Padang - Kegiatan ini dilaksanakan tepatnya secara zoom virtual dihadiri dan dipimpin oleh Plh Kepala Divisi Peraturan Perundang Undangan Dan Pembinaan Hukum Boby Musliadi ,Sub Koordinator Bidang Perancang Madya Rivai Putra Dan Sherly Kurnia Fitri Beserta Tim Perancang Perundang Undangan , Analis Hukum JFU dan CPNS Pada Kanwil Kemenkum Sumbar.(Jumat, 18 Juli 2025)

Agenda dalam kegiatan ini adalah Rapat Pengharmonisasian
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029
4. Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan Tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Solok Selatan

Yang hadir pada rapat ini dari Provinsi Sumatera Barat, Biro Hukum Setda, Biro Organisasi Setda, dari Kabupaten Pesisir Selatan, Asisten Administrasi Umum, Emirda Ziswati, Kabag Hukum beserta Jajaran, dari Kabupaten Solok, Sekretaris Daerah, Ka Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan, Kabag Hukum beserta jajaran, dari Kabupaten Solok Selatan, Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan SDM, Novirman, Sekretaris Daerah, Kabag Hukum beserta jajaran.

Rapat pengharmonisasian ini bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan produk hukum daerah yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rapat dibuka oleh Plh. Kepala Divisi peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum, Boby Musliadi beserta Ketua tim dan jajaran tim harmonisasi perancang peraturan perundang-undangan. Dalam penyampaiannya Boby memberi atensi dan apresiasi terhadap kepercayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan kepada Kanwil Kemenkum Sumbar untuk mengharmonisasikan produk hukum daerah yang akan dibahas.

Pejabat pemerintah dari kota kabupaten tersebut memberikan apresiasi yang tinggi kepada tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumbar atas bantuan yang diberikan dalam proses harmonisasi rancangan produk hukum daerah harapannya dengan dilaksanakannya kegiatan ini produk hukum yang dihasilkan dapat lebih aplikatif dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta mampu menjawab kebutuhan di lapangan.

Harmonisasi Ini bukan sekedar prosedur administratif melainkan langkah strategis untuk memastikan setiap kebijakan daerah memiliki landasan hukum yang kuat serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Rapat dan berbagai diskusi berjalan dengan baik berbagai masukan dan saran yang diberikan oleh para peserta, Kanwil Kemenkum Sumbar melalui Tim perancang peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Pak Taufiq, Pak Niko, Pak Ririd,Pak Fitra, Bu Nurahma, Bu Rita, Bu Sari, Bu Loli, memberikan panduan teknis terkait pengharmonisasian dan penulisan regulasi agar sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh rancangan peraturan dapat ditetapkan sesuai prosedur serta menjadi landasan hukum yang kuat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, kegiatan harmonisasi ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum dalam memastikan produk hukum daerah memenuhi standar normatif sistematis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang – Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti, mengikuti secara virtual kegiatan Pra Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural serta Potensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Kementerian Hukum. (Jumat, 18 Juli 2025)

Kegiatan yang diselenggarakan melalui Zoom Meeting ini dibuka oleh Lita Regiana selaku Ketua Tim Penilaian Kompetensi. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa penilaian ini bertujuan untuk pemetaan jabatan dalam rangka manajemen talenta di lingkungan Kementerian Hukum, dengan pelaksanaan asesmen secara langsung dijadwalkan pada 25–26 Juli 2025 di BPSDM Hukum, dan akan diikuti oleh 58 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman, dalam arahannya menekankan pentingnya persiapan para asesi, termasuk menjaga kesehatan, melengkapi berkas persyaratan, dan mengikuti rangkaian kegiatan secara optimal. Ia juga menjelaskan bahwa akan ada penyesuaian jadwal pelaksanaan mengingat terdapat kegiatan lain yang beririsan, seperti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II dan kunjungan kerja Komisi III DPR RI.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Fajar Sulaeman Taman, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai bagian dari upaya penguatan manajemen talenta untuk mencetak SDM yang unggul dan kompeten.

Selanjutnya, Nuni Suryani selaku Asesor SDM Aparatur Ahli Utama sekaligus Pengendali Mutu Kegiatan, memaparkan teknis pelaksanaan asesmen yang akan menggunakan metode Assessment Center, terdiri dari tes potensi, analisa kasus, Leaderless Group Discussion (LGD), dan wawancara kompetensi.

Ilham Awaluddin dan Ghilman Hizbul Islam Zen, sebagai asesor dari BPSDM Hukum, turut menjelaskan alur penggunaan aplikasi asesmen serta simulasi teknis pelaksanaan LGD dan analisa kasus.

Kegiatan ditutup dengan penetapan asesor untuk masing-masing peserta melalui mekanisme spin wheel yang difasilitasi oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemenkum.(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kegiatan ini dilaksanakan tepatnya secara zoom virtual dihadiri dan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang Undangan Dan Pembinaan Hukum, Hendra Kurnia Putra Didampingi Plh Kepala Divisi Peraturan Perundang Undangan Dan Pembinaan Hukum Boby Musliadi, Sub Koordinator Bidang Perancang Madya Sherly Kurnia Fitri beserta Tim Perancang Perundang Undangan, Analis Hukum JFU dan CPNS Kanwil Kemenkum Sumbar. (Jumat 18 Juli 2025)

Agenda dalam kegiatan ini adalah Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Agam Tentang Perubahan RKPD 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Tentang RPJMD 2025 - 2029. Yang hadir pada rapat ini dari Provinsi Sumatera Barat, Bappeda, Inspektorat, Biro Hukum Setda, Biro Pemerintahan Setda, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, Kepala Bappeda Rahmad Lasmono, Kabid Bappeda, Kabag Hukum beserta jajaran pemerintahan Kabupaten Agam.

Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hendra Kurnia Putra. Dalam sambutannya, menyampaikan pentingnya sinergi antarlembaga dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Forum ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi serta menilai kesesuaian substansi ranperda terhadap norma hukum yang berlaku. Tujuannya tentu agar peraturan yang dihasilkan memiliki kepastian hukum, serta efektif dalam pelaksanaannya.

Harmonisasi ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan langkah strategis untuk memastikan setiap kebijakan daerah memiliki landasan hukum yang kuat, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, serta berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Hendra.

RPJMD 2025–2029 akan menjadi panduan strategis pembangunan Balangan lima tahun ke depan, menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam kebijakan dan program yang terukur serta akuntabel. RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman pada RKP dan program strategis nasional dan provinsi.

Pembahasan berlangsung secara konstruktif dan partisipatif. Diskusi berjalan lancar, dengan Tim PUU yaitu Eka dan Zhauri, mencerminkan komitmen semua pihak dalam menyempurnakan substansi peraturan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas, tepat sasaran, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang baik.(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-80, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat menggelar kegiatan jalan santai pada Jumat pagi, (18/7). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran kantor wilayah sebagai bentuk semangat kebersamaan dan menjaga kesehatan.

Jalan santai dimulai pukul 07.00 WIB dan dilepas secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah, Alpius Sarumaha, yang turut didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti. Sebelum kegiatan dimulai, Alpius menyampaikan bahwa jalan santai ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan yang diselenggarakan dalam memperingati Hari Pengayoman ke-80.

Dalam sambutannya, beliau juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan tubuh melalui aktivitas fisik sederhana seperti jalan santai. Selain bermanfaat untuk kebugaran, kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat tali silaturahmi dan kekompakan antar pegawai di lingkungan kantor wilayah.

Kegiatan berlangsung dengan penuh antusias dan semangat, mencerminkan semangat Pengayoman yang terus hidup dan tumbuh di tengah keluarga besar Kemenkum Sumatera Barat. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar