Padang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat mengikuti pelatihan Penguatan Pemahaman dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) hari kedua, Selasa (21/01/2025).

Pelatihan tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar, Alpius Sarumaha, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti beserta jajaran Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah secara virtual.

Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat wawasan dan pemahaman terkait substansi KI sebagai upaya strategis dalam mendukung inovasi dan pengelolaan aset intelektual secara optimal.

Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Hermansyah Siregar dalam pemaparan materinya memberikan pemahaman dasar dan proses bisnis merek dan indikasi geografis.

Ia menyebutkan bahwa merek memiliki dua ruang lingkup yang meliputi merek dagang dan merek jasa.

Merek dagang disebutnya sebagai merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara Bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara Bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

“Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang,” ujarnya

Selain Hermansyah Siregar, turut diberikan pendalaman materi oleh narasumber Nova Susanti, Analis Hukum Ahli Madya serta Yosano Dwiwanda Saktinegara, Pranata Komputer Ahli Muda yang memberikan materi mengenai Pengenalan Aplikasi Layanan Permohonan Merek dan Indikasi Geografis. (Humas Kemenkum Sumbar)

Padang - Tim Kehumasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat mengikuti kegiatan Penguatan Pengelolaan Media Sosial dari Biro Hukerna pada hari Selasa, 21 Januari 2025 secara daring melalui aplikasi zoom meeting.

Penguatan kehumasan yang terfokus pada pengelolaan media sosial di lingkungan Kementerian Hukum RI. Pemisahan Kementerian yang menuntut lebih fokusnya pemberitaan dan glorifikasi di media sosial dijajaran Kementerian Hukum.

Narasumber pertama, Yunita Mandolang membahas materi mengenai Creating Engaging Content Government Social Media. Materi ini menjelaskan bagaimana Tim Pengelola Kehumasan harus mampu meraih engagement dalam setiap konten yang diposting pada akun media sosial resmi satuan kerjanya.

Yunita mengatakan bahwa konten kreator harus mampu mengenali audiennya agar penyampaian isi konten sesuai dengan minat audien.

“Pahami minat, preferensi, dan masalah utama target audiens kita. Sesuaikan konten dengan kebutuhan dan keinginan mereka”. Ungkap Yunita.

Pada sesi kedua, materi diberikan oleh operator kehumasan khusus sosial media dari Kementerian Hukum. Materi yang disampaikan merupakan materi yang ditunggu-tunggu oleh seluruh Tim Kehumasan di Wilayah dan UPT karena merupakan panduan bagi pengelola media sosial dalam mendesain dan membuat caption.

Selain itu, penggunaan tanda pagar (#) dan tag postingan yang mulai disetarakan di seluruh media sosial resmi Kemenkum.  

Dalam sesi ini cukup banyak interaksi antar pemateri dan pengelola kehumasan dari wilayah dan UPT yang mengikuti. Salah satu pertanyaan dari peserta yaitu bagaimana desain warna yang digunakan dalam postingan infografis di Instagram.

Untuk selanjutnya, konten Instagram pada seluruh akun resmi jajaran Kemenkum di Indonesia akan menggunakan warna dasar mengikuti warna logo pengayoman, yaitu warna putih sebagai warna dasar, biru dan kuning emas sebagai warna kreasi desain dan font.

Tim dari Biro Hukerna akan segera menyurati jajaran Kanwil dan UPT untuk seluruh pegawai agar dapat menyukai, memberikan komentar dan membagikan postingan disetiap akun media sosial resmi Kemenkum RI. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Hendra Kurnia Putra dan Bagian Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat mengikuti Rapat Pembahasan Evaluasi terhadap Dampak Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum Republik Indonesia secara Virtual melalui Aplikasi Zoom bersama 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia, Biro Hukum Provinsi, dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia, Senin (20/01). 

Rapat ini dilaksanakan untuk melihat kemanfaatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di mata masyarakat dan untuk menampung aspirasi dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Biro Hukum dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. (Humas Kementerian Hukum Sumatera Barat)

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat laksanakan rapat evaluasi hasil pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, Senin (20/01/2025). Rapat yang dilaksanakan di Ruang Bung Hatta Kanwil Kemenkum Sumbar ini dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti dan melibatkan pejabat struktural serta jajaran pegawai di Divisi Yankum.

Sebelumnya, Kanwil Kemenkum Sumbar telah berkoordinasi ke Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menindaklanjuti draft Target Kinerja 2025.

“Sebelumnya kita telah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata. Arahan Kakanwil, perlu tindak-lanjut terutama kita mintakan data Desa Wisata yang ada di Sumatera Barat. Nantinya itu dapat kita jadikan pegangan untuk dikoordinasikan dengan DJKI,” katanya

Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai hasil koordinasi dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah X dalam rangka Mendata Jumlah Perguruan Tinggi dan Tenaga Akademik untuk meningkatkan jumlah permohonan kekayaan intelektual di Wilayah Sumatera Barat.

Berdasarkan dari arahan Kadivyankum sebelumnya, bahwa pertemuan beberapa waktu yang lalu perlu dioptimalkan dengan koordinasi lanjutan yang bertujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang berbagai perlindungan bagi civitas academica serta pentingnya perlindungan KI.

Beberapa pelaksanaan koordinasi lain juga turut dibahas tindak-lanjutnya dalam rapat tersebut. Dalam waktu dekat perlu diperoleh informasi terkait kepastian struktur organisasi Pengurus Wilayah INI untuk sesegeranya dapat dilakukan koordinasi bersama Kepala Kantor Wilayah.

Hal ini merujuk pada arahan Kepala Kantor Wilayah bahwa dalam waktu dekat perlu dilakukan pembekalan dan penguatan pada Notaris di Wilayah yang tentunya melibatkan organisasi Notaris.

“Kita juga perlu lakukan koordinasi ke Aparat Penegak Hukum secepatnya, terutama terkait permohonan pemeriksaan Notaris. Kita akan sampaikan bahwa keseragaman penyampaian permohonan pada MKNW seperti dilengkapinya kronologis dan dokumen pendukung oleh Apagum adalah suatu keharusan untuk memudahkan proses pemeriksaan oleh Majelis,” terangnya

Usai pembahasan evaluasi hasil koordinasi satu pekan sebelumnya, jajaran Divisi Pelayanan Hukum turut diminta menyusun rencana pelaksanaan kegiatan baik yang berbasis alokasi anggaran maupun penyusunan prosedur layanan pada Bidang AHU dan KI ke depan. (Humas Kemenkum Sumbar)