Padang - Sekretaris Dewan Kota Bukittinggi melakukan koordinasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat terkait optimalisasi pengisian aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta pelaporan E-Report JDIH. Koordinasi ini dipimpin oleh Kabag Persidangan dan Perundang-undangan, Yudi Andry, bersama Operator JDIH DPRD Kota Bukittinggi, Rudi, selaku penanggung jawab JDIH DPRD. Kegiatan diterima langsung oleh Ketua Tim Pokja JDIH Kanwil Kemenkum Sumbar, Hendri Niko, bersama Rahayu Maifirda.
Padang, 16 September 2025.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas kendala teknis yang selama ini menghambat pelaporan E-Report DPRD Kota Bukittinggi. Meski telah aktif sebagai anggota JDIH, DPRD Kota Bukittinggi memang belum melakukan pelaporan secara berkala melalui sistem E-Report. Melalui koordinasi ini, hambatan tersebut dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan bersama.

Tim Pokja JDIH Kanwil Kemenkum Sumbar berharap agar DPRD Kota Bukittinggi secara konsisten melaksanakan pengisian pelaporan E-Report baik semesteran maupun tahunan. Hal ini penting untuk memastikan keterpaduan data, transparansi informasi, serta mendukung peran JDIH sebagai sarana dokumentasi hukum yang akuntabel dan dapat diakses publik.

Dengan adanya sinergi ini, diharapkan pengelolaan JDIH DPRD Kota Bukittinggi semakin optimal, sekaligus memperkuat peran kelembagaan JDIH sebagai pilar utama keterbukaan informasi hukum di daerah.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Masyarakat kini semakin mudah mengurus dokumen internasionalnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat menghadirkan layanan pencetakan Apostille melalui Divisi Pelayanan Hukum, Bidang Administrasi Hukum Umum. Layanan ini menjadi bukti nyata komitmen Kanwil dalam memberikan kemudahan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan dokumen sah untuk keperluan di luar negeri, Selasa (16/09).

Pada kesempatan tersebut, layanan pencetakan Apostille digunakan untuk keperluan beasiswa. Adapun dokumen yang dicetak meliputi Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Penghasilan, Surat Keterangan Properti, dan Surat Keterangan Tidak Berpenghasilan.

Seluruh rangkaian layanan berjalan dengan tertib, lancar, dan tanpa kendala. Pelayanan ini menunjukkan keseriusan Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat dalam menghadirkan pelayanan prima bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung kebutuhan layanan pencetakan Apostille.

Sebagai tindak lanjut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi guna memastikan kualitas layanan Apostille berjalan secara optimal serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan cepat, mudah, dan transparan. (Humas Kemenkum Sumbar)

“Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak

#KementerianHukum

#SetahunBerdampak

#LayananHukumMakinMudah

#KanwilKemenkumSumbar

Padang- Kegiatan ini dilaksanakan secara zoom virtual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, dihadiri dan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan , Hendra Kurnia Putra, didampingi oleh Ketua Tim Kerja Wilayah II Sherly Kurnia Fitri beserta Tim Perancang PUU pada Kanwil Kemenkum Sumbar, Selasa 16 /09/2025

Agenda kegiatan pada rapat ini adalah Rapat pelaksanaan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat Tentang :
1. Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat Tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 - 2029
2. Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat Tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2025

Kegiatan Rapat ini yang di hadiri oleh, Asisten Administrasi Umum , Bapak Rafan, Kepala Badan BKAD, Plt Kaban Bappelitbangda, Plt Kadis PUPR, Plt Dinas Kesehatan, beserta jajaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat , Buk Yulianti, BPPW Provinsi , Buk Suryanti ( CFI ) Sumatera Barat

Dalam rapat tersebut Regulasi mengamanatkan bahwa belanja daerah harus berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bupati ini nantinya akan berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat.

Standar Harga Belanja Daerah yang ditetapkan akan menjadi batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

Rapat ini bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan peraturan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mampu memberikan panduan teknis yang jelas dalam pengelolaan anggaran daerah, Dalam rapat tersebut dibahas terkait dengan menekankan pentingnya Standar Satuan Harga (SSH) sebagai acuan penyusunan APBD.

Roadmap Sanitasi memiliki nilai strategis dalam mendukung target pembangunan nasional, khususnya Sustainable Development Goals (SDGs). “Sanitasi merupakan layanan dasar yang berpengaruh besar terhadap kesehatan masyarakat, daya saing daerah, dan keberlanjutan lingkungan. Ranperbup ini akan menjadi pedoman dalam penyelesaian persoalan sanitasi.

Harmonisasi juga dilakukan agar standar belanja dan harga satuan pokok kegiatan dapat mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. keberadaan standar belanja dan harga satuan pokok yang terukur dan jelas sangat penting sebagai dasar penyusunan anggaran yang realistis dan akuntabel.

Rapat berjalan dengan baik berbagai masukan dan saran yang diberikan oleh para peserta, Kanwil Kemenkum Sumbar melalui Tim Perancang PUU yang terdiri dari, Pak Ikhlas , Pak Taufiq , Bu Lastme, Bu Eka , memberikan panduan teknis terkait pengharmonisasian dan penulisan regulasi agar sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

Melalui proses harmonisasi ini, diharapkan Ranperbup Tentang Strategi Sanitasi Tahun 2025 - 2029 Dan Standar Harga Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2025 dapat menjadi produk hukum yang solid dan implementatif.

Sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan terbaru dan perbaikan substansi maupun teknis penulisan menjadi kunci. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pasaman Barat dapat berjalan secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#SetahunBerdampak

#KanwilKemenkumSumbar

Padang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan produk hukum yang berkualitas dengan menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui platform Zoom dan terpusat di Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar, Senin (15/09).

Rapat dipimpin oleh Plh. Kepala Divisi Divisi Peraturan Perundang Undangan Dan Pembinaan Hukum, Boby Musliadi, didampingi oleh Subkoordinator Bidang Perancang, Rivai Putra, Ketua Tim Kerja Wilayah II, Sherly Kurnia Fitri, serta diikuti oleh tim perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum, dan JFU.

Adapun agenda harmonisasi kali ini membahas sejumlah rancangan peraturan daerah, yaitu Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah; Rancangan Peraturan Wali Kota Solok tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; 25 (dua puluh lima) Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Rapat harmonisasi ini turut dihadiri oleh para Pejabat Eselon II, Kepala Dinas, OPD terkait, serta Kepala Bagian Hukum dan jajaran dari Pemerintah Daerah Kota Padang, Kota Solok, dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam sambutannya, Plh. Plh. Kepala Divisi Divisi Peraturan Perundang Undangan Dan Pembinaan Hukum, Boby Musliadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Kanwil Kemenkum Sumbar dalam mengharmonisasikan rancangan produk hukum daerah.

“Harmonisasi bukan sekadar prosedur administratif, namun merupakan instrumen penting dalam menjamin proses pembentukan produk hukum yang taat asas, memiliki kepastian hukum, serta menghasilkan regulasi yang berkualitas, tepat guna, dan aplikatif,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa pengharmonisasian adalah bagian integral dari pembinaan regulasi daerah agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pelaksanaan pemerintahan yang efektif.

Diskusi dalam rapat berlangsung dinamis dan konstruktif, dengan berbagai masukan yang membangun dari peserta. Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sumbar yang terdiri dari Novendra, Eko, Nurahma, Rita, Niko, Vico, Taufiq, Ririd, Eka, Iga, Hayati, Zhauri, dan Loli, memberikan arahan teknis terkait penyesuaian redaksional dan substansi agar sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

Para perwakilan dari pemerintah daerah yang hadir juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan pendampingan yang diberikan oleh tim Kanwil. Diharapkan hasil dari proses harmonisasi ini akan menghasilkan regulasi yang lebih aplikatif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumatera Barat menegaskan kembali perannya sebagai mitra strategis dalam proses pembentukan hukum di daerah. Sinergi yang dibangun bersama pemerintah daerah merupakan wujud nyata dalam mewujudkan regulasi yang memenuhi standar normatif, sistematis, dan dapat diimplementasikan secara efektif.

"Kami berharap seluruh rancangan yang telah dibahas dapat segera ditetapkan sesuai prosedur dan menjadi landasan hukum yang kuat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah," tutup Boby Musliadi. (Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak

#KementerianHukum

#SetahunBerdampak

#LayananHukumMakinMudah

#KanwilKemenkumSumbar