Jakarta - Upaya mematenkan identitas produk unggulan Sumatera Barat terus dikebut. Pada Rabu (28/01/2026), jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar) yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Dr. Alpius Sarumaha, menyambangi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis DJKI di Jakarta. Pertemuan ini membawa misi besar: memastikan Ikan Bilih Danau Singkarak dan Varietas Kelapa Dalam Padang Pariaman mendapatkan pengakuan dunia melalui sertifikasi Indikasi Geografis (IG).

Langkah ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan upaya melindungi warisan alam agar tidak diklaim oleh daerah atau pihak lain. Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti, menjelaskan bahwa pihaknya telah menggandeng Universitas Andalas (Unand) dan pemerintah daerah untuk menyusun dokumen deskripsi yang kuat. "Tahun 2026 ini kita targetkan Ikan Bilih dan Varietas Kelapa Dalam Padang Pariaman masuk dalam daftar permohonan. Kita ingin kekayaan alam kita punya 'akta lahir' yang diakui secara nasional dan internasional," jelasnya.

Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fajar Sulaeman Taman, memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi Kemenkum Sumbar dengan akademisi dan pemda. Ia juga menyarankan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dioptimalkan sebagai wadah pendaftaran merek kolektif bagi pelaku usaha kecil. Dengan merek kolektif, UMKM di desa-desa bisa memiliki satu identitas merek yang kuat secara hukum, sehingga lebih mudah menembus pasar ritel modern.

Sebagai tindak lanjut, Kemenkum Sumbar berkomitmen memberikan pendampingan teknis langsung kepada pengurus koperasi dan kelompok masyarakat. Sinergi ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru di Sumatera Barat. Jika Ikan Bilih dan produk unggulan lainnya sudah terlindungi, maka nilai ekonomi produk tersebut akan melonjak, membawa kesejahteraan bagi para nelayan, petani, dan masyarakat di sekitar Danau Singkarak serta Padang Pariaman.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Memasuki tahun anggaran baru, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar) bergerak cepat menyelaraskan strategi pengembangan aparatur. Dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Dr. Alpius Sarumaha, bersama para pimpinan tinggi lainnya, Kemenkum Sumbar mengikuti Sosialisasi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Tahun 2026 secara virtual pada Selasa (27/01/2026). Kegiatan yang diinisiasi oleh BPSDM Hukum ini menjadi kompas bagi seluruh pegawai dalam memetakan jenjang karier yang lebih terencana dan transparan.

Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, dalam arahannya menegaskan bahwa penilaian kompetensi bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan fondasi utama dari Manajemen Talenta. Pesan ini ditangkap kuat oleh Kemenkum Sumbar sebagai momentum untuk menjadikan pengembangan kompetensi sebagai budaya kerja, bukan lagi sekadar formalitas tahunan. Dengan sistem ini, setiap pegawai memiliki peluang yang sama untuk berkembang asalkan memiliki potensi dan keunggulan yang nyata.

Dalam sosialisasi tersebut, para pakar dan asesor memaparkan bahwa capaian kinerja tahun 2025 telah melampaui target, namun tantangan di tahun 2026 akan jauh lebih dinamis. Implementasi manajemen talenta kini didukung oleh kurikulum yang modern dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau perkembangan setiap aparatur secara real-time. Hal ini dilakukan agar setiap posisi di kementerian diisi oleh sosok-sosok yang tepat di waktu yang tepat (the right man on the right place).

Menutup kegiatan, Kakanwil Kemenkum Sumbar menekankan pentingnya komitmen bersama seluruh jajaran untuk terus belajar dan berinovasi. Dengan pemahaman yang matang mengenai mekanisme penilaian ini, diharapkan ASN Kemenkum Sumbar tidak hanya unggul secara administrasi, tetapi juga memiliki integritas dan profesionalisme yang tangguh dalam melayani masyarakat. Semangat transformasi ini menjadi bukti bahwa Kemenkum Sumbar siap mencetak talenta-talenta terbaik untuk masa depan hukum Indonesia.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Memasuki pekan terakhir Januari, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat (Kemenkum Sumbar) bergerak cepat menyamakan frekuensi kerja dengan para pengawas notaris. Pada Senin (26/01/2026), Aula Kantor Wilayah menjadi saksi digelarnya Rapat Koordinasi strategis yang melibatkan jajaran MKNW, MPW, hingga MPDN se-Sumatera Barat. Pertemuan ini fokus pada satu misi besar: optimalisasi layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) yang lebih bersih, cepat, dan transparan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar, Dr. Alpius Sarumaha, menegaskan bahwa seluruh pengawas harus memiliki "kacamata" yang sama dalam melihat kepatuhan notaris. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pentingnya Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). "Kita ingin memastikan setiap notaris tertib administrasi. Pengawasan harus diperkuat, apalagi masih ada rekan notaris yang belum sadar akunnya terblokir karena masalah kepatuhan," ungkap Alpius di hadapan peserta rapat.

