Padang - Dalam rangka Road to HUT TVRI Sumatera Barat ke-28, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha mengikuti acara rekaman program budaya "Badendang Spesial" bersama para pimpinan instansi vertikal di wilayah Sumatera Barat pada Kamis (17/04). 

Dalam acara tersebut, Kakanwil tampil karismatik membawakan lagu legendaris “Gereja Tua” yang dipopulerkan oleh Panbers. 

Program spesial ini juga dihadiri oleh pimpinan instansi vertikal yakni Kapolda Sumatera Barat, Danrem 032/Wirabraja, Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Sumbar, Kakanwil Ditjen Imigrasi Sumbar, Kepala BKKBN Sumbar,  Kepala Balai Taman Nasional Siberut serta GM Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau. 

Partisipasi Kanwil Kemenkum Sumbar dalam acara TV ini mencerminkan semangat kolaborasi lintas sektor serta mendorong citra positif institusi di mata publik. Melalui momentum HUT TVRI Sumbar ke-28, diharapkan hubungan antar pemerintah, media dan masyarakat semakin erat dan tidak lupa di akhir kegiatan Kakanwil Kemenkum Sumbar mengucapkan Selamat Ulang Tahun Kepada TVRI Sumbar dari Bumi Minangkabau 28 Tahun TVRI berkarya. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera

Sijunjung – Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Barat melaksanakan kunjungan ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sijunjung dalam rangka peningkatan layanan Bidang Administrasi Hukum Umum berupa pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Rabu (16/04).

Tim yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU, Febriandi disambut langsung pleh Kepala Kantor Satpol PP dan Damkar dan jajaran. Dalam kunjungan dan koordinasi ini Tim menyampaikan bahwa Kementerian Hukum memiliki tanggung jawab yang luas dalam mengelola PPNS, mulai dari pengangkatan, pelatihan, hingga evaluasi kinerja PPNS. Dengan peran ini, Kemenkum berupaya untuk memastikan bahwa PPNS dapat berfungsi secara efektif sebagai penegak hukum yang profesional dan berintegritas, serta mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat.

PPNS di Kabupaten Sijunjung yang mengalami setiap perubahan status keaktifan tugas seorang PPNS wajib dilaporkan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum, tambah Febriandi.

Diketahui terdapat 5 (lima) PPNS pada Kabupaten Sijunjung yang terdata dalam pangkalan data AHU, tetapi yang masih aktif sebanyak 1 (satu) orang PPNS yg bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sijunjung. Sedangkan yang lainnya sudah mutasi ke Instansi lain diluar bidang penegakan hukum serta pensiun. Hal ini juga disebakan karena Sekretariat Bersama PPNS Kabupaten Sijunjung belum aktif sehingga kurangnya kordinasi dengan Kementerian Hukum maupun koordinasi dan pengawasan PPNS di Kepolisian.

Pada pertemuan ini, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sangat mengapresiasi kunjungan dan koordinasi dari tim Kantor Wilayah dan juga menyampaikan salah satu kendala terkait PPNS ini yaitu biaya pendidikan yang cukup tinggi menyebabkan Kabupaten Sijunjung khususnya di Satpol PP tidak bisa menambah SDM PPNS. Beliau berharap sinergi antar instansi ini semakin kuat sehingga upaya penegakan hukum berjalan optimal sekaligus menjaga ketertiban masyarakat di Kabupaten Sijunjung. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#AksiNyataSejahtera

#KanwilKemenkumSumbar

Padang – Dalam rangka Penilaian Kompetensi Bagi Jabatan Administrasi/Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, Kantor Wilayah Sumatera Barat ikuti secara virtual yang diadakan oleh Badan Pengembangangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Hasran Sapawi beserta asesi pada Kantor Wilayah Sumatera Barat.

Turut hadir dari Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum Eva Gantini, Sutrisno sebagai Asesor Ahli Utama, Shanti Suzanna sebagai Ketua Tim Penilaian Kompetensi serta para asesor dari BPSDM Hukum.

Dalam sambutannya, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum Eva Gantini menyampaikan Penilaian kompetensi bertujuan untuk memetakan potensi dan kompetensi pegawai sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penempatan, rotasi, promosi, maupun pengembangan karir pegawai.

Pada tahun 2025, pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera terpilih sebagai peserta penilaian kompetensi karena sudah memenuhi persyaratan batas masa berlaku penilaian kompetensi, yaitu selama 3 tahun. Penilaian kompetensi bagi pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat akan dilaksanakan pada tanggal 23-24 April 2025 dengan jumlah peserta 60 orang.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha, menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja sama dari BPSDM Hukum dan berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan penilaian kompetensi bagi pegawai dan mendukung pengimplementasian manajemen talenta dalam pengembangan karir pegawai.

Kegiatan dilanjutkan dengen pemaparan terkait teknis pelaksanaan penilaian kompetensi yang disampaikan oleh Sutrisno selaku Asesor Ahli Utama. Penilaian kompetensi dilakukan dengan metode Assessment Center yang meliputi alat ukur berupa tes potensi, analisa kasus, dan wawancara kompetensi, ucap Sutrisno.

Pada kegiatan Pra Penilaian Kompetensi ini dijelaskan terkait aplikasi tes potensi dan simulasi analisa kasus oleh assesor yang mewakili serta pemilihan dan penetapan asesor untuk setiap asesi berdasarkan spin wheel pusdatin. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#AksiNyataSejahtera

#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melaksanakan rapat Persiapan Kunjungan Dirjen KI ke Sumatera Barat, Kamis (17/04).
Kegiatan berlangsung di Ruang Kepala Kantor Wilayah, dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah, Alpius Sarumaha dan diikuti oleh Kadiv Pelayanan Hukum Lista Widyastuti, Kadiv Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Hendra Kurnia Putra, Kabag TU dan Umum Hasran Sapawi, serta Kabid Pelayanan KI Faisal Rahman.

Dalam arahannya Kakanwil, Alpius Sarumaha menyampaikan pembahasan terkait kunjungan Dirjen KI serta menjelaskan peran Kemenkum dalam perlindungan Indikasi Geografis di Sumatera Barat melalui kegiatan kujungan Dirjen KI yang rencananya akan diadakan pada tanggal 28 s.d 30 April 2025. "Perlu dipersiapkan yang matang untuk menggelar acara ini, sehingga koodinasi awal sangat perlu, baik dengan cara bersurat maupun komunikasi via telepon dengan perangkat daerah terkait dan lokasi yang akan dikunjungi" ungkap Alpius.

Pada rapat juga dilakukan pembagian tugas dan penanggungjawab pada sesi kunjungan untuk memastikan kesiapan lokasi, memastikan jumlah petugas yang akan mendampingi Dirjen KI, serta membuat rincian kebutuhan baik terkait teknis, administrasi maupun fasilitas pendukung.
Slenjutnya akan dilakukan komunikasi dengan tim dari DJKI yang akan berkunjung ke Sumatera Barat untuk memastikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai hasil rapat. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#CapaianKemenkum