Berikut hasil Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat.

Kami sangat berterima kasih kepada seluruh masyarakat pengguna layanan yang telah ikut berpartisipasi dalam memberikan penilaian untuk kami.

Survei ini menjadi sangat penting bagi kami sebagai evaluasi agar lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan sepenuh hati ❤️

Padang- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat menggelar Rapat Fasilitasi pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi 3 (tiga)  Produk Hukum yang dibuka langsung oleh Alpius Sarumaha, selaku Kepala Kantor Wilayah didampingi oleh Hendra Kurnia Putra, selaku Kepala Divisi PP dan PH secara Virtual Zoom Meeting, Rabu (11/06).

Pada kegiatan kali ini dibahas 3 (tiga) Produk Hukum yaitu rancangan peraturan daerah Kota Payakumbuh tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029, peraturan wali kota Payakumbuh tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 dan rancangan peraturan bupati Solok tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025.

Rapat ini juga dihadiri oleh Kepala Bappeda Kota Payakumbuh, Kepala Bagian Hukum beserta jajaran dan Kepala Bappeda Kabupaten Solok, Kepala Bagian Hukum beserta jajaran. Hasil pengharmonisasian disampaikan oleh Rivai Putra, Iga Oktarina, Hayati Rahman, Vico Novindo, Ririd Poerwanta, Novendra, Boby Musliadi dan Loli Septriningsih selaku perancang dan analis hukum.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun 2025-2045 memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi pondasi awal dalam upaya mewujudkan visi RPJPD Tahun 2025-2045 masing-masing daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, sesuai dengan amanat ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Pengharmonisasian dilakukan dari aspek prosedural, subtansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dari aspek subtansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tentu saja kita akan berbicara mengenai kesesuaian rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ketentuan mengenai pengharmonisasian tersebut tentu juga berlaku terhadap rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ini, sebut Alpius Sarumaha dalam arahannya.(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KanwilKemenkumSumbar

#KerjaTerlaksana

Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) menghadirkan 5.008 pos bantuan hukum (Posbankum) yang tersebar di desa/kelurahan seluruh Indonesia. Kehadiran Posbankum ini akan memudahkan akses bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dan konsultasi hukum.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk masyarakat tidak mampu, memiliki akses yang sama terhadap pendampingan hukum. Salah satu upaya yang dilakukan Kemenkum adalah pembentukan Posbankum.

“Posbankum merupakan wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan informasi dan konsultasi, layanan bantuan hukum dan advokasi, layanan penyelesaian sengketa melalui mediasi atau konsiliasi, dan rujukan kepada advokat pemberi bantuan hukum ataupun pro bono. Posbankum di desa dan kelurahan menjadi solusi strategis menuju akses keadilan,” kata Supratman dalam acara peluncuran Posbankum di gedung Kemenkum, Kamis (5/6/2025).

Menteri Supratman menyebutkan pembentukan Posbankum telah dimulai sejak awal tahun 2025 dengan target sebanyak 7.000 Posbankum. Layanan ini didukung oleh paralegal yang berasal dari Kelompok Keluarga/Komunitas Sadar Hukum (Kelompok Kadarkum) yang telah mengikuti dan lulus pelatihan paralegal oleh Kemenkum.

Selain itu, Posbankum juga didukung oleh Kepala Desa/Lurah sebagai juru damai yang telah mengikuti dan lulus peacemaker training yang diselenggarakan oleh Kemenkum pula. Sehingga, permasalahan hukum di tingkat desa bisa diselesaikan pada tingkat desa atau kelurahan.

“Paralegal, kepala desa, dan lurah yang mendukung Posbankum telah lulus pelatihan sehingga memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Ini merupakan upaya kami untuk mewujudkan pendekatan keadilan yang berpusat pada masyarakat sehingga semua warga masyarakat dapat memperoleh akses keadilan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa sebetulnya Kemenkum telah memiliki program bantuan hukum gratis melalui organisasi pemberi bantuan hukum (PBH) terakreditasi. Dalam periode 2025-2027, sebanyak 777 PBH telah lulus akreditasi. Namun, jumlah ini masih belum cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan pendampingan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tergolong miskin.

Untuk itu, Kemenkum mengambil pendekatan yang berpusat pada masyarakat (People-centered Justice) dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam bentuk Posbankum. Lingkup pelibatan masyarakat ini mencakup adanya alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, pelatihan paralegal, penyuluhan hukum, serta inisiatif masyarakat lainnya dalam upaya pemberdayaan hukum.

“Keberadaan Posbankum Desa/Kelurahan tidak hanya berperan sebagai titik layanan informasi dan konsultasi hukum, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan dan bantuan hukum di tingkat desa/kelurahan sehingga masyarakat desa/kelurahan dapat memahami hak dan kewajibannya, memiliki tempat menyelesaikan permasalahan dengan cara mediasi perdamaian, dan juga rujukan advokat jikalau dibutuhkan tindak lanjut untuk layanan bantuan hukum litigasi,” jelasnya.

Untuk menemukan Posbankum terdekat, masyarakat dapat mencari melalui situs pencarian Google dengan mengetik “Posbankum Desa/Kelurahan (Nama Lokasi)”. Masyarakat juga dapat mencari melalui aplikasi Google Maps dengan menuliskan “Posbankum diikuti nama Desa/Kelurahan”. Di samping itu, masyarakat bisa mendapatkan informasi di kantor desa dan kantor lurah setempat.

Menteri Supratman juga mengajak para paralegal, juru damai, serta Posbankum untuk mengedukasi masyarakat tentang pembentukan Koperasi Merah Putih yang menjadi salah satu program Presiden Prabowo. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini telah 70ribu-an koperasi desa/kelurahan yang melakukan pemesanan nama. Sekitar 6ribu dari jumlah tersebut telah mendapatkan pengesahan badan hukum, dari target 80.000 Koperasi Merah Putih.

“Saya mengingatkan program Presiden Prabowo Subianto terkait pembentukan Koperasi Merah Putih. Saya berharap teman-teman yang mengikuti pelatihan paralegal maupun juru damai ini bisa menjadi atensi. Saya mohon kepada teman-teman kantor wilayah Kemenkum untuk bisa melakukan pendampingan, permudah untuk melakukan proses itu dan bantu bekerja sama dengan Ikatan Notaris di daerah untuk bisa mempercepat proses tersebut,” pinta Supratman.

Dalam acara peluncuran Posbankum ini, Kemenkum juga meluncurkan Portal Informasi Bantuan Hukum yang berisi Aplikasi Ruang Paralegal (Apregal), Aplikasi Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan, Aplikasi Sidbankum, Aplikasi Literasi Hukum, dan Aplikasi Penyuluhan Hukum.

Di momen yang sama, dilakukan pula penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kementerian Hukum dengan Mahkamah Agung tentang Penyelenggaraan Kegiatan Peacemaker Justice Award 2025; Kemenkum dengan Kementerian Dalam Negeri tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Dalam Pelaksanaan Pembinaan Hukum; Kemenkum dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Sinergisitas Tugas dan Fungsi Dalam Pelaksanaan Pembinaan Hukum dan Advokasi Masyarakat Desa; serta Kemenkum dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pembinaan Hukum Serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KanwilKemenkumSumbar

#KerjaTerlaksana

Padang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat menggelar Rapat Kinerja Kehumasan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bung Hatta. Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Alpius Sarumaha, didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Hasran Sapawi, serta diikuti oleh Koordinator HRBTI dan Tim Kehumasan Kantor Wilayah, termasuk kontributor dari masing-masing divisi.

Dalam arahannya, Kakanwil menegaskan pentingnya peran kehumasan dalam mengglorifikasikan setiap kegiatan, baik yang berlangsung di lingkungan Kantor Wilayah maupun kegiatan Kementerian Hukum. Seluruh kegiatan tersebut wajib dipublikasikan, baik dalam bentuk berita tertulis maupun video. Ia menyampaikan bahwa Kementerian akan terus melakukan evaluasi terhadap kantor wilayah berdasarkan intensitas dan kualitas publikasi kegiatan.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum turut menyoroti bahwa semua berita kegiatan harus terekspos secara maksimal, sebagai bentuk pertanggungjawaban publik serta penguatan citra institusi.

Namun demikian, rapat juga mengidentifikasi sejumlah tantangan kehumasan yang dihadapi Kanwil, di antaranya keterbatasan sarana dan prasarana, serta pemberitaan yang dinilai masih belum maksimal. Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Wilayah memberikan penekanan bahwa glorifikasi kinerja merupakan langkah awal untuk menunjukkan eksistensi Kanwil. Dengan demikian, pimpinan dapat menilai kebutuhan nyata, termasuk dukungan sarana yang diperlukan.

Untuk itu, Kakanwil meminta Tim Humas agar segera menyusun usulan perangkat multimedia yang dibutuhkan guna mendukung kegiatan kehumasan secara optimal, dan menyampaikannya kepada Bagian Tata Usaha dan Umum.

Rapat ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran strategis humas dalam menyampaikan capaian dan kegiatan kantor wilayah kepada publik secara luas. (Kanwil Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KerjaTerlaksana

#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat menggelar Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang digelar secara virtual dihadiri dan dipimpin oleh Kepala Divisi P3H, Hendra Kurnia Putra, didampingi oleh Subkoordinator Bidang Perancang Madya, Bobby Musliadi beserta Tim Kerja Fungsional Perancang Perundang-Undangan dan Analis Hukum pada Selasa (10/06).

Agenda dalam kegiatan ini adalah Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tentang:
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
2. Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Turut hadir dari Biro Hukum Setda, Biro Pemerintahan Setda, Inspektur Provinsi, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Asisten Pemerintahan Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Bagian Hukum beserta jajaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam sambutannya, Kadiv P3H Hendra menegaskan pentingnya harmonisasi hukum untuk memastikan keselarasan antara perencanaan dan implementasi kebijakan daerah, Harmonisasi ini merupakan langkah penting dalam memastikan produk hukum daerah Kabupaten Pesisir Selatan selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang.

Bahwa penyusunan Raperda RPJMD 2025–2029 memiliki urgensi strategis karena menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu, dokumen ini juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) masing-masing perangkat daerah.

RPJMD disebut sebagai instrumen penting dalam menjabarkan visi dan misi kepala daerah untuk periode lima tahun. Oleh karena itu, kualitas penyusunan Ranperda RPJMD menjadi faktor krusial agar arah pembangunan daerah dapat terstruktur, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam pembahasan, tim Perancang Kanwil Kemenkum Sumbar memberikan sejumlah masukan teknis untuk penyempurnaan rancangan regulasi tersebut. Beberapa catatan penting antara lain perbaikan dasar hukum, penyesuaian frasa, serta penyempurnaan ketentuan peralihan untuk Ranperda Perubahan tentang Perangkat Daerah.

Kadiv PPPH Kemenkum Sumbar, Hendra terus mendorong jajaran perancang Kanwil Kemenkum Sumbar Untuk terus memberikan Kinerja Terbaik dalam mengharmonisasi Produk Hukum Daerah di Wilayah Sumatera Barat

Melalui tahapan ini, Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Barat menegaskan komitmennya dalam mendukung perwujudan pembangunan daerah yang tertib hukum dan selaras dengan visi, misi, serta program strategis Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar
#AksiNyataSejahtera
#KerjaTerlaksana