Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melaksanakan Rapat Pengharmonisasian secara zoom virtual yang dipusatkan di Kanwil Kemenkum Sumbar, dipimpin oleh Plh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Boby Musliadi, didampingi Ketua Tim Kerja Wilayah II Sherly Kurnia Fitri bersama tim perancang, analis hukum, JFU, dan CPNS pada Jumat, 19 Desember 2025.

Rapat membahas tujuh produk hukum daerah, meliputi enam rancangan dari Kabupaten Pesisir Selatan—pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Nagari TA 2026, standar harga pemerintah nagari, perubahan tata cara bagi hasil pajak dan retribusi, pengalokasian bagi hasil TA 2026, pedoman penyusunan APB Nagari TA 2026, serta Rancangan Perda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan— dan satu Peraturan Bupati Solok tentang perubahan standar harga satuan biaya.

Kegiatan dihadiri unsur DPMD, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, pejabat eselon II, kepala dinas/badan, OPD terkait, serta bagian hukum dari Pemkab Pesisir Selatan dan Pemkab Solok. Harmonisasi dilakukan untuk menyelaraskan substansi dan teknik penyusunan agar produk hukum menjadi satu kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional.

Dalam pembukaan rapat, Boby Musliadi menegaskan bahwa harmonisasi bukan formalitas, melainkan langkah strategis menjaga konsistensi hukum daerah. Forum ini memastikan norma tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi dan dapat diterapkan efektif serta efisien. Para peserta daerah menilai tahapan ini krusial agar regulasi memiliki kepastian, konsistensi, dan aplikatif di lapangan.

Tim perancang Kanwil Kemenkum Sumbar memberikan panduan teknis pengharmonisasian dan penulisan regulasi. Diharapkan seluruh rancangan ditetapkan sesuai prosedur dan menjadi landasan hukum kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Barat, Alpius Sarumaha, bersama jajaran Pimpinan Tinggi Pratama menghadiri sesi penutupan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (18/12/2025). Pertemuan strategis ini menjadi momentum krusial untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas capaian program sepanjang tahun sekaligus menyelaraskan langkah menuju tahun 2026.

Dalam laporan penutupnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum menegaskan bahwa Rakor yang berlangsung selama empat hari ini telah berhasil merumuskan langkah perbaikan yang berorientasi pada hasil. Kegiatan ini semakin istimewa dengan adanya soft launching transformasi digital Kementerian Hukum. Inovasi ini merupakan wujud nyata komitmen instansi dalam menghadirkan layanan hukum yang modern, terintegrasi, dan lebih adaptif terhadap tuntutan masyarakat di era digital.

Kemenkum juga memberikan apresiasi tinggi kepada Kantor Wilayah, instansi daerah, hingga desa/kelurahan terbaik dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Penghargaan ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran, termasuk Kemenkum Sumbar, untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Fokus utama tetap pada pemberian dampak nyata bagi masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas.

Alpius Sarumaha yang hadir langsung mengikuti seluruh rangkaian refleksi ini menegaskan komitmen Kemenkum Sumbar untuk segera mengimplementasikan hasil Rakor di wilayah Sumatera Barat. Refleksi akhir tahun ini bukan sekadar seremoni penutupan, melainkan energi baru untuk membangun kedaulatan hukum yang lebih kuat dan inklusif di tahun mendatang.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Jakarta – Memasuki hari ketiga Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Barat fokus pada finalisasi strategi penguatan kinerja. Kepala Kantor Wilayah, Alpius Sarumaha, bersama jajaran Pimpinan Tinggi Pratama mengikuti rangkaian agenda yang berlangsung di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, pada Rabu (17/12/2025). Kegiatan ini menjadi fase krusial dalam menentukan arah kebijakan pelayanan hukum untuk tahun mendatang.

Suasana rapat diawali dengan sentuhan humanis melalui penampilan stand up comedy oleh Ridwan Remin sebagai bentuk penyegaran suasana bagi para peserta. Setelahnya, agenda berlanjut ke pemaparan hasil rapat komisi yang memuat rumusan evaluasi, rekomendasi, serta strategi penguatan kinerja di masing-masing bidang. Hal ini bertujuan agar capaian kinerja kementerian di masa depan semakin meningkat secara kualitas dan jangkauan layanan.

Ketua Steering Committee yang juga Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) dalam arahannya menekankan bahwa kunci keberhasilan program terletak pada konsistensi pengendalian kinerja dan sinergi antarunit kerja. Beliau juga mendorong seluruh wilayah untuk segera menindaklanjuti hasil rapat komisi ke dalam program kerja nyata di daerah masing-masing. Penekanan ini menjadi pedoman penting bagi jajaran Kemenkum Sumbar dalam menjalankan tugas tahun 2026 mendatang.

Rangkaian kegiatan hari ketiga ditutup dengan "Malam Harmoni", sebuah ajang penguatan kebersamaan bagi seluruh jajaran pimpinan Kementerian Hukum. Melalui momen ini, diharapkan soliditas antarwilayah semakin kuat demi mewujudkan visi besar hukum berkeadilan bagi masyarakat Indonesia. Sinergi yang dibangun tidak hanya terbatas pada koordinasi tugas, tetapi juga ikatan emosional yang mendukung integritas lembaga.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Jakarta – Komitmen Kemenkum Sumbar dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima dan berintegritas terus diperkuat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha, didampingi Pimpinan Tinggi Pratama (Pimti) serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, hadir dalam hari kedua Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum 2025 di Grand Mercure Kemayoran pada Selasa, 16 Desember 2025. Agenda utama hari kedua ini adalah evaluasi mendalam dan perumusan strategi kerja tahun 2026.

Kegiatan diawali dengan pengarahan dari Pimpinan Tinggi Madya Unit Eselon I Kemenkum RI yang menekankan pentingnya evaluasi capaian program serta penguatan sinergi antarunit kerja di seluruh Kanwil. Pengendalian kinerja yang terukur menjadi kunci agar setiap kebijakan dan layanan hukum yang diberikan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif. Arahan ini menjadi modal bagi Kemenkum Sumbar untuk memperkuat tata kelola internal.

Selanjutnya, Kakanwil Kemenkum Sumbar, Alpius Sarumaha, bersama jajaran Pimti mengikuti evaluasi kinerja Kanwil secara langsung oleh Pimpinan Tinggi Madya Eselon I. Evaluasi ini menjadi wadah untuk mengukur capaian dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Kemenkum Sumbar selama tahun 2025, sekaligus merumuskan peluang perbaikan di tahun berikutnya. Alpius Sarumaha menekankan pentingnya pembelajaran dari evaluasi ini untuk memastikan Kanwil siap menghadapi resolusi yang telah ditetapkan Menteri Hukum.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan Diskusi Komisi yang terbagi dalam enam fokus, mulai dari Administrasi Hukum Umum (AHU), Kekayaan Intelektual, hingga Pembinaan Hukum. Melalui komisi tersebut, Kemenkum Sumbar membahas strategi penguatan kinerja dan langkah konkret untuk mengoptimalkan pencapaian target. Diskusi ini memastikan bahwa sinergi lintas divisi—baik dalam layanan hukum, kekayaan intelektual, maupun peraturan perundang-undangan—akan semakin solid dan terarah pada tahun 2026.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar