Padang - Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan meningkatkan efektifitas kinerja, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melaksanakan rapat evaluasi kerja layanan Administrasi Hukum Umum.

Rapat yang dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum tersebut dilaksanakan di ruang rapat Bung Hatta Kanwil Kemenkum Sumbar diikuti oleh Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, Penyuluh Hukum diperbantukan di Bidang Pelayanan AHU, serta jajaran Bidang Pelayanan AHU.

Dalam penyampaian pembukaan rapat, Senin (17/03), diterangkan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Lista Widyastuti menyampaikan kepada Kepala Bidang Pelayanan AHU dan seluruh jajaran bidang AHU untuk Atensi pimpinan Kegiatan dibuat realtime Ini bukan untuk Kepala Divisi melainkan untuk organisasi, untuk saling berbagi tugas pada saat kegiatan, jangan ada perselisihan dan serta jalin kerjasama yang baik, untuk saling berbagi tugas pada saat kegiatan, jangan ada perselisihan dan serta jalin kerjasama yang baik dan yang terakhir terkait perintah yang diberikan oleh atasan untuk lebih cepat merespon atas perintah atau informasi yang diberikan.

Dalam rapat ini Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum menyampaikan terkait dengan arsip fidusia yang akan dimusnahkan. Terkait berkas fidusia di Rupbasan, Rata-rata dokumen sudah 10 tahun ke atas, bisa dimusnahkan. Pihak Rupbasan minta dipindahkan, nantinya akan ada syarat administrasi untuk disampaikan ke Bagian Perdata Administrasi Hukum Umum pusat untuk pemusnahan dan penelusurannya mana saja nanti akan ada bantuan dari arsiparis.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum memberikan arahan kepada Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum untuk menyurati Bagian Perdata Administrasi Hukum Umum pusat terkait pemusnahan dan minta saran terkait dengan arsip yang belum didigitalisasi.(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Dalam rangka menjalin silaturahmi dan sinergi antar instansi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Barat, Dewi Nofyenti pada Senin (17/03). 

Kunjungan ini turut membahas kolaborasi terkait rancangan Peraturan Daerah yang berperspektif Hak Asasi Manusia. Kakanwil KemenHAM juga berdiskusi perihal pemakaian Sarana dan Prasarana berupa ruangan kerja dan Barang Milik Negara. 

Kakanwil Kemenkum Sumbar Alpius mengucapkan selamat kepada Kakanwil KemenHAM Sumbar yang baru dilantik dan mengungkapkan pentingnya kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai tantangan yang ada serta diharapkan dapat mempercepat proses reformasi birokrasi yang tengah berjalan. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) menggelar Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ke Tiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 secara serentak pada Senin (17/03).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha membuka secara langsung rapat Harmonisasi yang didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Hendra Kurnia Putra dan Koordinator, Sub Koordinator Fungsional Perancang Madya Yeni Nel Ikhwan, Rivai, Boby Musliadi juga Tim dari Perancang Perundang Undangan dan Analis Hukum beserta dari Pejabat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat. 

Kegiatan ini berlangsung lancar dan pelaksanaannya dengan baik, dimana kita ketahui Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan perundang-undangn yang berada pada hierarki yang lebih rendah mesti menjabarkan hal teknis, mengakomodir kebutuhan yang ada dan menjadi solusi atas permasalahan yang ditemukan selama ini.

Dalam Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah dipastikan bahwa rancangan peraturan perundang-undangan tersebut terdapat kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan dan putusan pengadilan.

Peraturan Kepala Daerah mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.

Untuk memberikan pedoman bagi Daerah, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 00.2.1.6/1876/OTDA tertanggal 13 Maret 2025 perihal Percepatan Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Dalam SE tersebut juga diberikan format Rancangan Peraturan Gubernur/ Bupati/ Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025.

Dalam Peraturan Kepala Daerah ini perlu dipastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, terutama menyangkut siapa yang berhak menerima tunjangan hari raya, apa saja komponen yang diterima, apa yang kondisi yang menjadikan tidak berhak menerima, kapan diterima dan bagaimana mekanisme pembayarannya. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Hendra Kurnia Putra dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti menjadi peserta pada Pelatihan Penguatan Substansi Pelayanan Hukum, Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2025. 

Pelatihan yang diselenggarakan dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) melalui platform Zoom Meeting ini dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani pada Senin (17/03). 

Ka BPSDM mengungkapkan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang hukum dan merupakan tindak lanjut atas penyesuaian organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum. 

"Kami berharap materi-materi yang nanti akan disampaikan mampu untuk mendorong Kantor Wilayah melakukan rencana aksi sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana aksi yang nanti akan disusun akan mewakili dari 5 Unit Kerja Eselon I dimaksud," terang Suwardani.

Suwardani juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh dan tidak ragu untuk mengajukan pertanyaan, mendalami materi dan menjadikan forum ini sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas diri. 

Pelatihan ini merupakan bagian dari program peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang diinisiasi oleh BPSDM Kemenkum untuk memastikan implementasi kebijakan hukum yang lebih efektif dan profesional dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pelayanan hukum.

Pelatihan ini diikuti oleh seluruh pejabat Pimpinan Tinggi di Kantor Wilayah Kemenkum dari seluruh Kantor Wilayah di Indonesia dan akan berlangsung dari tanggal 17 Maret 2025 dan direncanakan berakhir pada tanggal 10 April 2025.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan peningkatan kualitas pelayanan hukum di lingkungan Kementerian Hukum dapat semakin optimal, selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan regulasi di tingkat nasional. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar