Jakarta - Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar melalui Divisi Pelayanan Hukum melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) terkait penyelenggaraan layanan kewarganegaraan dan badan usaha. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Direktorat Tata Negara dan diterima oleh Analis Hukum Muda, Astria, sebagai bagian dari upaya penyelarasan data serta memperkuat efektivitas pelayanan administrasi hukum di daerah (10/12/2025).

Dalam pembahasan kewarganegaraan, Kanwil menyampaikan tindak lanjut atas permohonan penegasan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Malaysia dan warga negara Indonesia. Koordinasi ini diperlukan untuk memastikan kesesuaian data dan proses, sekaligus menjamin bahwa keputusan yang dihasilkan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Tata Negara menyampaikan bahwa dokumen terkait masih dalam proses penelaahan lebih lanjut.

Pada sesi berikutnya, Kanwil menyampaikan beberapa kendala layanan Badan Usaha di Sumatera Barat, seperti tidak sampainya email konfirmasi kepada pemegang saham dalam proses verifikasi substantif, ketiadaan opsi KBLI tertentu dalam sistem saat pendirian perseroan, serta penolakan salah satu permohonan nama perkumpulan meski menggunakan unsur nama yang serupa dengan permohonan lain yang disetujui. Menanggapi hal tersebut, Tim Ditjen AHU memberikan arahan teknis, antara lain pemeriksaan folder spam, mekanisme alih verifikasi otomatis setelah tujuh hari, pengajuan perbaikan data KBLI secara manual melalui surat, serta opsi pengajuan ulang nama perkumpulan bagi pemohon.

Melalui koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Sumbar menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kualitas layanan administrasi hukum, memastikan setiap kendala mendapatkan solusi, dan memberikan pelayanan kewarganegaraan serta badan usaha yang semakin mudah, cepat, dan akuntabel bagi masyarakat. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Jakarta - Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum serta Penyuluh Hukum melakukan koordinasi ke Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk membahas tindak lanjut pembentukan Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat. Koordinasi berlangsung di Ruang Rapat BPHN dan diterima langsung oleh Kepala BPHN, Min Usihen, didampingi Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Constantinus Kristomo, serta Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional, Rahendro Jati (09/12/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil melaporkan bahwa pembentukan Posbankum di Sumatera Barat telah mencapai 100%. Ia menyampaikan harapan agar peresmian Posbankum dapat dilakukan oleh Menteri Hukum sebagai bentuk penguatan dan legitimasi atas terselenggaranya pelayanan bantuan hukum berbasis masyarakat di seluruh kabupaten/kota. Kepala BPHN memberikan apresiasi atas capaian tersebut dan menegaskan bahwa penguatan Posbankum akan selaras dengan regulasi lintas kementerian yang sedang disiapkan.

Pertemuan juga membahas rencana besar tahun 2026, yaitu pelatihan paralegal secara serentak bagi seluruh anggota Posbankum. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum, memperkuat kompetensi pelayanan, serta memastikan peran paralegal berjalan sesuai tugas dan fungsinya di tingkat desa, kelurahan, dan nagari. Kanwil Kemenkum Sumbar turut didorong untuk mengajak para kepala desa, lurah, dan wali nagari mengikuti Program Jaksa Agung (PJA) sebagai bagian dari peningkatan kapasitas hukum di tingkat lokal.

Melalui koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Sumbar menegaskan komitmennya memperkuat akses bantuan hukum yang merata dan inklusif, serta memastikan keberadaan Posbankum memberi manfaat nyata bagi masyarakat pencari keadilan. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Jakarta - Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar melakukan koordinasi teknis ke Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Jakarta sebagai upaya memperkuat layanan Kenotariatan di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Koordinasi yang berlangsung di kantor Direktorat Perdata Ditjen AHU ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah, Dr. Apius Sarumaha, S.H., M.H., didampingi Kepala Bidang Pelayanan AHU, Febriandi, S.H., M.M., beserta tim. Rombongan diterima oleh Kepala Sub Direktorat Profesi Keperdataan, Dora Hanura, S.E., M.M., M.H. (10 Desember 2025).

Dalam pertemuan tersebut, Tim Kanwil memaparkan perkembangan dan kebutuhan layanan Kenotariatan di daerah, termasuk isu teknis dalam sistem layanan digital Ditjen AHU. Pembahasan juga mencakup peningkatan sinergi pembinaan Notaris, penanganan pengaduan masyarakat, serta optimalisasi tugas jabatan Notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejumlah persoalan yang banyak ditemui di lapangan—seperti penunjukan penerima protokol Notaris pensiun, kerusakan protokol akibat bencana, dan pemblokiran akun Notaris—turut disampaikan untuk mendapatkan solusi langsung dari Ditjen AHU. Perwakilan Ditjen AHU menyambut baik koordinasi ini dan menegaskan dukungan penuh untuk menjaga mutu layanan Kenotariatan yang semakin profesional, terstandar, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan koordinasi ini, Kanwil Kemenkum Sumbar menegaskan komitmennya meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan Kenotariatan, sekaligus memastikan peran Notaris sebagai pejabat umum dapat berjalan tertib, akuntabel, serta selaras dengan kebijakan pemerintah.
(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Jakarta - Kanwil Kemenkum Sumbar melalui Divisi Pelayanan Hukum melaksanakan Koordinasi Strategi Peningkatan Kinerja di Bidang Kekayaan Intelektual (KI) dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Ruang Kerja Sekretaris DJKI, Jakarta pada Rabu, 10 Desember 2025. Pertemuan strategis ini dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti bersama JF Analis KI, JF Penyuluh Hukum, serta pelaksana Divisi Pelayanan Hukum.

Tim Kanwil diterima langsung oleh Sekretaris DJKI, Andrieansjah, yang mendengarkan laporan capaian Kanwil, termasuk peningkatan jumlah permohonan pencatatan KIK sebanyak 206 permohonan, penambahan satu usulan Indikasi Geografis baru, terbitnya dua sertifikat IG, inventarisasi potensi IG varietas kelapa lokal, serta perluasan kerja sama dengan perguruan tinggi. Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti, menyampaikan bahwa koordinasi ini dilakukan untuk memperkuat sinergi dan memastikan kelancaran manajemen program serta kualitas layanan KI di wilayah.

Dalam sesi pembahasan, Kadiv Pelayanan Hukum juga mengemukakan sejumlah kendala yang dihadapi, seperti penurunan permohonan KI akibat perubahan IKU Perguruan Tinggi, kebutuhan pemenuhan data dukung maturitas 2026, kendala aplikasi KIK, pembagian tugas Analis KI, serta isu kesejahteraan jabatan Analis KI. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DJKI menjelaskan bahwa strategi yang dapat dilakukan adalah memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi melalui sistem pembayaran pencatatan hak cipta empat tahap bagi mahasiswa, mendorong keberlanjutan program maturitas, mempercepat penyusunan panduan pembagian tugas Analis KI, serta terus berupaya memperjuangkan peningkatan tunjangan jabatan Analis KI. Beliau juga menyampaikan bahwa server DJKI yang mengalami kendala sedang dalam proses perbaikan oleh tim TI pusat.

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan mutu layanan kekayaan intelektual di Sumatera Barat secara berkelanjutan.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar