Padang - Kantor Wilayah memberikan pelayanan pencetakan sertifikat apostille terhadap 1 (satu) orang pemohon dari dokumen Ijazah, Akta 4, Transkrip Nilai, Akta Kelahiran, Kutipan Akta Kelahiran, Terjemahan Akta Kelahiran, Terjemahan Ijazah dan Terjemahan Akta 4 untuk kepentingan mengikuti Program Keahlian "Haus Bildung" di Negara Jerman, Rabu (30/04).

Haus Bildung berasal dari bahasa Jerman yang bisa diartikan secara bebas sebagai "Pendidikan Rumah atau Rumah Pendidikan". Kepentingan pemohon melakukan pengurusan pencetakan Apostille untuk mengikuti program Haus Bildung bertujuan sebagai tenaga pengajar pada Pusat pendidikan atau Institusi yang menyediakan berbagai pelatihan dan kursus untuk masyarakat umum yang ada pada negara tersebut, dengan tujuan negara membuka akses seluas mungkin untuk masyarakat nya dari berbagai latar belakang agar bisa terus belajar dan berkembang.

Sedangkan Pelayanan AHU lainnya yaitu pengambilan berkas Berita Acara Sumpah atau Janji Jabatan Notaris yang pelantikan nya telah dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025 sebanyak 5 berkas dari sisa pengambilan berkas sebelum nya.

Pelayanan publik yang berkualitas dalam proses pencetakan apostille diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, yaitu cepat, efisien, transparan, dan bebas dari pungutan liar. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat mengikuti Zoom Meeting Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi. Kegiatan diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi P3H, Jajaran Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum serta Para Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Rabu (30/04).

Dalam paparannya, Direktur Badan Usaha Direktorat Jenderal AHU, Andi Taleting Langi menjabarkan poin-poin penting terkait Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sesuai dengan Instrusi Presiden Republik Indonesia arah kebijakannya adalah pemberdayaan masyarakat dengan ini pendirian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Pendirian KDMP tersebut mempunyai target 80.000 sampai dengan akhir tahun 2025, Sebagai tindak lanjut dari Instrusi Presiden RI tersebut, Kementerian Hukum RI mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum yakni Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 dan mencabut Permenkumham sebelumnya Nomor 14 Tahun 2019 salah satunya untuk mengakomodir percepatan pembukaan koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Tata cara pembentukan KDMP yakni dengan melaksanakan Sosialisasi & Persiapan, Rapat Pendirian & Pengesahan Badan Hukum dan Pendataan Koperasi.

Direktur Tekhnologi Sugito, S.T, menjelaskan tatacara pendaftaran/Pengesahan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) pada AHU online dengan cara menampilkan video simulasi pengesahan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) supaya para notaris bisa mengerti dan paham bagaimana tata cara pengesahan KDMP;

Khusus Pengesahan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) punya panduan yang harus diikuti, untuk pendirian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) jumlah anggota harus 500 orang jika kurang dari 500 orang bisa digabungkan dengan desa lain supaya mencukupi, Surat Edaran Nomor 1 tahun 2025 dari Kementerian Koperasi, pendirian Koperasi ini akan dimulai pada bulan Juni 2025, Peluncuran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ini akan dilaksanakan pada 12 Juli 2025 karena pada tanggal tersebut juga merupakan Hari Koperasi, jika pada saat Pengesahan nama, jika namanya tidak diterima jangan dipaksakan, pada saat ini database untuk pengesahan koperasi masih dikunci dan belum bisa diakses, didalam Pendirian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ada kendala dalam SABH Kementerian Hukum RI dalam hal ini Direktorat Administrasi Hukum Umum membuka ruang untuk non elektronik

Hal ini juga sudah di tuangkan di daam Permenkumham Nomor 13 Tahun 2025, terkait PNBP Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak ada PNBP dan terkait Pemilik Manfaat (BO) pendirian koperasi menerima keuntungan 25% akan dilaporkan pemilik manfaatnya oleh pengurus koperasi yang sudah dibentuk dalam mustawarah bersama. (Humas Kemenkum Sumbar)

Lima Puluh Kota - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI melanjutkan kunjungan kerja di Sumatera Barat dengan melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota membahas terkait perlindungan UMKM dan sumbar daya gambir di daerah pada Selasa (29/04).

Kunjungan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu yang didampingi Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi, Yasmon dan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Hermansyah Siregar ini diterima langsung oleh Bupati Lima Puluh Kota, Safni didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten dan perangkat OPD terkait, serta perwakilan MPIG.

Dirjen KI Razilu mendorong perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), khususnya pendaftaran Indikasi Geografis (IG) untuk produk Gambir dan Anyaman Mansiang, serta Songket Halaban. 

Menurut Razilu, kualitas Gambir terbaik berasal dari Lima Puluh Kota, namun petaninya masih belum berdaya dalam rantai pasar global.

"Kekayaan Intelektual sebagai aset ekonomi harus bisa langsung dirasakan manfaatnya. IndiGeo dan Merek dapat memproteksi produk lokal seperti Gambir, Songket Halaban dan Anyaman Mansiang, serta mendapatkan tempat di pasar global, sekaligus memperkuat identitas daerah," ujar Razilu. 

Terkait pendaftaran Gambir sebagai IndiGeo masih terhalang dengan kelengkapan uji labor dan masih memakan waktu yang lama. Sebagai solusi, diharapkan dapat agar bisa didaftar merek kolektif yang dapat digunakan sementara oleh para pengusaha gambir Lima Puluh Kota.

Razilu bertolak untuk memenuhi agenda memberikan Kuliah Umum pada siswa-siswi Insan Cendekia Boarding School (ICBS) Harau Payakumbuh. Di hadapan siswa-siswi yang memenuhi Aula Komplek ICBS Harau Payakumbuh, Dirjen KI didampingi Kakanwil Kemenkum Sumbar yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum Lista Widyastuti.

Dalam Kuliah Umum ini Dirjen KI menjelaskan mengenai ruang lingkup Kekayaan Intelektual, Definisi dari tiap jenis KI dengan bahasa yang mudah dimengerti para siswa serta tantangan dan peluang KI di era digital.

Dirjen KI menekankan pentingnya kejujuran dalam menghasilkan, mengklaim, dan mendaftarkan suatu Kekayaan Intelektual bagi para siswa-siswi. Seperti misalnya menghasilkan sebuah cipta karya ilmiah, perlu jujur dalam mencantumkan sumber dari bagian yang dikutip dalam muatan karya. Kejujuran diperlukan dalam menjaga integritas dari pemilik hak agar dapat terhindar dari sengketa KI di kemudian hari.

Dirjen KI turut memperkenalkan peran DJKI Kemenkum RI, yang dilaksanakan tugas dan fungsinya oleh Kanwil Kemenkum Sumbar di tataran wilayah. Kegiatan juga diisi dengan pemberian kuis pada siswa-siswi dan tiap pertanyaan dapat dijawab dengan baik oleh seluruh peserta Kuliah Umum. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera

Payakumbuh - Kunjungan kerja Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu di Sumatera Barat berlanjut dengan melihat langsung Sentra IKM Rendang Kota Payakumbuh, tempat dimana para produsen rendang Kota Payakumbuh yang tergabung kedalam Koperasi Sentra Payo membuat rendang dengan kualitas terbaik pada Selasa (29/04). 

Bersama Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Hermansyah Siregar dan Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan dan Edukasi Kekayaan Intelektual, Yasmon diterima langsung oleh Sekdis Rida Ananda, Kadis Koperasi dan UKM Faisal, Kadis Pariwisata Nofriwandi, Kepala Diskominfo Junaidi serta Kepala UPTD Sentra Randang Novit Ardy.

"School of Randang yang dibina oleh Sentra IKM Payakumbuh perlu dibuat pendaftaran mereknya sebagai upaya dalam menjaga kearifan lokal, terutama segmentasinya adalah siswa sekolah dasar dan lanjutan," sebut Razilu.

Lebih lanjut, Kakanwil Kemenkum Sumbar, Alpius Sarumaha menyampaikan terkait permohonan merek kolektif, pendaftarannya siap untuk dilakukan pendampingan oleh Analis KI yang ada di Kantor Wilayah. Usai pertemuan, Kakanwil siap mengagendakan pendampingan terutama pemenuhan persyaratan pendaftaran. 

Usai pertemuan, Dirjen KI dan tim didampingi Kakanwil Kemenkum Sumbar melihat dapur produksi rendang yang ada di kawasan Sentra IKM. Dalam sesi tersebut, diketahui terdapat alat khusus pembuatan rendang yang memiliki nilai kebaruan dan berpotensi dilindungi paten. 

Membawa isu-isu perlindungan KI usai mengunjungi Sentra IKM Rendang Kota Payakumbuh, Audiensi Dirjen KI dan tim menuju Pemerintah Kota Walikota Payakumbuh, Zulmaeta didampingi Sekretaris Daerah Rida Ananda. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#KanwilKemenkumSumbar
#LayananHukumMakinMudah
#AksiNyataSejahtera

Padang - Dalam rangka meningkatkan kualitas Peraturan Perundang-undangan di daerah dan menjamin proses pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat mengadakan Rapat Koordinasi Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025, Selasa (29/04).

Kegiatan ini dilakukan secara hybrid ini dilaksanakan di Aula Penganyoman Kanwil Kemenkum Sumbar yang di hadiri oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum RI, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar, Kepala Divisi P3H, Kepala Kantor Ditjen Imigrasi, Kepala Kantor Ditjen Pemasyarakatan, Kepala Kantor Kementerian HAM, Perancang Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Kantor Wilayah dan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat serta Analis Hukum di lingkungan Kantor Wilayah.

Pada kesempatan ini Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar, Alpius Sarumaha, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada tahun 2025 ini, per tanggal 28 April 2025, Kanwil Kemenkum Sumbar telah menerima permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh)Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

Capaian pelaksanaan pengharmonisasian tersebut tentu saja tidak lepas dari komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah di Sumatera Barat dan kerjasama yang baik dari Pemerintah Povinsi. “ Kami menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, karena jumlah permohonan pengharmonisasian yang diterima tersebut, merupakan bukti dari kesadaran hukum, kepatuhan dan ketaatan hukum Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat” ungkap Alpius.

Tak lupa Kakanwil Kemenkum Sumbar juga meminta dukungan penuh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penggunaan aplikasi E-Harmonisasi yang telah dibangun oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini proses pengharmonisasian dapat dilakukan dengan lebih mudah, lebih cepat, efektif dan efisien untuk mendukung percepatan pelayanan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan dan mewujudkan terbentuknya perda dan perkada yang responsif, harmonis, terencana dan akuntabel.

Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, menyampaikan dengan adanya koordinasi ini menjadi wadah penting bagi kita semua untuk berdiskusi, berbagi pandangan, serta merumuskan langkah-langkah strategis guna memastikan bahwa setiap regulasi yang dihasilkan dapat mendukung kepentingan masyarakat secara luas serta untuk memastikan astacita program prioritas presiden dapat terlaksana dengan baik sampai ke daerah.

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang sosialisasi aplikasi E-Harmonisasi, sesi diskusi dan tukar pendapat serta tanya jawab. Diharapkan setelah dilaksanakannya kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kemajuan sistem regulasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#AksiNyataSejahtera