Senada dengan hal itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti, mendorong pola komunikasi yang lebih cair antara daerah dan wilayah. Baginya, MPD (Majelis Pengawas Daerah) adalah ujung tombak yang harus rutin melaporkan perkembangan masalah agar bisa segera dicarikan solusi di tingkat pusat. "Jika ada kendala di lapangan, jangan dipendam. Kami akan segera teruskan ke Ditjen AHU agar layanan kepada masyarakat tidak terhambat," tambahnya.

Diskusi pun berlangsung hangat saat membahas isu teknis terkait privasi data dan kecepatan perbaikan dokumen. Para pengawas memberikan masukan kritis agar laporan rahasia notaris tidak bisa diakses secara bebas demi menjaga prinsip kehati-hatian. Selain itu, tuntutan percepatan perbaikan data yang seringkali melewati batas 14 hari menjadi catatan penting yang akan dibawa Kemenkum Sumbar ke level nasional. Sinergi ini menjadi bukti bahwa Kemenkum Sumbar terus berbenah demi menjaga marwah profesi notaris sekaligus melindungi kepentingan publik.

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang  – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Barat kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola Barang Milik Negara (BMN) yang akuntabel. Melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang, Kemenkum Sumbar akan melaksanakan penjualan di muka umum atau lelang atas sejumlah aset negara dengan metode penawaran melalui internet (open bidding) tanpa kehadiran peserta.

Berikut adalah poin-poin penting terkait pelaksanaan lelang BMN berupa kendaraan dinas di lingkungan Kemenkum Sumbar:

• Objek Lelang: 1 (satu) unit kendaraan roda empat dan 3 (tiga) unit kendaraan roda dua dalam kondisi rusak berat.

• Nilai & Jaminan: Nilai limit paket kendaraan sebesar Rp19.159.336,- dengan uang jaminan yang wajib disetor sebesar Rp1.918.000,-.
• Metode Penawaran: Lelang dilakukan tanpa kehadiran peserta melalui internet (open bidding) pada alamat domain portal.lelang.go.id.
• Waktu Pelaksanaan: Batas akhir penawaran pada Kamis, 22 Januari 2026 pukul 09.30 waktu server aplikasi (WIB).
• Ketentuan Penawaran: Peserta wajib mendaftarkan diri, mengunggah KTP, NPWP, serta menyetorkan uang jaminan ke Virtual Account (VA) paling lambat satu hari kerja sebelum pelaksanaan.
• Peninjauan Objek: Calon peserta dapat melihat langsung kondisi kendaraan di Kantor Wilayah Kemenkum Sumbar, Jl. S. Parman No. 256, Padang, pada tanggal 16-21 Januari 2026.

Unduh Dokumen Resmi: [Pengumuman Lelang BMN Kemenkum Sumbar]

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

PADANG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, bekerja sama dengan KPKNL Padang, akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) atas Barang Milik Negara (BMN) melalui metode penawaran internet (open bidding) tanpa kehadiran peserta.

Berikut adalah poin-poin penting terkait pelaksanaan lelang BMN di lingkungan Kemenkum Sumbar:

• Objek Lelang: Satu paket bongkaran sisa renovasi Rumah Negara (kayu, seng, kaca, dan pintu kayu) dengan nilai limit Rp50.000,-.
• Metode Lelang: Dilaksanakan melalui internet (open bidding) tanpa kehadiran peserta di alamat portal.lelang.go.id
• Persyaratan Peserta: Wajib memiliki akun valid, menyetorkan uang jaminan Rp20.000,- paling lambat satu hari sebelum lelang, serta mengunggah KTP dan NPWP.
• Waktu Pelaksanaan: Batas akhir penawaran jatuh pada Rabu, 7 Januari 2026 pukul 09.30 waktu server (WIB).
• Penetapan Pemenang: Pemenang wajib melunasi harga lelang dan bea lelang 2% paling lambat 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
• Pengambilan Barang: Objek lelang dapat diambil mulai 8 Januari 2026 di lokasi Jalan Padang Pasir X, Kota Padang setelah pelunasan dilakukan.

Unduh Dokumen Resmi: [Tautkan File PDF Anda di Sini]

(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar