Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat, Amrizal bersama Kepala Divisi Administrasi, Ramelan Suprihadi menghadiri langsung Rapat Koordinasi Akselerasi Corporate University Tahun 2024 dengan tema “Pengembangan Kompetensi SDM dalam Rangka Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM.
Kegiatan yang berlangsung dari Rabu (06/11/2024) hingga Jumat (08/11/2024) di Hotel Mercure Batavia, Jakarta tersebut turut dihadiri oleh para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Administrasi Kemenkumham seluruh Indonesia.
Webinar kali ini membahas tata kelola kelembagaan dalam upaya menciptakan SDM yang berkompetensi tinggi, terutama dalam konteks pemerintahan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Hukum, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menekankan pentingnya visi Asta Cita yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mendorong tercapainya supremasi hukum dan kepemimpinan kelas dunia di Indonesia.
"Supremasi hukum adalah prinsip bahwa hukum harus menjadi pedoman tertinggi dalam menyelesaikan segala masalah dan melindungi semua lapisan masyarakat tanpa intervensi," katanya
Ia menjelaskan, BPSDM Hukum dan HAM sebagai lembaga pengembangan SDM di bidang hukum, memiliki peran strategis dalam menciptakan ASN yang tidak hanya unggul dalam keilmuan dan profesionalisme, tetapi juga dapat berkontribusi pada kemajuan sistem hukum nasional. Melalui Corporate University, BPSDM bertujuan untuk mencetak pemimpin masa depan yang memiliki wawasan global, namun tetap berakar pada nilai-nilai lokal, siap menghadapi tantangan global, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.
Pada kesempatan itu, Ia memberikan apresiasi kepada pengukuhan para coach dan mentor, yang dianggap sebagai langkah strategis dalam mempercepat pengembangan kompetensi ASN Kementerian Hukum dan HAM.
"Saya berharap para pionir perubahan, seperti Kepala Kantor Wilayah, Sekretaris Unit Utama, Kepala Pusat, JF Ahli Utama, serta Kepala Divisi, dapat menjadi agen perubahan yang membawa inovasi dan peningkatan kinerja di seluruh unit kerja," tambahnya
Sementara itu, Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Razilu dalam laporannya menyampaikan bahwa pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) bukan hanya bertujuan untuk peningkatan keterampilan individu, tetapi juga sebagai investasi strategis yang akan memperkuat daya saing bangsa di masa depan.
"BPSDM Hukum dan HAM berkomitmen menjadi pionir dalam mencetak ASN yang unggul, kompeten, dan beretika tinggi, yang mampu menjadi pelopor dalam menjunjung supremasi hukum," ujarnya
Ia mengungkapkan, Rakor ini memiliki 3 (tiga) agenda utama yang menjadi fokus kegiatan, antara lain:
- Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 26 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Terintegrasi.
- Penyusunan Rancangan Pedoman Corporate University.
- Penyusunan Draft Keputusan Menteri mengenai Rencana Aksi Pengembangan Kompetensi.
Acara hari pertama dimulai dengan Webinar Nasional yang menghadirkan narasumber utama, Wakil Menteri Hukum, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, bersama pembicara dari berbagai lembaga penting, seperti Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta Sekretaris Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).
Dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi ini, BPSDM Hukum dan HAM berkomitmen untuk terus mendukung reformasi hukum dan birokrasi melalui pengembangan kompetensi SDM yang komprehensif, terintegrasi, dan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif serta berdaya saing tinggi. (Humas Kemenkumham Sumbar)
