Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melaksanakan koordinasi dengan Basko Grand Mall Kota Padang, dalam rangka melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap pusat perbelanjaan yang telah mendapatkan “Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual” pada tahun 2024 yang lalu juga penguatan tentang pentingnya melindungi hak mereka serta meminimalisir tindak pidana yang dapat merugikan ekonomi dan inovasi, Selasa (11/03)
Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Sumatera Barat, Faisal Rahman,S.E., S.H., M.H. beserta Tim.
Tim Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Barat dalam rangka melaksanakan Koordinasi ke Basko Grand Mall Kota Padang disambut dan diterima langsung oleh Assistant General Manager (AGM) Ibu Sabrina beserta jajaran .

Tim Management Basko Grand Mall menyambut baik dan mengapresiasi kedatangan Tim Kanwil Kemenkum Sumbar dalam rangka penguatan, pemantauan dan pengawasan terhadap pusat perbelanjaan yang telah diberikan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual” pada tahun 2024 agar pentingnya melindungi hak mereka serta meminimalisir tindak pidana yang dapat merugikan ekonomi dan inovasi.

Tim Kantor Wilayah juga menyampaikan bahwa pentingnya memberikan Sertifikat Kekayaan Intelektual kepada pusat perbelanjaan khususnya pada Grand Basko Mall Kota Padang oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar mereka memiliki pemahaman yang memadai tentang bagaimana melindungi dan memanfaatkan hak kekayaan intelektual mereka secara aktif.
Akan dilakukan secara berkala penguatan, pemantauan dan pengawasan terhadap pusat perbelanjaan Basko Grand Mall Kota Padang yang telah diberikan Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Kanwil Kemenkum Sumatera Barat.(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#KanwilKemenkumSumbar
#LayananHukumMakinMudah

Padang, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bidang Pelayanan AHU beserta jajaran menerima kunjungan Pengwil INI Sumbar Selasa, (11/02).
Pengwil INI Sumbar dalam kunjungan ini dipimpin oleh Pelaksana Jabatan Ketua, yakni Notaris Muhammad Yus, S.H., MKn.Dalam kunjungan ini, Pengurus Pengwil INI Sumbar menyampaikan dalam waktu dekat akan melakukan pembentukan kepengurusan Pengwil yang baru seiring dengan telah ditetapkannya Kepengurusan PP INI oleh Pemerintah melalui Ditjen AHU.

Tim Pengwil INI Sumbar melakukan kunjungan ke Kanwil Kemenkum Sumbar berharap mendapatkan arahan dan bimbingan sehingga organisasi profesi Notaris khususnya di Provinsi Sumatera Barat lebih baik dan solid serta bersama-sama mengembangkan organisasi profesi Notaris ini. Kepala Kantor Wilayah menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan Tim Pengwil INI Sumbar dengan harapan dalam menjalankan tugas dan fungsi Organisasi Profesi bisa menyesuaikan dengan kondisi sekarang serta apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Ditjen AHU dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa dibutuhkan kolaborasi antara Organisasi Profesi Notaris dengan Kanwil Kemenkum Sumbar dalam pembinaan Notaris Kepala Bidang Pelayanan AHU menyampaikan bahwa butuh kekompakan dan saling membantu antara Notaris, sehingga dalam menjalankan jabatannya menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris.(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#KanwilKemenkumSumbar
#LayananHukumMakinMudah

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melaksanakan Rapat Koordinasi langkah-langkah pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum TA 2025, yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (11/03).
Rapat yang dibuka oleh Sekretaris Ditjen Administrasi Hukum Umum, Hantor Situmorang dan diikuti oleh para Kepala Divisi dan Kepala Bidang Pelayanan Hukum serta Kepala BHP Se-Indonesia.

Dalam kesempatan ini Narasumber dari Ditjen administrasi hukum umum, Muhammad Patel menyampaikan beberapa point diantaranya uraian terkait capaian realisasi anggaran tahun 2024, diberitahukan juga bahwa pada capaian IKPA tahun 2024 persatuan kerja khususnya di Sumatera Barat mencapai 100 % sedangkan untuk realisasinya mencapai 98.52 % , serta terdapat kenaikan PNBP sebesar 21,22% dari PNBP tahun 2024.
Pada rapat ini juga dilakukan penandatangan perjanjian peningkatan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran TA 2025 yang terdiri dari 3 (tiga ) aspek yaitu : aspek kualikas perencanaan pelaksanaan anggaran, aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan narsumber tentang efisiensi belanja K/L berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025, penjelasan tentng poin-poin penting terkait penghematan di Ditjen AHU, Kebijakan pengaangaran pada Kanwil dan BHP.

Diharapkan dengan mengikuti kegiatan ini Kanwil Kemenkum Sumbar dapat menambah wawasan untuk menyusun langkah-langkah yang efisien dalam pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum TA 2025. Serta Kanwil Kemenkum Sumbar terus berupaya optimal untuk menaikan jumlah persentase PNBP di wilayah Sumatera Barat.(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#KanwilKemenkumSumbar
#LayananHukumMakinMudah

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Agam tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi yang dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Hendra Kurnia Putra dengan Tim Penyusun dari Perancang yaitu Yeni Nel Ikhwan, Rivai Putra, Boby Musliadi, Iga Oktarina, Febtrina Sari dan Stephani Eka Putri.

Dari pemarkarsa yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Agam yaitu Kepala Badan Pendapatan Daerah, Endrimelson, Kabid Pendapatan Hendra beserta jajaran.

Penyusunan Raperbup ini merupakan pendelegasian dari Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam penyusunan dilakukan dari aspek prosedural, subtansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dari aspek subtansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tentu saja kita akan berbicara mengenai kesesuaian rancangan peraturan bupati dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar