Padang – Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Barat menggelar Rapat Persiapan Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI pada Rabu (10/9/2025) pukul 14.00 WIB.

Rapat dipimpin oleh Koordinator Acara dan Tempat, Febriandi, dengan melibatkan tim protokoler, acara, dan perlengkapan. Agenda utama membahas kesiapan teknis, terutama susunan layout tempat kegiatan yang akan digunakan.

Selain itu, ditekankan bahwa kesiapan ruangan harus maksimal agar dapat menunjang kelancaran jalannya acara. Kesiapan tim juga menjadi perhatian penting, khususnya dalam menyiapkan bahan paparan serta jawaban atas berbagai pertanyaan yang mungkin muncul saat kunjungan.

Kanwil Kemenkum Sumbar menegaskan komitmennya untuk terus melakukan koordinasi internal agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, lancar, dan sesuai standar protokoler.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang — Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Barat mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Triwulan III Tahun 2025 yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu (10/9).

Kegiatan ini dibuka resmi oleh Sekretaris Jenderal Kemenkum, Komjen. Pol. Dr. Nico Afinta, S.I.K., S.H., M.H. Dalam arahannya, beliau menyampaikan hasil capaian kinerja unit eselon I dan satuan kerja di lingkungan Kemenkum sebagai bagian dari sistematisasi pengukuran kinerja organisasi.

Sekretaris Jenderal menegaskan sejumlah hal penting yang harus diperhatikan, antara lain komitmen pimpinan dan pegawai dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 2025, percepatan tindak lanjut pengaduan masyarakat, pemenuhan data dukung pada aplikasi ESR KemenpanRB, serta pelaksanaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Pelatihan Teknis Jaminan Fidusia memasuki hari ketiga pada Rabu (10/9/2025) secara virtual melalui Zoom. Kegiatan menghadirkan narasumber dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, serta Universitas Indonesia.

Gusti Wira Susanto (APPI) memaparkan mengenai eksekusi jaminan fidusia, menegaskan bahwa pelaksanaan melalui pengadilan negeri merupakan alternatif jika tidak tercapai kesepakatan antara kreditur dan debitur. Selanjutnya, AKBP Dadi Perdana Putra, S.I.K., M.H. dari Dittipideksus Bareskrim Polri membahas aspek pidana dalam pelaksanaan fidusia, termasuk mekanisme penegakan hukum.

Narasumber berikutnya, Ahmad Budi Cahyono dari Universitas Indonesia, menekankan pentingnya menjaga prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam eksekusi jaminan fidusia. Menurutnya, pelaksanaan eksekusi tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga menjunjung martabat manusia serta menghindari tindakan represif.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha, menghadiri untuk menjadi narasumber dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Padang tentang Pengelolaan Sampah. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 10 September 2025 di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, sebagai bagian dari program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Program (ISWMP) oleh Kementerian Dalam Negeri.

Turut hadir pejabat dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup, Bappenas, serta Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat.

Dalam paparannya, Alpius menyampaikan bahwa penyusunan Raperda harus sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Ia menambahkan, pengharmonisasian regulasi harus diperhatikan dari aspek prosedur, substansi, dan teknik penulisan. Naskah akademik menjadi basis argumentasi, dengan pendekatan tidak hanya yuridis normatif tetapi juga empiris/sosiolegal, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#Kanwil KemenkumSumbar