Padang — Kanwil Kemenkum Sumatera Barat menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Senin, 17 November 2025 di Hotel Santika Padang. Kegiatan ini merupakan rangkaian penyusunan Naskah Akademik Raperda sebagai dasar pembentukan regulasi pendidikan daerah. 

FGD dilaksanakan melalui kerja sama antara Kanwil Kemenkum Sumbar dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung, serta dihadiri oleh unsur Bagian Hukum, BPKAD, Inspektorat, dan perangkat daerah terkait. Turut hadir tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil yang dipimpin oleh Rivai Putra bersama para anggota tim teknis.

Diskusi ini bertujuan menggali kondisi faktual penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sijunjung, mengidentifikasi permasalahan di lapangan, serta memastikan substansi Raperda tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Melalui FGD, pemerintah daerah dapat menyampaikan isu, kebutuhan, dan tantangan yang muncul dalam pengelolaan pendidikan sehingga menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Perwakilan Kanwil menegaskan bahwa harmonisasi substansi Raperda penting untuk memastikan kebijakan pendidikan daerah selaras dengan standar nasional serta menjawab kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kanwil dalam menghadirkan regulasi yang berkualitas, implementatif, dan mendukung peningkatan layanan publik di sektor pendidikan.
(Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha, menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Penerapan Kebijakan Transformasi Tata Kelola Regulasi yang diselenggarakan Kemenko Kumham Imipas di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Kegiatan berlangsung pada 16–18 November 2025 dan dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga serta unsur pemerintah daerah. (16/11/2025)

Kegiatan dibuka oleh Wakil Menko Kumham Imipas, Otto Hasibuan, yang menegaskan bahwa transformasi tata kelola regulasi merupakan agenda strategis dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Beliau menekankan empat fokus pembenahan regulasi nasional, yaitu penyederhanaan aturan yang berlebihan, penguatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi Regulatory Impact Assessment (RIA), serta peningkatan partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan laporan kebijakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan pemaparan Hasil Rekomendasi Reformasi Regulasi oleh Asisten Deputi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Litigasi. Sesi diskusi dan pembagian kelompok digelar untuk merumuskan langkah lanjutan implementasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah.

Kakanwil Kemenkum Sumbar menyampaikan bahwa partisipasi Kanwil merupakan bentuk dukungan nyata dalam memperkuat harmonisasi regulasi dan mempercepat perbaikan tata kelola hukum di daerah. “Transformasi regulasi harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui aturan yang lebih sederhana, konsisten, dan mendukung pelayanan publik yang efektif,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumbar berkomitmen untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah serta memastikan arah reformasi regulasi nasional dapat diimplementasikan secara optimal di wilayah Sumatera Barat.
(Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang — Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sumbar Lista Widyastuti, S.H., M.H., bersama Kepala Bidang Pelayanan AHU Febriandi, S.H., M.M., dan jajaran mengikuti Diskusi Panel bersama OJK, Ditjen AHU, dan BPK mengenai pengelolaan data Jaminan Fidusia, pemanfaatan pertukaran data, serta optimalisasi PNBP Jaminan Fidusia, yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Jumat, 14 November 2025.

Dalam forum tersebut, BPK menyampaikan temuan audit terkait potensi kehilangan PNBP dan ketidaksesuaian data akta notaris dengan pendaftaran pada sistem AHU Online. Ditjen AHU memaparkan mekanisme pertukaran data Fidusia dan tren realisasi PNBP tahun 2019–2025, sementara OJK menjelaskan perkembangan industri pembiayaan dan posisi Jaminan Fidusia sebagai instrumen mitigasi risiko. Perwakilan APPI turut menyoroti kendala eksekusi objek Jaminan Fidusia yang secara praktik masih harus melalui Pengadilan, sehingga menimbulkan tantangan di lapangan.

Kegiatan ini menghasilkan kesepakatan pembentukan Satuan Tugas Pengawasan PNBP lintas instansi untuk memperkuat integrasi data, akurasi pelaporan, dan akuntabilitas layanan Fidusia. Kanwil Kemenkum Sumbar menegaskan komitmen menindaklanjuti catatan tersebut bersama OJK Wilayah dan BPK sebagai bentuk penguatan tata kelola. (Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar

Padang — Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H., bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Lista Widyastuti, S.H., M.H., dan Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum Febriandi, S.H., M.M., beserta jajaran, mengikuti Rapat Tindak Lanjut Pelaksanaan Layanan Pewarganegaraan secara virtual pada Rabu, 12 November 2025.

Kegiatan dibuka oleh Plh. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Hantor Situmorang, yang menegaskan pentingnya peran Kantor Wilayah sebagai garda depan dalam proses pewarganegaraan, sesuai arahan Menteri Hukum. “Peran Kanwil menjadi vital sebagai pintu utama masuknya layanan pewarganegaraan, sehingga perlu keseragaman dalam verifikasi dan tertib administrasi,” ujarnya.

Direktur Tata Negara, Dulyono, S.H., M.H., memaparkan perlunya prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam pemeriksaan administrasi serta memastikan pemohon tidak sedang menjalani proses hukum di dalam maupun luar negeri. Ia juga menekankan bahwa pewarganegaraan adalah hak setiap orang, namun harus tetap melalui prosedur hukum yang sah.

Rapat ini diharapkan menghasilkan kesepahaman dan langkah sinergis antarinstansi dalam memperkuat mekanisme layanan kewarganegaraan, sekaligus memastikan setiap proses berjalan sesuai peraturan dan asas transparansi. (Humas Kemenkum Sumbar)

Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#SetahunBerdampak
#KanwilKemenkumSumbar