Padang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat menggelar Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap tiga Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Agam. Kegiatan ini berlangsung di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkum Sumbar. (Senin, 11 Agustus 2025)

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Sumbar, Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H., didampingi Plh. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Boby Musliadi, Ketua Tim Kerja Wilayah II, Sherly Kurnia Fitri, serta diikuti oleh Tim Kerja Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Hukum, JFU, dan CPNS Kanwil Kemenkum Sumbar.

Adapun tiga Ranperbup yang dibahas, yaitu:

1. Ranperbup Agam tentang Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah

2. Ranperbup Agam tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerjasama atau Penunjukan Pihak Ketiga dalam Pemungutan Retribusi

3. Ranperbup Agam tentang Pengembangan Sistem Informasi dan Pemungutan Pajak Daerah serta Retribusi Daerah secara Elektronik

Dari Pemerintah Kabupaten Agam, hadir Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kabid Bapenda, Kabag Hukum, serta jajaran terkait.

Dalam sambutannya, Kakanwil Alpius mengapresiasi kepercayaan Pemkab Agam kepada Kanwil Kemenkum Sumbar dalam mengharmonisasikan produk hukum daerah. Ia menegaskan bahwa proses harmonisasi adalah langkah penting untuk menyatukan substansi peraturan agar tidak tumpang tindih dan tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Harmonisasi memastikan setiap regulasi saling bersinergi, tidak bertentangan, dan mampu mendukung tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien,” ujar Alpius.

Pemerintah Kabupaten Agam turut menyampaikan apresiasi atas dukungan teknis yang diberikan oleh Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumbar. Harapannya, hasil harmonisasi ini dapat melahirkan regulasi yang aplikatif, memiliki kepastian hukum, dan mampu menjawab kebutuhan di lapangan, khususnya dalam optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Rapat berjalan lancar dengan diskusi yang konstruktif. Masukan dan koreksi dari peserta akan dituangkan secara tertulis untuk memudahkan penyempurnaan masing-masing draf Ranperbup. Tim Perancang yang terdiri dari Niko, Taufik, Roni, dan Lastme turut memberikan panduan teknis penyusunan regulasi agar sesuai kaidah hukum yang berlaku.

Melalui proses ini, diharapkan terwujud regulasi daerah yang berkualitas, akuntabel, dan mendukung pengelolaan keuangan daerah secara transparan, sekaligus meningkatkan pelayanan publik di bidang pajak dan retribusi. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat menggelar rapat pelaksanaan pengharmonisasian dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Padang Pariaman. Rapat ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom dari Ruang Rapat Bung Hatta Kanwil Kemenkum Sumbar. (Senin, 11 Agustus 2025)

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil, Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H., didampingi Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Boby Musliadi, Subkoordinator Perancang Peraturan Perundang-undangan Rivai Putra, serta diikuti Tim Perancang PUU, Analis Hukum, JFU, dan CPNS Kanwil Kemenkum Sumbar.

Adapun dua Ranperbup yang dibahas, yaitu:

1. Ranperbup Padang Pariaman tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2026  

2. Ranperbup Padang Pariaman tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2026

Dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, hadir Kepala Dinas PMD Dr. Hendri Satira, AP., M.Si., Sekretaris Dinas Nurhayati, S.SIT., MARS, Kabag Hukum beserta jajaran terkait.

Dalam arahannya, Kakanwil Alpius menegaskan pentingnya harmonisasi norma dalam setiap rancangan peraturan, agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan regulasi lain yang relevan. Ia mengapresiasi langkah Pemkab Padang Pariaman yang proaktif menyusun regulasi untuk mendukung pengembangan wilayah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat nagari.

“Alokasi dana nagari adalah instrumen vital bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tata cara pengalokasiannya harus diatur secara cermat, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Alpius.

Pembahasan turut menyoroti pentingnya standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan standar teknis yang ditetapkan peraturan kepala daerah sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan APB Nagari. Harmonisasi dilakukan agar standar belanja dan harga satuan pokok kegiatan mendukung efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaan program pemerintah daerah.

Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumbar yang terdiri dari Andros, Rita, Sari, dan Iga memberikan panduan teknis penyusunan regulasi sesuai kaidah hukum yang berlaku. Berbagai masukan konstruktif dari peserta rapat diakomodir untuk penyempurnaan draf Ranperbup.

Melalui harmonisasi ini, diharapkan penyusunan Ranperbup dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha, melakukan monitoring terhadap berbagai inovasi yang diterapkan di Perpustakaan Hukum Kanwil Kemenkum Sumbar pada Senin, 11 Agustus 2025.

Kegiatan ini bertujuan memastikan pelayanan dan fasilitas perpustakaan terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum bagi pegawai maupun masyarakat.

Kakanwil mengapresiasi upaya pengelola perpustakaan yang telah menghadirkan berbagai pembaruan layanan. Ia juga memberikan pesan agar semangat berinovasi tidak berhenti, sehingga perpustakaan menjadi ruang yang aktif, edukatif, dan bermanfaat.

“Perpustakaan harus menjadi pusat pengetahuan yang hidup. Inovasi harus terus dilakukan agar mampu memberikan manfaat nyata, baik bagi pegawai maupun masyarakat luas,” ujar Alpius Sarumaha.

Dengan dukungan inovasi yang berkelanjutan, diharapkan Perpustakaan Hukum Kanwil Kemenkum Sumbar dapat menjadi rujukan utama literasi hukum di Sumatera Barat. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melaksanakan apel pagi dimulai pukul 08.00 WIB di Hall Kantor Wilayah pada Senin, 11 Agustus 2025. Apel berlangsung dengan tertib dan penuh semangat.

Apel pagi ini dipimpin oleh Mainofri selaku Komandan Apel, sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumater Barat, Alpius Sarumaha, bertindak sebagai Pembina Apel. Dalam amanatnya, Pembina Apel, Alpius Sarumaha mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk senantiasa menjaga kesehatan, mengimbau seluruh pegawai untuk menjaga kerapian diri dan lingkungan kerja guna menciptakan kenyamanan bersama dan mengajak seluruh pegawai untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan donor darah pada tanggal 13 Agustus 2024 yang diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Pengayoman Ke-80.

Selanjutnya beliau mengajak seluruh pegawai untuk menjadikan momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-80 sebagai pengingat untuk terus bersemangat dan berkarya demi masa depan yang lebih baik dan juga beliau mengingatkan untuk menjaga kedisiplinan guna menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas. Di samping itu, setiap pegawai juga harus saling mengingatkan dalam penegakan kedisiplinan.

Terakhir beliau mengingatkan seluruh pegawai untuk segera menyelesaikan target kinerja dan pertanggungjawaban kegiatan.

Apel pagi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen, integritas dan semangat kebersamaan dalam mencapai target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumbar secara maksimal. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar