhammad Farhan, mengunjungi sejumlah titik strategis mulai dari Aciak Mart By Pass, Premier Basko Hotel, RM. Silungkang, hingga Happy Puppy Padang.

Kunjungan ini merupakan langkah nyata sosialisasi terkait Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) tentang kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu secara komersial. Di lapangan, tim menemukan fakta bahwa sebagian pelaku usaha masih awam terkait mekanisme ini. "Banyak yang mengira memutar musik di toko atau hotel itu gratis, padahal ada hak ekonomi pencipta yang harus disalurkan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)," jelas Muhammad Farhan di sela pemantauan.

Tak sekadar menegur, tim Kemenkum Sumbar memberikan panduan praktis kepada para manajer dan pemilik usaha. Mereka diajarkan cara mendaftar dan melakukan pembayaran secara mandiri melalui website resmi www.lmkn.id. Edukasi ini disambut baik oleh para pelaku usaha yang pada dasarnya setuju untuk mendukung kreativitas musisi Indonesia, asalkan prosedur pembayarannya jelas dan transparan.

Komitmen Kemenkum Sumbar tidak berhenti pada kunjungan ini saja. Pemantauan berkala akan terus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan hukum di Sumatera Barat. Dengan menghargai hak cipta, diharapkan ekosistem musik tanah air semakin maju, dan para pengusaha pun bisa menjalankan bisnisnya dengan tenang tanpa bayang-bayang pelanggaran hukum kekayaan intelektual.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Mengejar cita-cita hingga ke negeri orang kini tak lagi dipusingkan oleh urusan dokumen yang berbelit. Pada Senin (02/02/2026), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar) melalui Divisi Pelayanan Hukum kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan prima. Kali ini, tim Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) sukses memfasilitasi pencetakan sertifikat Apostille bagi warga yang tengah bersiap melanjutkan pendidikan ke Korea Selatan.

Proses pencetakan yang berlangsung di Kantor Wilayah ini meliputi dokumen-dokumen vital seperti Terjemahan Ijazah, Akta Kelahiran, hingga Kartu Keluarga. Berkat sistem Apostille, dokumen yang telah dicetak di Kanwil Kemenkum Sumbar kini diakui secara legal di negara tujuan tanpa perlu melalui proses panjang legalisasi di kementerian lain maupun kedutaan. Hal ini menjadi angin segar bagi para pejuang beasiswa dan pelajar di Sumatera Barat.

Pelayanan yang berjalan tertib dan lancar ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Kemenkum Sumbar dalam menghadirkan birokrasi yang lincah dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. "Kami ingin setiap pemohon merasa terbantu dan urusannya cepat selesai. Apostille adalah wujud nyata kehadiran negara untuk mempermudah akses warga ke kancah global," ungkap salah satu petugas layanan di ruang AHU.

Ke depannya, Kemenkum Sumbar akan terus menjaga kualitas layanan ini agar tetap konsisten dan transparan. Dengan kemudahan akses legalisasi dokumen, diharapkan semakin banyak putra-putri terbaik Sumatera Barat yang mampu bersaing di kancah internasional tanpa terkendala masalah administratif di daerah asal.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar