Kemenkum Sumbar Ikuti Profiling dan Bimtek Analis Hukum: Dorong Sinergi dan Peran Strategis

1

Padang — Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar, Alpius Sarumaha, bersama jajaran fungsional Analis Hukum, Perancang PUU, JFU, dan CPNS mengikuti kegiatan Profiling dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Analis Hukum secara virtual dari ruang rapat Imam Bonjol, Rabu (10/09/2025).

Kegiatan ini diinisiasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Hukum, bekerja sama dengan Kemenkum Sulut. Tujuannya adalah memperkuat kapasitas Analis Hukum dalam menjalankan tugas strategis di bidang peraturan perundang-undangan.

2

Dalam sambutannya, Kepala BPHN Min Usihen menekankan bahwa Jabatan Fungsional Analis Hukum (JF AH) terbuka untuk memberikan rekomendasi strategis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, analis hukum di daerah tidak hanya menggarap produk analisis peraturan daerah, tetapi juga melaksanakan fungsi pengawasan dan evaluasi regulasi yang berdampak pada masyarakat.

3

Dari perspektif akademisi, Dani R. Pinasang (Wakil Dekan FH Unsrat) menilai bahwa analis hukum tidak semata teknis, tetapi juga harus menyentuh aspek filosofis dalam pembentukan regulasi. Hal ini ditegaskan pula oleh Plt. Kabid Bina JFAH Dwi Agustine, yang menekankan pentingnya standar kompetensi dan strategi pembinaan karir.

Menutup rangkaian, Arfan Faiz Muhlizi menyampaikan bahwa keberadaan analis hukum merupakan jawaban atas tantangan obesitas regulasi di Indonesia.

4

Melalui kegiatan ini, diharapkan kapasitas dan kemampuan Analis Hukum semakin meningkat untuk mendukung pembangunan hukum di Indonesia. Kanwil Kemenkum Sumbar berkomitmen untuk terus mendukung penguatan kapasitas Analis Hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

 

Kanwil Kemenkum Sumbar Tingkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Konsultasi Yayasan

Template Berita Baru 2

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum, Bidang Administrasi Hukum Umum, Telah melaksanakan Layanan Konsultasi Terkait Yayasan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan publik di bidang Administrasi Hukum Umum. Rabu (10/09)

Kegiatan ini mencakup Layanan Konsultasi Terkait Yayasan. Melalui layanan ini, masyarakat diberikan pendampingan dan penjelasan mengenai prosedur hukum terkait pendirian maupun pengelolaan yayasan.

Seluruh rangkaian Layanan Konsultasi Terkait Yayasan berjalan dengan tertib, lancar, dan tanpa kendala. Pelayanan ini merupakan bentuk komitmen Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Khususnya dalam mendukung kebutuhan Layanan Konsultasi Terkait Yayasan. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Persiapan Teknis Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI Dimatangkan di Kanwil Kemenkum Sumbar

13

Padang – Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Barat menggelar Rapat Persiapan Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI pada Rabu (10/9/2025) pukul 14.00 WIB.

Rapat dipimpin oleh Koordinator Acara dan Tempat, Febriandi, dengan melibatkan tim protokoler, acara, dan perlengkapan. Agenda utama membahas kesiapan teknis, terutama susunan layout tempat kegiatan yang akan digunakan.

14

Selain itu, ditekankan bahwa kesiapan ruangan harus maksimal agar dapat menunjang kelancaran jalannya acara. Kesiapan tim juga menjadi perhatian penting, khususnya dalam menyiapkan bahan paparan serta jawaban atas berbagai pertanyaan yang mungkin muncul saat kunjungan.

15

Kanwil Kemenkum Sumbar menegaskan komitmennya untuk terus melakukan koordinasi internal agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, lancar, dan sesuai standar protokoler.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

 

Rapat Anev Triwulan III Kemenkum: Fokus pada Evaluasi Kinerja & Pembangunan ZI

5

Padang — Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Barat mengikuti Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Kinerja Triwulan III Tahun 2025 yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu (10/9).

6

Kegiatan ini dibuka resmi oleh Sekretaris Jenderal Kemenkum, Komjen. Pol. Dr. Nico Afinta, S.I.K., S.H., M.H. Dalam arahannya, beliau menyampaikan hasil capaian kinerja unit eselon I dan satuan kerja di lingkungan Kemenkum sebagai bagian dari sistematisasi pengukuran kinerja organisasi.

7

Sekretaris Jenderal menegaskan sejumlah hal penting yang harus diperhatikan, antara lain komitmen pimpinan dan pegawai dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 2025, percepatan tindak lanjut pengaduan masyarakat, pemenuhan data dukung pada aplikasi ESR KemenpanRB, serta pelaksanaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

8

Hari Ketiga Pelatihan Teknis Fidusia: APPI, Bareskrim Polri, dan UI Bahas Eksekusi Hingga HAM

9

Padang - Pelatihan Teknis Jaminan Fidusia memasuki hari ketiga pada Rabu (10/9/2025) secara virtual melalui Zoom. Kegiatan menghadirkan narasumber dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, serta Universitas Indonesia.

10

Gusti Wira Susanto (APPI) memaparkan mengenai eksekusi jaminan fidusia, menegaskan bahwa pelaksanaan melalui pengadilan negeri merupakan alternatif jika tidak tercapai kesepakatan antara kreditur dan debitur. Selanjutnya, AKBP Dadi Perdana Putra, S.I.K., M.H. dari Dittipideksus Bareskrim Polri membahas aspek pidana dalam pelaksanaan fidusia, termasuk mekanisme penegakan hukum.

11

12

Narasumber berikutnya, Ahmad Budi Cahyono dari Universitas Indonesia, menekankan pentingnya menjaga prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam eksekusi jaminan fidusia. Menurutnya, pelaksanaan eksekusi tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga menjunjung martabat manusia serta menghindari tindakan represif.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

 

logo besar kuning
 
KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
PikPng.com school icon png 2780725    Jl. S. Parman No 256 Padang, Sumatera Barat  
PikPng.com phone icon png 604605    (0751) 7055471
PikPng.com email png 581646   Email Kehumasan
    kanwilsumbar@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    kanwilsumbar@kemenkum.go.id

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
PROVINSI SUMATERA BARAT


      linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

  Jl. S. Parman No 256 Padang, Sumatera Barat 
 

(0751) 7055471 / (0751) 7055510

  kanwilsumbar@kemenkum.go.id

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkum RI