Berikut hasil Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat periode Juli 2025.

Kami sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat pengguna layanan yang telah ikut berpartisipasi dalam memberikan penilaian untuk kami. Survei ini menjadi sangat penting bagi kami sebagai evaluasi agar lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan sepenuh hati ❤️

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang — Komitmen untuk memperluas akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat kembali ditegaskan oleh Bagian Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat. Bertempat di Ruang Rapat Bung Hatta Kanwil Kemenkum Sumbar, dilaksanakan pertemuan strategis yang dipimpin langsung oleh Koordinator Bagian Pembinaan Hukum, Mainofri (Penyuluh Hukum Madya), dan dihadiri oleh Fungsional Penyuluh Hukum serta Fungsional Umum Pembinaan Hukum. Selasa (12/8).

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi sebelumnya terkait pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa, kelurahan, dan nagari di seluruh Sumatera Barat. Dalam pembahasan, difokuskan pada langkah-langkah strategis untuk mempercepat realisasi pembentukan Posbankum, mulai dari pemetaan wilayah prioritas, sinergi dengan pemerintah daerah, hingga mekanisme pendampingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Pos Bantuan Hukum bukan hanya fasilitas, tetapi wujud nyata negara hadir di tengah masyarakat, memberikan jaminan perlindungan hukum tanpa diskriminasi,” tegas Mainofri dalam rapat tersebut.

Dengan adanya Posbankum di setiap desa, kelurahan, dan nagari, diharapkan masyarakat tidak lagi terkendala jarak maupun biaya untuk mendapatkan bantuan hukum. Rapat ini juga mendorong setiap pihak terkait untuk bergerak cepat dan bekerja sama demi tercapainya target pembentukan Posbankum secara merata di seluruh wilayah Sumatera Barat.

Bagian Pembinaan Hukum mengajak seluruh unsur pemerintah daerah, aparat desa/kelurahan/nagari, serta elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung terbentuknya Pos Bantuan Hukum sebagai salah satu pilar penting dalam mewujudkan keadilan yang inklusif. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Tim Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat mengikuti secara zoom virtual kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan di Wilayah Tahun 2025 pada Selasa, 12 Agustus 2025. Kegiatan yang diselenggarakan oleh BSK Hukum Kementerian Hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis kepada seluruh Kantor Wilayah dalam melaksanakan sarana advokasi, diseminasi, dan sosialisasi hasil Analisis Strategi Implementasi maupun Evaluasi Dampak Kebijakan terhadap suatu Peraturan Menteri.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris BSK Kemenkum, Dwi Harnanto, Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Ayu, Tim Kerja BSK Pusat, serta perwakilan dari seluruh Kanwil Kemenkum di Indonesia. Dari Kanwil Kemenkum Sumbar hadir Analis Hukum Madya Novendra, Analis Hukum Muda Muliawarman, Fungsional Prakom, JFU, dan CPNS Kanwil Kemenkum Sumbar.

Kegiatan diawali dengan pemaparan Dwi Harnanto, yang menekankan pentingnya peran Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan Kementerian dalam kegiatan analisis dan advokasi kebijakan hukum. Dalam kesempatan tersebut, beliau menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan bentuk advokasi hasil analisis kebijakan yang telah dilakukan oleh wilayah, agar dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan.

Pelaksanaan DSK di wilayah dijadwalkan mulai 26 Agustus hingga 30 Oktober 2025 secara bergantian oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Kegiatan akan dilaksanakan secara hybrid, memanfaatkan Zoom Meeting dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi masing-masing Kantor Wilayah.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini akan melibatkan narasumber dari Ketua Tim AIEK, Unit Eselon I pemrakarsa kebijakan, serta akademisi. Peserta kegiatan terdiri dari stakeholder yang relevan dengan isu kebijakan yang diangkat. Di akhir kegiatan, peserta akan menerima sertifikat, dan laporan kegiatan diunggah maksimal H+7 melalui tautan yang disediakan.

Mengacu pada tata naskah dinas Kementerian Hukum, melalui tautan yang telah ditentukan. Untuk Kanwil Kemenkum Sumbar, kegiatan DSK dijadwalkan berlangsung pada 08 September 2025.

Partisipasi Kanwil Kemenkum Sumbar dalam sosialisasi ini menjadi langkah awal untuk memastikan pelaksanaan DSK 2025 berjalan optimal, tepat waktu, dan memberikan kontribusi nyata bagi penguatan kebijakan hukum di daerah. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha, memberikan arahan dan penguatan kepada jajaran Bagian Pembinaan Hukum terkait percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa, kelurahan, dan nagari di Sumatera Barat. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Bung Hatta Kanwil ini dihadiri oleh Fungsional Penyuluh Hukum serta Fungsional Umum Bagian Pembinaan Hukum. Selasa (12/08).

Dalam arahannya, Kakanwil Kemenkum Sumbar menegaskan bahwa keberadaan Posbankum di tingkat desa, kelurahan, dan nagari merupakan langkah strategis untuk memastikan akses keadilan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. “Dengan adanya Posbankum di setiap desa, kelurahan, dan nagari, diharapkan masyarakat tidak lagi terkendala jarak maupun biaya untuk mendapatkan bantuan hukum,” ujar Alpius Sarumaha.

Ia juga mengajak seluruh pihak terkait untuk bergerak cepat dan bersinergi demi tercapainya target pembentukan Posbankum secara merata di seluruh wilayah Sumatera Barat. Menurutnya, percepatan pembentukan Posbankum bukan hanya memenuhi amanat regulasi, tetapi juga menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Melalui rapat ini, jajaran Bagian Pembinaan Hukum diharapkan dapat segera menyusun langkah-langkah operasional, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, serta menggandeng pihak-pihak yang berkompeten dalam mendukung realisasi Posbankum. “Semua pihak harus bekerja bersama agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat, terutama mereka yang selama ini sulit mengakses layanan bantuan hukum,” tegas Kakanwil.

Dengan komitmen kuat dari Kanwil Kemenkum Sumbar dan dukungan penuh dari seluruh jajaran, pembentukan Posbankum di setiap desa, kelurahan, dan nagari di Sumatera Barat diharapkan segera terwujud, sehingga akses bantuan hukum menjadi hak yang nyata bagi setiap warga. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar