Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) menggelar rapat secara virtual zoom dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam mengenai Rancangan Peraturan Bupati Agam Tentang Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung pada Kamis (13/03).

Rapat ini dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Hendra Kurnia Putra dan Koordinator, Sub Koordinator Fungsional Perancang Madya Yeni Nel Ikhwan, Boby Musliadi juga Tim dari Perancang Perundang Undangan dan Analis Hukum.

Rancangan Peraturan Bupati Agam tentang Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Badan Layanan Umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung ini dibahas dalam rapat harmonisasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat.

Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum. Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan pertauran perundang-undangan. Pelayanan yang dimaksud juga termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Hadir dari Pemerintah Kabupaten Agam, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Agam, Hamdi, Direktur RSUD dan jajaran, Biro Hukum Provinsi Sumbar, Bagian Hukum Kabupaten Agam. 

Secara kewenangan, pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung berpedoman pada ketentuan pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga diatur bahwa Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh blud dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Diharapkan dengan adanya fasilitasi harmonisasi ini dapat melahirkan Peraturan Kepala Daerah yang baik dan berkualitas, serasi seimbang dan sesuai kewenangan pemerintah daerah. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum, Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum telah melaksanakan salah satu misi dari Kementerian Hukum, yaitu menyelenggarakan Pelayanan Publik yang berkualitas. Salah satu pelayanan yang bersifat langsung diberikan adalah berupa Pendaftaran dan Pencetakan Legalisasi Apostille, Pendaftaran Perseroan Perorangan, Layanan Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan, Rabu (12/03)

Pada kesempatan ini Kanwil Kemenkum Sumbar melakukan layanan pencetakan Apostille untuk 3 (tiga) orang Pemohon. Dokumen yang diproses diantaranya dokumen transkrip akademik, dokumen ijazah, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Proses pencetakan Apostille berjalan dengan lancar tanpa ada kendala.

Diharapkan dengan tersedianya layanan apostille dan layanan konsultasi badan hukum pada kantor wilayah, dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi serta mempermudah proses legalisasi dokumen. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum

#KanwilKemenkumSumbar

#LayananHukumMakinMudah

Padang - Tim Pemeriksa Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat untuk menyampaikan hasil putusan final terkait pemeriksaan terhadap Notaris di wilayah Sumatera Barat pada Rabu (12/03).

Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dan dihadiri oleh Anggota Majelis Pengawas dan Sekretaris beserta jajaran.

Tim Pemeriksa MPWN Sumbar menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan kepatuhan Notaris terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pemeriksaan ini mencakup evaluasi terhadap praktik kerja Notaris, kepatuhan terhadap kode etik serta tindak lanjut dari laporan masyarakat. MPWN memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme Notaris di Wilayah.

Pada kesempatan ini, Ketua Tim Pemeriksa telah menyepakati putusan, yang nantinya putusan tersebut akan dibacakan dihadapan para pihak dalam waktu yang tidak terlalu lama.

MPWN Sumbar berkomitmen untuk memberikan penilaian yang objektif, akurat dan transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Putusan yang baik akan mencakup beberapa elemen penting yang bertujuan untuk memastikan layanan kepada masyarakat terhadap pengaduan dugaan pelanggaran kode etik oleh Notaris harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh Anggota Tim sepakat agar setiap laporan masyarakat yang masuk kepada MPWN Sumatera Barat dapat segera ditindaklanjuti sehingga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat menerima kunjungan kerja sekaligus konsultasi mengenai Rancangan Peraturan Bupati Solok Tentang Kelas Jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Kunker ini disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha yang didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Hendra Kurnia Putra dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti bertempat di Kanwil Kemenkum Sumbar pada Rabu (12/3). 

Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok ini pada dasarnya telah memenuhi aspek formal dalam penyusunannya, yaitu melaksanakan amanat dari ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Ketentuan Tersebut menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan peraturan tentang kelas jabatan di lingkungannya.

Hadir langsung Asisten I Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, Kabag Organisasi, Bagian Hukum beserta jajaran di Pemda Kab. Solok. Dalam pengharmonisasian untuk harmonisasi dilaksanakan dengan melalui proses yang cepat yang tidak membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaiannya. Selain itu, dalam proses pengharmonisasian diharapkan dapat melibatkan seluruh aspek terkait dalam penyelesaiannya.

“Kita melihat seluruh tahapan sudah jelas tapi paling tidak saat menyusun propemperda itu libatkan perancang daerah dengan adanya SK tim,” sebut Kakanwil.

Diharapkan dengan adanya fasilitasi harmonisasi ini dapat melahirkan Peraturan Kepala Daerah yang berkualitas, serasi, seimbang dan sesuai kewenangan pemerintah daerah. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar