Padang Pariaman, Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat melalui penyuluh hukumnya menggelar sosialisasi pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Nagari Kampuang Galapuang Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya akses terhadap layanan bantuan hukum yang mudah dan terjangkau.(1/9)

Dalam sosialisasi tersebut, para penyuluh hukum menjelaskan secara komprehensif dasar hukum pembentukan Posbankum, mulai dari peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, hingga unsur-unsur yang terlibat dalam operasional Posbankum. Masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai berbagai masalah hukum yang dapat diselesaikan melalui Posbankum, seperti konsultasi hukum gratis, pendampingan dalam penyusunan dokumen hukum, serta mediasi sengketa.

Acara dibuka secara resmi oleh Wali Nagari Kampuang Galapuang Ulakan, Ali Waldana yang menegaskan pentingnya peran Posbankum dalam memberikan perlindungan dan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang kurang mampu. Sambutan hangat juga disampaikan oleh perwakilan bagian hukum dan pihak Kecamatan, yang bersama-sama mendukung penuh terwujudnya layanan hukum yang inklusif dan transparan.

Kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar dan penuh antusiasme dari warga nagari yang hadir. Diharapkan dengan adanya Posbankum ini, masyarakat di Nagari Kampuang Galapuang Ulakan dapat lebih mudah memperoleh bantuan hukum sehingga hak-hak mereka terlindungi secara maksimal.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumbar mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan Posbankum sebagai wadah solusi hukum yang efektif dan terpercaya. Jangan ragu untuk datang dan berkonsultasi, karena keadilan dan perlindungan hukum adalah hak setiap warga negara.

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Sebanyak 16 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di wilayah Provinsi Sumatera Barat menandatangani Kontrak Addendum Pelaksanaan Bantuan Hukum Triwulan III T.A 2025 pada Jum'at (29/08).

Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum merupakan wujud nyata dari prinsip negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. 

Pemberian Bantuan Hukum merupakan hak dan keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin, sebagai bentuk pemenuhan hak atas kepastian hukum yang adil serta kesamaan di hadapan hukum.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Pengayoman  Kanwil Kemenkum Sumbar ini dipimpin secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar, Alpius Sarumaha.

Dalam arahannya Kakanwil menyampaikan bahwa Penandatanganan Addendum merupakan bentuk pembaruan kesepakatan kerja sama antara Kanwil Kemenkum Sumbar dengan Organisasi Pemberi Bantuan Hukum. Kesepakatan tersebut menegaskan komitmen untuk memberikan layanan bantuan hukum yang berkualitas bagi masyarakat miskin di Sumatera Barat.

"Addendum ini merupakan bentuk pembaruan kesepakatan kerja sama, yang bertujuan untuk memastikan agar program bantuan hukum berjalan sesuai ketentuan," sebut Alpius. 

Lebih lanjut Kakanwil mengatakan bahwa masyarakat harus mendapat keadilan sebagaimana di amanatkan dalam UUD 1945 tentang pemberian bantuan hukum, sehingga pemerintah melalui Kementerian Hukum untuk dapat memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat baik yang litigasi maupun non-litigasi.

Kakanwil Alpius turut mendorong para OBH untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran mengingat saat ini sudah memasuki Triwulan III sehingga dapat menjadi maksimal. 

"Semoga dalam pelaksanaannya nanti, program bantuan hukum ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin/kelompok masyarakat miskin di wilayah Provinsi Sumatera Barat," tutup Kakanwil. (Humas Kemenkum Sumbar)

Bukittinggi – Dalam upaya memperluas akses masyarakat terhadap keadilan, Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Pemerintah Kota Bukittinggi pada Kamis, (28/8).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten I Pemerintah Kota Bukittinggi, Isra Yonza, yang menyampaikan pentingnya kehadiran Posbankum sebagai wadah pelayanan hukum yang mudah dijangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Hadir sebagai narasumber, Kabag Hukum Pemko Bukittinggi, Reni Nofrianti, bersama dua fungsional penyuluh hukum yakni Mainofri dan Yunifar. Mereka memberikan pemaparan mendalam mengenai fungsi, peran, dan tata cara pembentukan Posbankum, sekaligus menekankan bahwa keberadaan Posbankum akan membantu masyarakat dalam memperoleh layanan hukum yang gratis, cepat, dan transparan.

Peserta kegiatan ini terdiri dari seluruh camat dan lurah se-Kota Bukittinggi. Para peserta diajak berdiskusi aktif mengenai urgensi Posbankum di wilayahnya masing-masing, sekaligus merumuskan langkah nyata untuk mendukung terwujudnya pelayanan hukum yang merata bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan para camat dan lurah dapat menjadi garda terdepan dalam menginisiasi pembentukan Posbankum di kelurahan/desa masing-masing. Dengan demikian, masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum tidak lagi mengalami hambatan, baik dari segi akses, informasi, maupun biaya.

Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Sumatera Barat menegaskan bahwa keberhasilan program Posbankum tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga kolaborasi aktif antara aparat kelurahan, kecamatan, dan masyarakat. Kehadiran Posbankum diharapkan mampu menjadi jembatan keadilan dan sarana edukasi hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KanwilKemenkumSumbar