Padang- Dalam rangka menjalankan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi mengadakan kegiatan Supervisi Belanja Modal dan Belanja Sewa TA 2026 secara virtual, Kamis (27/02).

Kepala bagian tata usaha dan umum, Hasran Sapawi beserta pegawai yang menangani BMN dan menangani Perencanaan Penganggaran turut hadir mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk penguatan agar belanja modal sesuai dengan usulan RKBMN 2026 dan belanja sewa sesuai dengan SBM 2025. Terdapat 3 poin penting dalam kegiatan ini yaitu pada Kanwil Kemenkum Sumbar terdapat usulan 9 belanja modal dan 3 belanja sewa, perlu segera dilaksanakannya pendataan skala prioritas untuk urutan belanja yang akan dilaksanakan, dan untuk perbaikan data dukung harus segera dilaksanakan dan di terima paling lambat hari Senin, 3 Maret 2025.

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi mendalam tentang belanja modal dan belanja sewa TA 2026. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KanwilKemenkumSumbar

Padang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Barat bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menggelar sosialisasi dan pendampingan terkait perlindungan dan pemanfaatan Paten bagi civitas akademika Politeknik ATI Padang. Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting ini bertujuan meningkatkan pemahaman akademisi terhadap pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) dalam mendukung inovasi dan riset, Kamis (27/02).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Barat, Dr. Alpius Sarumaha, S.H., M.H., Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti, S.H., M.H., serta Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Faisal Rahman, S.H., M.H. Dari DJKI, hadir Rifan Fikri, S.T., M.H., selaku Kepala Subdirektorat Permohonan dan Layanan Paten. Sementara itu, dari pihak Politeknik ATI Padang, hadir Direktur Politeknik ATI Padang, Dr. Isra Mouludi, M.Kom., beserta jajaran akademisi.

Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkum Sumatera Barat, Dr. Alpius Sarumaha, menegaskan bahwa Kekayaan Intelektual merupakan aset strategis yang harus dilindungi. Ia juga mengapresiasi kolaborasi antara Politeknik ATI Padang dan DJKI dalam menyelenggarakan kegiatan ini. “Pelindungan KI, khususnya paten, sangat penting dalam mendukung inovasi dan riset di dunia akademik serta industri. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para akademisi semakin sadar akan pentingnya perlindungan dan pemanfaatan hasil riset mereka,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dr. Alpius juga menyoroti beberapa perubahan dalam Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 yang memperkuat perlindungan Paten, termasuk pengakuan program komputer sebagai invensi, perlindungan paten untuk obat tradisional, serta perpanjangan masa tenggang publikasi ilmiah. Ia juga menyampaikan bahwa tahun 2025 telah ditetapkan sebagai Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri, sehingga akademisi diharapkan lebih aktif dalam mendaftarkan dan mengelola KI mereka.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Politeknik ATI Padang, Dr. Isra Mouludi, M.Kom., menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendorong pemanfaatan KI melalui Tridarma Perguruan Tinggi. “Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan KI. Hasil riset dosen dan mahasiswa dapat didaftarkan sebagai paten, hak cipta, atau desain industri guna mendukung inovasi,” ungkapnya.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Rifan Fikri, S.T., M.H., yang membahas pentingnya perlindungan KI dalam mendorong inovasi akademik. Ia menjelaskan berbagai jenis KI, perubahan terbaru dalam regulasi, serta proses pendaftaran Paten secara daring. Sesi ini diakhiri dengan tanya jawab interaktif, di mana peserta dapat berdiskusi lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemanfaatan KI dalam penelitian.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Barat berencana mengadakan kegiatan serupa di perguruan tinggi lainnya, mengingat tingginya jumlah institusi pendidikan di Sumatera Barat. Selain itu, koordinasi lebih lanjut dengan Politeknik ATI Padang akan dilakukan guna mendorong pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual (KI) di lingkungan akademik untuk memperkuat ekosistem perlindungan KI.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan kesadaran dan pemanfaatan KI di kalangan akademisi semakin meningkat, serta mendorong lahirnya inovasi berkualitas yang berkontribusi pada pengembangan industri dan teknologi di Indonesia. (Humas Kemenkum Sumbar)

Padang - Kakanwil Kemenkum Sumatera Barat diwakili Kepala Divisi P3H Mengikuti Undangan Kick Off Kegiatan Community of Practice Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum. Kegiatan ini dihadiri secara Virtual oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Hendra Kurnia Putra, beserta Fungsional Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementrian Hukum Sumatera Barat. Tema kegiatan yaitu Kedudukan Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam Kepemilikan Tanah. Kamis (27/02).
Dalam sambutannya Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, G.A.P. Suwardhani menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum, Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum akan melaksanakan kegiatan Community of Practice (komunitas belajar) Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum secara hybrid.

Secara garis besar materi membahas terkait Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. Bumi dan air dan kekayaan alam ayat (3) yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
Hak Menguasai Negara memberi wewenang untuk:
• Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang);
• Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa (Pemberian Hak Pengelolaan dan Hak Atas);
• Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. (Perbuatan hukum peralihan hak atas tanah).

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pembinaan hukum di wilayah, diperlukan penyamaan persepsi serta penguatan kolaborasi dan sinergitas. Penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat.
Satu tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pendalaman dan Penguatan Pedoman Analisis dan Evaluasi 6 Dimensi serta Penerapan Aplikasi Evadata dalam proses analisis dan evaluasi Peraturan Daerah pada Kamis (27/02). 

Kegiatan ini dihadiri secara virtual oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Hendra Kurnia Putra beserta Analis Hukum dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah. 

Analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan perlu dilakukan dengan metode yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kepala BPHN, Min Usihen, dalam sambutannya menekankan pentingnya penerapan Aplikasi Evadata di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

"Aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu bagi pejabat fungsional Analis Hukum dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga diharapkan mampu menciptakan sinergitas dan integrasi antara hasil analisis serta evaluasi hukum di tingkat pusat dan daerah. Dengan demikian, tujuan utama dari analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, yaitu penataan regulasi, dapat tercapai dengan lebih optimal," sebut Min Usihen.

Rapat Koordinasi dibagi menjadi 3 (tiga) Zona, dimana Kanwil Sumatera Barat masuk di Zona 1 yang terdiri dari 11 (sebelas) Kantor Wilayah.

Tema analisis dan evaluasi hukum tahun 2025 ditetapkan untuk mendukung program prioritas pemerintah yakni swasembada pangan, swasembada energi, makan bergizi gratis, hilirisasi komoditas dan pengelolaan lahan.

Selama ini, BPHN menerapkan Metode 6 Dimensi Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan, yang mencakup:
1. Dimensi Pancasila,
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan,
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan,
4. Dimensi Kejelasan Rumusan,
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum,
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan. 

Diharapkan para peserta dapat mengaplikasikan metode 6 Dimensi dan Aplikasi Evadata secara maksimal dalam proses analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta regulasi yang lebih harmonis dan efektif di berbagai daerah. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar